Lutim, SuaraLutim – Nama Nurchalis Azis, M.Pd mencuat dalam pembahasan kebijakan di Luwu Timur. Legislator dari Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur itu menjabat Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, dan daerah pemilihannya meliputi Kecamatan Wotu serta Burau.
Bagi warga Dapil Luwu Timur 3, peran itu terutama terasa lewat agenda penyerapan aspirasi. Dalam reses perseorangan, ia menyampaikan sejumlah isu strategis wilayah, mulai dari pembangunan resapan air untuk mengatasi banjir, pembangunan dan perbaikan jembatan, hingga peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas publik.
PAN Luwu Timur dan agenda reses yang terdokumentasi
Reses perseorangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk masa sidang III Tahun Sidang 2025/2026 pada 14 hingga 16 Agustus 2026 di masing-masing daerah pemilihan. Hasil kegiatan itu kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD yang dijadwalkan 31 Agustus 2026.
Lewat mekanisme itulah aspirasi warga di setiap dapil masuk ke dokumen resmi dewan. Bagi Fraksi PAN di DPRD Luwu Timur, yang memiliki lima kursi pada periode 2024–2029, pelaporan hasil reses menjadi bagian dari fungsi representasi yang melekat pada jabatan anggota dewan.
Sekretaris DPRD Luwu Timur, Alamsyah Perkesi, menyampaikan bahwa seluruh hasil reses dihimpun sebagai bahan pembahasan lanjutan. Usulan warga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan maupun kebijakan daerah sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran.
Fokus Nurchalis Azis di Wotu dan Burau
Wotu dan Burau memiliki karakter wilayah yang berbeda dari kawasan industri di bagian utara Luwu Timur. Kedua kecamatan ini berbasis pertanian, dengan sejumlah desa yang masih menghadapi keterbatasan akses jalan dan fasilitas dasar.
Dalam catatan resesnya, Nurchalis menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan wilayah. “Peningkatan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan wilayah, apalagi Wotu dan Burau memiliki potensi besar jika akses transportasi dan fasilitas dasar dibenahi,” ujarnya dalam forum reses di Dapil III.
Ia juga menyoroti kebutuhan resapan air sebagai langkah menghadapi banjir. Persoalan genangan menjadi keluhan berulang di sejumlah titik permukiman ketika curah hujan tinggi, terutama di kawasan yang permukaan tanahnya mulai padat oleh pembangunan.
Selain itu, perbaikan jembatan disebut sebagai prioritas karena menghubungkan desa-desa dengan pusat layanan ekonomi dan kesehatan. Akses yang lancar menentukan biaya angkut hasil pertanian maupun kecepatan warga menjangkau fasilitas umum.
Kolaborasi dengan mitra layanan publik
Dalam pelaksanaan reses, penyerapan aspirasi tidak selalu berhenti pada catatan. Ada kalanya mitra penyedia layanan publik ikut hadir untuk menanggapi keluhan teknis. Pada salah satu reses di Dapil III, PLN Unit Layanan Pelanggan Tomoni hadir menanggapi keluhan kelistrikan warga, mulai dari perbaikan jaringan hingga sosialisasi prosedur pengajuan layanan listrik.
Pola seperti ini memperlihatkan fungsi reses yang lebih praktis: masalah warga bertemu langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan teknis, bukan hanya diteruskan lewat surat.
Kerja Komisi I dan pengawasan pemerintahan
Sebagai Sekretaris Komisi I, Nurchalis Azis menangani bidang pemerintahan. Komisi I membahas urusan kelembagaan daerah, termasuk perangkat daerah dan administrasi pemerintahan desa, serta beberapa isu pelayanan publik yang berada pada ruang lingkup mitra kerjanya.
Dalam salah satu penelusuran lapangan, ia menyoroti kondisi saluran drainase milik PTPN Burau yang dinilai perlu dibenahi agar tidak menimbulkan dampak bagi permukiman warga sekitar. Sorotan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan, sekaligus pengingat bahwa pemeliharaan saluran air di kawasan perkebunan dan permukiman saling berkaitan.
Pengawasan semacam itu sejalan dengan peran legislatif dalam memastikan program pelayanan dasar berjalan sesuai rencana. Setiap temuan biasanya ditindaklanjuti melalui rapat kerja bersama instansi terkait.
Catatan dari Fraksi PAN
Fraksi PAN DPRD Luwu Timur termasuk fraksi yang aktif menyampaikan pandangan pada pembahasan kebijakan anggaran. Dalam catatan yang pernah dibacakan, fraksi menyoroti salah satunya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.
Dalam konteks pembahasan kebijakan, catatan seperti itu menjadi masukan agar pemerintah daerah memperluas sumber pendapatan asli daerah, termasuk dari sektor yang selama ini belum tergarap optimal. Masukan itu berada di jalur kerja normal legislatif: menilai rencana, memberi catatan, lalu mengawal pelaksanaannya.
