SuaraLutim.com, Luwu Timur – Program unggulan HIPMI Sulawesi Selatan, Back to Village, menyasar satu hal yang sering luput dari perhatian: potensi usaha di desa. Bagi pembaca di Luwu Timur, program ini bukan sekadar wacana organisasi. Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, pernah menyebut Luwu Timur secara khusus sebagai daerah yang punya banyak aspek untuk dikembangkan.
Pernyataan itu ia sampaikan saat debat kandidat Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan di Makassar, yang dilaporkan kantor berita ANTARA. “Salah satunya contohnya di Luwu Timur. Ada banyak aspek yang bisa dikembangkan, apalagi jauh dari kota misalnya,” kata Andi Amar saat itu. Menurut dia, potensi tersebut bisa dikembangkan sampai menghidupkan perekonomian masyarakat di sana agar mandiri.
Tulisan ini merangkum apa yang sudah terverifikasi soal program tersebut, lalu menerjemahkannya menjadi peluang yang bisa diambil pemuda dan pelaku usaha Luwu Timur.
HIPMI Sulawesi Selatan dan Arah Program Back to Village
HIPMI Back to Village menempatkan desa sebagai titik awal pembinaan pengusaha muda. Logikanya sederhana: banyak pengusaha muda belum menyadari potensi terkecil di daerahnya, padahal dari situ usaha besar bisa tumbuh. Karena itu program ini mendorong anggota turun ke desa-desa, memetakan komoditas dan keterampilan warga, lalu membina pelaku usahanya secara bertahap.
“Jadi, kembali ke desa-desa menggali potensi, menarik pengusaha muda di desa untuk dikembangkan menjadi pengusaha berstandar provinsi, bahkan nasional kalau perlu internasional,” ujar Andi Amar, dikutip ANTARA News Makassar.
Perlu dicatat soal siapa Andi Amar. Ia Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2024–2027, dan juga Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Gerindra. Daerah pemilihannya adalah Sulawesi Selatan II, bukan Luwu Timur. Kaitan dirinya dengan pembaca Luwu Timur justru lewat HIPMI Sulawesi Selatan, organisasi yang membawahi HIPMI kabupaten/kota — termasuk HIPMI Luwu Timur.
HIPMI AMAN: adaptif, mandiri, asertif, dan networking
Saat memperkenalkan arah kepengurusannya, Andi Amar memakai akronim HIPMI AMAN. “Bagaimana berusaha adaptif, mandiri, asertif, dan networking,” katanya. Maksudnya, bisnis anggota harus lentur menghadapi perubahan, tidak bergantung pada satu pasar, berani menyampaikan penawaran, sekaligus rajin membangun jejaring.
Ia juga menyebut HIPMI Smart, jalur pelatihan dan pembinaan bagi anggota aktif, serta HIPMI Potensial yang menyentuh mahasiswa di kampus. Bagi daerah yang jauh dari pusat provinsi seperti Luwu Timur, tiga jalur ini praktis menentukan: akses pelatihan, akses jejaring, dan akses pasar.
Bukti dari Lapangan: Pangan Hutan dan Kopi Warga
Back to Village bukan hanya narasi. Pada 16–21 Juni 2025, HIPMI Sulawesi Selatan bersama HIPMI Parepare menggelar Pelatihan Kompetensi Pendampingan Ketahanan Pangan Berbasis Agroforestry. Kegiatan itu bagian dari program Kolaborasi Berdaya, didukung Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah VI Kementerian Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan, sebagaimana diberitakan Beranda Indonesia.
Yang menarik dari program ini adalah bentuk intervensinya: alih-alih membagikan bantuan sesaat, peserta dilatih mendampingi kelompok tani menanam kopi sebagai pangan hutan. Intervensi awalnya menyentuh area seluas 10 hektare dengan 10.000 bibit kopi bersama Kelompok Tani Hutan Alam Jaya, yang sudah memegang persetujuan perhutanan sosial.
“Pengembangan pangan hutan seperti kopi, selain menyentuh aspek konservasi, juga menjadi jalan masuk menciptakan ekosistem bisnis yang lestari,” ujar Andi Amar dalam kegiatan tersebut.
Pola seperti ini bisa disalin di Luwu Timur. Kabupaten ini punya desa-desa dengan lahan produktif, kelompok tani yang sudah terbentuk, serta komoditas yang permintaannya stabil. Yang sering kurang justru pendampingan usaha: pembukuan, pengemasan, dan akses pembeli.
Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi
Jejak berikutnya adalah kerja sama dengan Pemprov Sulawesi Selatan. Pada awal 2025, HIPMI Sulawesi Selatan memfasilitasi pertemuan penyusunan Roadmap Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan 2025–2029. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, Andi Hasbi, menyatakan HIPMI dapat berperan sebagai penampung hasil perhutanan sosial ketika produksi melimpah dan harga jatuh akibat panen berlebih.
Pada April 2025, giliran Forum Bisnis Daerah (Forbisda) BPD HIPMI Sulawesi Selatan yang digelar dengan tema “Kolaborasi Pengusaha Muda Sulsel sebagai Pilar Pembangunan Nasional Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen”. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Ahmadi Akil, menyampaikan harapan Pemprov agar forum itu mendorong kemajuan daerah, dan menegaskan komitmen menciptakan iklim usaha kondusif bagi UMKM, investasi, serta inovasi, seperti dikutip ANTARA News Makassar.
Bagi pelaku usaha Luwu Timur, pesan dari dua peristiwa itu sejalan: jalur kolaborasi dengan pemerintah daerah dan perbankan memang dibuka, tetapi yang harus bergerak lebih dulu adalah pelakunya sendiri.
