Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur menempatkan pengawasan anggaran sebagai salah satu kerja utama. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 disetujui menjadi Perda, perhatian fraksi beralih ke tahap berikutnya: memastikan anggaran benar-benar terserap dan berdampak bagi warga PAN Luwu Timur.
Bagi fraksi, persetujuan anggaran bukan garis akhir. Justru pada tahap realisasi, kualitas pengelolaan keuangan daerah diuji, terutama menyangkut program yang direncanakan tetapi belum berjalan, proses pengadaan yang terlambat, dan perencanaan perangkat daerah yang dinilai belum optimal.
PAN Luwu Timur dan Catatan atas Perubahan APBD 2026
Dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur pada Senin (14/9/2026), lima fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda. Fraksi PAN menyampaikan pendapat akhirnya lewat juru bicara fraksi, Prima Eyza Purnama, yang merupakan anggota Fraksi PAN dari daerah pemilihan Luwu Timur 5 meliputi Kecamatan Nuha dan Towuti.
Naskah pendapat akhir fraksi ditandatangani Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur, Muh. Rivaldi, S.H., yang juga memimpin Komisi III Bidang Pembangunan dan tercatat sebagai anggota Badan Anggaran. Penyampaian pendapat akhir fraksi itu menjadi bagian dari proses legislasi yang menentukan arah belanja daerah tahun ini.
Menyoroti SiLPA Rp21,64 Miliar
Salah satu poin yang disorot fraksi adalah keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21.641.157.970,02 dalam struktur Ranperda Perubahan APBD 2026. Fraksi PAN menegaskan SiLPA tidak otomatis menandakan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Angka itu perlu dilihat dari sumber dan penyebab terbentuknya.
Jika SiLPA muncul sebagai hasil efisiensi anggaran, kondisi tersebut dapat menjadi indikator positif. Namun Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus apabila SiLPA terbentuk karena program yang tidak terlaksana, keterlambatan proses pengadaan, atau perencanaan perangkat daerah yang belum berjalan optimal.
Lima Bidang Catatan Fraksi
Selain soal SiLPA, Fraksi PAN menyampaikan sejumlah catatan strategis yang dinilai menentukan arah pembangunan daerah:
- Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani rakyat, ditempuh lewat optimalisasi potensi daerah dan digitalisasi pemungutan pajak serta retribusi.
- Kualitas belanja daerah, agar anggaran diarahkan pada program yang berdampak nyata, bukan sekadar mengejar serapan.
- Pendidikan dan sumber daya manusia, termasuk kebutuhan fasilitas sekolah yang layak.
- Pelayanan kesehatan, agar akses layanan dasar bagi warga terus menguat.
- Hilirisasi pertanian dan pemerataan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi yang menopang aktivitas petani.
Dalam pandangan umum fraksi pada Jumat (4/9/2026) yang dibacakan juru bicara fraksi, Abdul Halim, fraksi juga meminta pemerintah lebih kreatif menggali sumber pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat kecil. Peningkatan PAD dinilai perlu dilakukan melalui perluasan basis penerimaan dan perbaikan sistem pemungutan.
Setelah APBD-P Disahkan, Fokus Bergeser ke Realisasi
Fraksi PAN menilai perubahan anggaran harus menjadi momentum memperbaiki program yang belum berjalan optimal dan memperkuat pelayanan publik, bukan sekadar memindahkan atau menyesuaikan angka. Karena itu, fraksi menempatkan pengawasan realisasi sebagai kelanjutan dari catatan yang telah disampaikan pada tahap pembahasan.
Bagi masyarakat, tahap ini menentukan apakah program yang dijanjikan benar-benar dirasakan, misalnya perbaikan fasilitas sekolah, jaringan irigasi, jalan penghubung antarkecamatan, hingga layanan air bersih. Fraksi PAN menyatakan akan mengawal aspirasi warga lewat kerja legislatif, mulai dari reses di daerah pemilihan hingga pembahasan anggaran daerah.
Peran anggota fraksi tersebar di sejumlah alat kelengkapan dewan, dari komisi hingga badan anggaran. Kombinasi itu dinilai penting agar catatan fraksi punya jalur tindak lanjut, baik di tingkat komisi yang menangani bidang teknis maupun di forum anggaran.
