Lutim, SuaraLutim – Nama Nurchalis Azis jarang muncul di pemberitaan besar, tetapi jejaknya terasa di kawasan Burau. Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur itu dikenal sebagai pengasuh pesantren sekaligus wakil rakyat dari daerah pemilihan Luwu Timur 3 yang meliputi Kecamatan Wotu dan Burau.
Bagi warga Luwu Timur, kombinasi dua peran itu bukan hal aneh. Banyak tokoh pendidikan di daerah ini masuk ke ruang legislatif dengan modal jaringan pesantren dan sekolah. Yang membedakan, kerja mereka biasanya lebih terasa pada hal-hal kecil: akses pendidikan, beasiswa, hingga perbaikan fasilitas belajar di desa.
PAN Luwu Timur: Nurchalis Azis dan Jejak Pendidikan di Burau
Dalam profil publik yang dipublikasikan Palopo Pos pada awal 2024, Nurchalis Azis Rajmal, Lc., M.Pd tercatat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo di Kecamatan Burau. Ia merupakan alumni Pondok Pesantren Modern Gontor dan alumni Universitas Kairo, Mesir.
Saat itu, usianya masih 31 tahun. Ia menyebut alasan maju ke DPRD bukan semata soal politik praktis, melainkan keinginan memperjuangkan pendidikan dan pemberdayaan umat di Luwu Timur. Latar belakang keluarganya juga berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan politik lokal: ia merupakan putra almarhum KH. Dr. Azis Rajmal, M.HI, pendiri Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dua periode.
Jabatan dan peran di lembaga dewan
Merujuk susunan alat kelengkapan dewan dan susunan fraksi yang dipublikasikan, Nurchalis Azis, M.Pd tercatat sebagai anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur, Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, serta anggota Badan Musyawarah. Posisi di Komisi I membuat tugasnya bersinggungan dengan urusan pemerintahan, termasuk layanan administrasi dan pengelolaan desa.
Perlu dicatat, keanggotaan fraksi tidak selalu sama dengan partai asal saat pemilu. Sejumlah anggota duduk di Fraksi PAN meskipun partai pengusungnya pada pemilu berbeda. Karena itu, penyebutan yang tepat untuk mereka adalah anggota Fraksi PAN atau legislator dari Fraksi PAN. Susunan lima fraksi DPRD Luwu Timur periode 2024–2029 yang pernah dipublikasikan media daerah, antara lain Sarambang.id, menempatkan Nurchalis Azis pada Fraksi PAN bersama sejumlah nama lain dari berbagai daerah pemilihan.
Pesantren dan Pekerjaan Rumah Pendidikan Luwu Timur
Pendidikan menjadi tema yang paling sering dikaitkan dengan kiprahnya. Di Luwu Timur, pesantren memegang peran penting, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Selain mengajarkan ilmu keagamaan, banyak pesantren membuka pendidikan formal dan menjadi tempat tinggal bagi siswa dari desa-desa terpencil.
Karena itu, kualitas sarana belajar di pesantren menjadi urusan yang tidak bisa diabaikan. Asrama yang layak, ruang kelas yang cukup, dan akses air bersih berpengaruh langsung pada proses belajar. Persoalan seperti ini biasanya menuntut perhatian lintas perangkat daerah, mulai dari pendidikan, pekerjaan umum, hingga pemerintahan desa.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten juga menjalankan sejumlah program pendidikan, termasuk beasiswa bagi mahasiswa asal Luwu Timur. Program-program semacam itu biasanya membutuhkan dukungan legislatif, terutama pada tahap penganggaran. Di titik inilah anggota komisi berperan, dengan memastikan usulan warga masuk ke pembahasan anggaran, bukan berhenti sebagai catatan di forum reses.
Hasil reses yang tercatat
Rekam jejak penyerapan aspirasi bisa ditelusuri dari dokumen pemberitaan. Pada sidang paripurna DPRD tahun 2025, laporan hasil reses perseorangan untuk daerah pemilihan Luwu Timur III yang mencakup Wotu dan Burau mencatat akumulasi 149 usulan warga. Delapan anggota dewan dari dapil itu melaporkan usulan masing-masing, dan Nurchalis Azis tercatat sebagai salah satu yang mengajukan usulan terbanyak di antara mereka.
Isi usulan reses umumnya berupa kebutuhan dasar: perbaikan jalan desa, air bersih, fasilitas sekolah, hingga penataan halaman rumah ibadah. Bagi warga, yang paling penting bukan banyaknya usulan, melainkan apakah usulan itu benar-benar masuk ke program pemerintah. Karena alasan itulah, hasil reses sebaiknya dipublikasikan secara terbuka dan bisa dipantau perkembangannya.
