Berita politik hari ini menyorot polemik yang belum selesai: rencana konser tenor Italia Andrea Bocelli di kompleks Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026. Izin kepolisian untuk lokasi itu sudah dicabut, tetapi status batal atau tidaknya acara masih belum jelas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertahan pada sikap menolak, sementara pemerintah menyatakan akan menyelaraskan keputusan dengan MUI.
Berita Politik: Dua Jadwal dan Satu Ketidakpastian
Bocelli dijadwalkan tampil dua kali di Indonesia dalam rangka tur Romanza 30th Anniversary World Tour. Selain di Borobudur pada 31 Oktober, ia dijadwalkan manggung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.
Borobudur menjadi sorotan karena statusnya sebagai situs warisan dunia UNESCO. Panggung di kawasan candi selalu menuai perhatian, bukan hanya soal izin, tetapi juga soal dampak pada bangunan dan lingkungan sekitar.
Kepolisian di Magelang mencabut rekomendasi izin untuk konser di kompleks Borobudur. Namun, menurut laporan CNBC Indonesia, belum ada kejelasan resmi apakah acara itu batal total atau dipindahkan ke lokasi lain.
Hingga pemberitaan ini disusun, penyelenggara dan pihak Bocelli belum memberi pernyataan resmi atas penolakan MUI. Tidak ada keterangan baru soal nasib tiket yang mungkin sudah dijual.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Alasan MUI Menolak Konser Itu
MUI mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap bernomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 yang ditandatangani pada 13 Oktober 2026. Surat itu ditandatangani Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri serta Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim.
Dalam surat yang bisa dibaca di laman resmi MUI, lembaga itu menyoroti rekam jejak Bocelli. Salah satunya penampilan dalam konser Friends of Israel Defence Force di Los Angeles pada 2010, yang disebut sebagai acara penggalangan dana bagi militer Israel.
MUI juga menyinggung konser Bocelli di Tel Aviv pada 2022. Menurut Sudarnoto, konser itu disaksikan langsung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meski ada seruan boikot dari aktivis pro-Palestina.
Dasar sikapnya merujuk Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. MUI menilai membiarkan figur dengan rekam jejak itu tampil di Indonesia bertentangan dengan sikap konstitusi.
Empat Poin Sikap dan Jalan Dialog
Surat pernyataan itu memuat empat poin. Pertama, MUI menolak rencana konser. Kedua, MUI mendorong pemerintah tidak mengizinkan dan membatalkan seluruh rencana acara.
Ketiga, MUI meminta pemerintah tetap mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah yang tidak terafiliasi dengan Israel. Keempat, MUI meminta pihak Bocelli dan semua pihak memahami serta menghormati sikap tersebut.
Meski menolak, MUI membuka ruang dialog. Pada 22 Oktober 2026, MUI menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi dan tokoh lintas agama di Gedung MUI, Jakarta. Buya Amirsyah menyebut forum itu sebagai tabayun untuk melihat persoalan dari berbagai perspektif.
Dalam pertemuan itu, menurut ANTARA, pandangan peserta berbeda. Sebagian menolak, sebagian mendukung Bocelli tetap tampil dengan alasan potensi ekonomi dan pariwisata. Perhimpunan Walubi disebut termasuk yang mendukung.
Sikap Pemerintah dan Arah Keputusan
Kementerian Pariwisata sebelumnya bertemu MUI untuk membahas rencana konser. Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, menyatakan posisi pemerintah jelas mendukung Palestina dan akan menyelaraskan diri dengan keputusan MUI.
Pernyataan itu menunjukkan pemerintah tidak ingin berhadapan dengan MUI dalam isu simbolik seperti ini. Namun, pemerintah juga menghadapi konsekuensi ekonomi, mulai dari nilai kontrak, kunjungan wisatawan, hingga reputasi penyelenggaraan acara internasional.
MUI mendesak pemerintah segera menentukan sikap. Sudarnoto mengingatkan bahwa ketidakpastian berkepanjangan bisa memicu gejolak di publik, terutama karena isu Palestina sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia.
Ia menegaskan MUI tidak akan berhenti bersuara. Bila masukan tidak didengar, menurutnya itu menjadi keputusan pemerintah, tetapi ia berharap pemerintah mendengarkan pertimbangan yang disampaikan.
