SUARALUTIM.COM, MALILI — Berita lutim dari ruang paripurna: dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027, Fraksi Gerakan Pembangunan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur menyoroti dua jembatan kayu yang hampir roboh dan meminta kejelasan status Bandara Maliwowo. Pandangan itu disampaikan juru bicara fraksi, Rusdi Layong, ST, pada rapat paripurna Rabu (21/10/2026).
Yang diajukan bukan sekadar catatan teknis. Fraksi ini menyoroti postur anggaran, arah prioritas belanja, sampai infrastruktur yang menyangkut keselamatan warga di tingkat desa. Dua jembatan yang disebut berada di jalur penghubung desa, dan itulah yang membuat isunya terasa langsung bagi warga.
Berita Lutim: Postur APBD 2027 dan Defisit
Dalam Rancangan APBD 2027, Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur diproyeksikan mencapai Rp2,213 triliun, sementara Belanja Daerah dialokasikan Rp2,263 triliun. Postur itu menghasilkan defisit sekitar Rp49,196 miliar.
Angka tersebut menjelaskan mengapa pembahasan menjadi alot. Defisit berarti belanja direncanakan lebih besar daripada pendapatan, sehingga pembiayaan harus ditutup dari sumber lain, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran atau efisiensi. Dalam kondisi seperti itu, kualitas prioritas menjadi penentu: program mana yang jalan lebih dulu, mana yang bisa ditunda.
Fraksi GPR meminta pemerintah kabupaten lebih cermat menyusun skala prioritas. Mereka juga mendorong diversifikasi perekonomian agar tidak bergantung pada sektor pertambangan, serta meminta evaluasi terhadap program APBD 2026 yang belum terealisasi.
Permintaan terakhir itu penting secara teknis. Program yang belum berjalan pada tahun berjalan biasanya muncul kembali sebagai usulan pada tahun berikutnya. Bila tidak dievaluasi, anggaran bisa berputar pada kegiatan yang sama tanpa hasil yang jelas.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Dua Jembatan Kayu di Parumpanai
Bagian yang paling konkret dari pandangan fraksi adalah soal jembatan. Fraksi GPR mendesak organisasi perangkat daerah terkait segera memperbaiki dua jembatan kayu yang hampir roboh, yaitu Jembatan Lintu dan Jembatan Rende-rende, dengan panjang 18 sampai 20 meter, di Rende-rende dan Dandawasu, Desa Parumpanai.
Jembatan kayu di jalur desa punya fungsi yang sering tidak terlihat dalam statistik: ia menghubungkan permukiman dengan kebun, sekolah, dan pasar. Ketika kondisinya membahayakan, yang terdampak bukan hanya kendaraan, tetapi juga mobilitas harian warga, termasuk anak sekolah dan petani yang mengangkut hasil kebun.
Belum ada keterangan resmi mengenai tingkat kerusakan, volume pekerjaan perbaikan, maupun perkiraan biaya. Karena itu, artikel ini tidak mencantumkan angka perbaikan. Yang tercatat adalah permintaan fraksi agar pekerjaan itu masuk prioritas, bukan janji bahwa perbaikan sudah dianggarkan.
Desa Parumpanai sendiri berada di Kecamatan Wasuponda, kawasan yang beberapa waktu terakhir juga menjadi perhatian karena persoalan layanan dasar. SuaraLutim sebelumnya memberitakan sorotan terhadap Puskesmas Parumpanai yang menjadi prioritas penanganan. Pola itu menunjukkan satu hal: kebutuhan di wilayah ini bersifat mendasar, dari akses jalan sampai layanan kesehatan.
Mengapa Diversifikasi Ekonomi Disebut
Salah satu poin Fraksi GPR yang layak dibaca lebih jauh adalah permintaan agar perekonomian daerah tidak bergantung pada sektor pertambangan. Permintaan itu bukan tanpa dasar. Struktur penerimaan Luwu Timur memang sangat dipengaruhi aktivitas tambang nikel, sehingga ketika harga komoditas bergerak atau produksi berubah, dampaknya terasa pada fiskal daerah.
Ketergantungan semacam ini punya dua wajah. Di satu sisi, sektor tambang memberi penerimaan besar dan menopang banyak pekerjaan. Di sisi lain, ia membuat anggaran rentan terhadap gejolak yang tidak bisa dikendalikan daerah. Diversifikasi, dalam pengertian ini, bukan berarti meninggalkan tambang, melainkan membangun sumber ekonomi lain yang bisa menopang ketika sektor utama berubah.
Di Luwu Timur, kandidat yang sering disebut adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Namun semuanya bergantung pada hal yang sama: infrastruktur dasar. Jalan usaha tani yang rusak menaikkan biaya angkut, jembatan yang hampir roboh memutus akses, dan listrik yang tidak stabil membatasi usaha pengolahan. Karena itu, kritik soal jembatan dan permintaan diversifikasi ekonomi sebenarnya berbicara tentang hal yang sama.
