SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur kembali menyoroti isu yang menyentuh langsung ekonomi warga: kemudahan perizinan tambang rakyat dan pengembangan wisata alam. Sorotan itu datang dari Hj. Asni, S.Pi, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari PAN untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 11 (Luwu Raya) yang mencakup Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.
Hj. Asni duduk di Komisi D DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur. Ia juga dikenal sebagai Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Luwu, latar yang membuat perhatiannya pada sektor usaha rakyat cukup kuat.
PAN Luwu Timur: Legislator dari Dapil Luwu Raya
Sebagai wakil daerah pemilihan Luwu Raya, Hj. Asni mengingatkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam seharusnya memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya dinikmati kelompok tertentu. Pandangan itu ia sampaikan dalam sejumlah kesempatan di hadapan warga dan pelaku usaha.
Menurutnya, pembangunan di kawasan Luwu Raya perlu berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Sektor-sektor yang digeluti masyarakat kecil, dari pertanian, perikanan, hingga usaha jasa dan perdagangan, harus mendapat ruang yang cukup agar manfaat pertumbuhan dirasakan lebih merata.
Dorongan Legalisasi Tambang Rakyat
Salah satu gagasan yang ia dorong adalah kemudahan proses perizinan tambang rakyat. Kepada media, Hj. Asni menyatakan bahwa perizinan tambang rakyat perlu dibuka seluas-luasnya sepanjang memenuhi aturan yang berlaku.
“Perizinan tambang rakyat perlu dibuka seluas-luasnya selama memenuhi aturan yang berlaku. Dengan begitu, ekonomi masyarakat dapat tumbuh, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya, seperti dikutip Metro Luwu Raya.
Ia menilai legalisasi tambang rakyat memiliki beberapa manfaat sekaligus. Pertama, membantu mengurangi praktik pertambangan ilegal. Kedua, memberikan kepastian hukum bagi penambang lokal. Ketiga, memperbaiki aspek keselamatan kerja. Keempat, meningkatkan kesejahteraan penambang.
Pandangan itu sejalan dengan karakteristik Luwu Raya yang memiliki potensi mineral tersebar. Dengan pengaturan yang jelas, aktivitas tambang skala kecil diharapkan tidak lagi berjalan di ruang abu-abu, melainkan tercatat, terpantau, dan memberi sumbangan bagi daerah.
Wisata Alam Luwu Raya Perlu Dukungan Pusat
Selain sektor tambang rakyat, Hj. Asni menyoroti pengembangan wisata alam di wilayah Luwu Raya. Menurutnya, kawasan ini memiliki kekayaan panorama yang menjanjikan, tetapi belum dikelola dan dipromosikan secara optimal.
Ia berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat memperkuat sinergi dalam membangun infrastruktur serta fasilitas pendukung pariwisata. Tujuannya agar destinasi di Luwu Raya mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Bagi Luwu Timur sendiri, sektor pariwisata berbasis alam menjadi salah satu penopang ekonomi baru. Danau Matano, Mahalona, dan Towuti, kawasan konservasi, serta desa-desa wisata pesisir menjadi aset yang bisa dikembangkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dukungan anggaran dan infrastruktur dari pemerintah provinsi maupun pusat menjadi kunci agar potensi itu terkelola lebih baik.
Pengawasan Anggaran dan Aspirasi Warga
Sebagai anggota Komisi D, Hj. Asni juga menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Dalam kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan di sejumlah desa di wilayah Luwu, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah.
Pada kegiatan itu, ia menyampaikan bantuan sarana pendukung sektor pertanian dan perikanan melalui kelompok tani. Bantuan tersebut berupa hand tractor, kapal nelayan, serta peralatan tangkap ikan. Menurutnya, pengawasan dan pendampingan harus berjalan seiring agar program tepat sasaran.
Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat. Reses, dialog dengan petani, nelayan, dan pelaku UMKM dinilainya sebagai cara untuk memastikan kebutuhan riil warga masuk ke dalam perencanaan pembangunan.
