Angkona – Abdul Halim PAN Luwu Timur kembali turun ke daerah pemilihan. Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu hadir dalam kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah di Kecamatan Angkona dan Kecamatan Kalaena, Selasa (1/9/2026), di Aula Gedung Serba Guna Kecamatan Angkona.
Forum itu tidak berhenti pada pengecekan administrasi. Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah, dan unsur masyarakat diberi ruang menyampaikan kebutuhan mereka, dan hasilnya diarahkan menjadi bahan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.
Bagi warga dua kecamatan itu, kehadiran wakil mereka di ruang anggaran adalah hal yang menentukan. Aspirasi yang terdengar di aula kecamatan hanya bisa berubah menjadi program jika dibawa ke pembahasan kebijakan di tingkat kabupaten.
Abdul Halim PAN Luwu Timur dan Agenda Serap Aspirasi
Abdul Halim mewakili daerah pemilihan Angkona dan Kalaena di DPRD Luwu Timur periode 2024-2029. Ia merupakan satu dari lima wakil Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Kabupaten Luwu Timur. PAN sendiri menempatkan lima kursi di parlemen daerah periode ini, tersebar di tiga daerah pemilihan, dari kawasan pesisir Malili hingga dataran tinggi Nuha dan Towuti.
Dalam kegiatan monitoring itu, Abdul Halim tidak datang sendiri. Tiga anggota DPRD Luwu Timur yang hadir adalah Muh. Iwan dari Fraksi Nasdem, Abdul Halim dari Fraksi PAN, dan Komang dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka diterima Camat Angkona, Putu Gede Sudarsana, bersama Sekretaris Kecamatan Angkona serta sejumlah unsur pemerintah dan masyarakat.
Hadir pula perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, para guru, Badan Permusyawaratan Desa, BPP, Kapolsubsektor Angkona, perwakilan Danramil, Kepala Puskesmas Angkona, dan para kepala desa se-Kecamatan Angkona. Komposisi itu menunjukkan bahwa forum tersebut mempertemukan hampir semua pihak yang berkepentingan dengan layanan publik di wilayah itu.
Yang Diserap dari Angkona dan Kalaena
Camat Angkona menjelaskan bahwa kunjungan DPRD merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, monitoring diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dianggarkan berjalan di lapangan.
Dari forum itu, beberapa hal menonjol yang perlu ditindaklanjuti:
- Kebutuhan pembangunan di tingkat desa, sekolah, dan kecamatan yang belum seluruhnya terakomodasi dalam anggaran berjalan.
- Pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan namun belum berjalan sesuai waktu yang diharapkan.
- Kebutuhan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah desa, dan sekolah agar usulan tidak berhenti di tingkat kecamatan.
Abdul Halim menekankan bahwa aspirasi yang tersampaikan dalam monitoring akan menjadi bahan pembahasan Perubahan APBD 2026, terutama untuk memastikan kebutuhan masyarakat di Angkona dan Kalaena mendapat perhatian. Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah terkait menjelaskan penyebab keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sekaligus berharap agar pada tahun anggaran berikutnya kegiatan yang telah ditetapkan dapat mulai dilaksanakan sejak awal tahun.
Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan tidak berarti anggaran pokok tersebut hilang. Persoalannya lebih pada pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sesuai waktu yang diharapkan. Ia menyebut hal itu sebagai persoalan waktu, bukan persoalan kehilangan alokasi.
