Politik nasional hari ini menyorot perumahan rakyat: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 450.000 rumah tidak layak huni. Ia juga menyatakan ada sekitar 30 juta keluarga yang belum punya rumah atau tinggal di rumah tidak layak. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau program bedah rumah di Kampung Ambon, Jakarta Barat, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Target 450.000 Unit dan Data 30 Juta Keluarga
Menurut Tito, target itu bagian dari upaya mengatasi akar persoalan kemiskinan. Ia menyebut sudah mendatangi banyak provinsi bersama Kepala BPS untuk melihat kondisi rumah warga. Angka 450.000 disebut sebagai perkiraan rumah yang perlu diperbaiki tahun ini.
Ia juga menyebut sekitar 30 juta keluarga Indonesia tidak memiliki rumah atau rumahnya tidak layak. Angka itu dipakai untuk menjelaskan mengapa program perumahan menjadi prioritas. Namun, rincian metodologi penghitungannya belum dijelaskan dalam kesempatan itu.
Presiden Prabowo disebut ingin jumlah perbaikan tahun depan ditingkatkan. Menurut Tito, usulan itu masih dihitung. Ia menyampaikan hal tersebut dalam tinjauan di Kampung Ambon, Cengkareng, seperti dilaporkan detikcom.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Politik Nasional: Dorongan ke Pemerintah Daerah
Tito meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Permintaan itu ditujukan khususnya ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, APBD daerah perlu ikut menanggung program pro rakyat kecil.
Ia juga mengimbau seluruh pemerintah daerah menjalankan kegiatan serupa. Alasannya, kebutuhan rumah layak huni tidak bisa ditangani hanya dengan anggaran pusat. Daerah dianggap lebih tahu kondisi lapangan dan data warga. Permintaan senada dilaporkan Kompas pada hari yang sama.
Kompas mencatat permintaan itu disampaikan di depan warga dan pejabat daerah. Dalam kesempatan yang sama, Tito menyebut perbaikan lingkungan dan kesejahteraan sebagai bagian dari penanganan kawasan rawan narkoba. Pendekatan itu dipakai agar penegakan hukum tidak berdiri sendiri.
Mengapa Program Ini Disebut Mendesak
Rumah tidak layak huni berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas. Ventilasi buruk, lantai tanah, dan atap bocor meningkatkan risiko penyakit. Anak yang tumbuh di lingkungan seperti itu juga lebih rentan putus sekolah.
Di kota besar, harga rumah jauh melampaui kemampuan banyak keluarga. Karena itu, perbaikan rumah yang sudah dimiliki sering menjadi jalan paling realistis. Program bedah rumah dianggap lebih murah daripada membangun unit baru.
Data BPS yang dikutip Kompas menyebut 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni. Angka itu menunjukkan beban persoalan jauh lebih besar dari kapasitas program tahunan. Artinya, target 450.000 unit secara nasional belum sebanding dengan kebutuhan.
Skema dan Besaran Bantuan
Program bedah rumah pemerintah pusat dijalankan lewat skema bantuan stimulan perumahan swadaya. Bantuan diberikan kepada pemilik rumah yang masuk data warga miskin. Besaran bantuan bervariasi, dan sejumlah skema menyebut nilai hingga Rp20 juta per unit.
Penerima biasanya harus menyiapkan sebagian biaya sendiri, misalnya untuk tenaga kerja atau penambahan material. Karena itu, program ini bergantung pada kemampuan ekonomi rumah tangga dan dukungan pemerintah daerah. Warga yang tidak punya tabungan bisa tetap tertinggal.
Pemerintah juga menyiapkan program sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tito menyebut program 1 juta sertifikat dari Kementerian ATR/BPN sebagai bagian dari paket kebijakan perumahan. Sertifikat itu penting karena status lahan sering menjadi penghambat bantuan.
Tantangan Data dan Sasaran
Ketepatan sasaran bergantung pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikelola BPS. Jika data tidak mutakhir, bantuan bisa salah alamat. Sebaliknya, warga yang berhak bisa terlewat.
Di lapangan, verifikasi sering menemui rumah dengan status kepemilikan tidak jelas. Ada rumah yang dihuni bersama keluarga besar atau berdiri di lahan orang lain. Kasus seperti ini menyulitkan penentuan penerima.
Pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan tenaga pendamping. Jumlah penerima yang besar membuat pendampingan teknis dan pengawasan mutu menjadi tantangan tersendiri. Tanpa pendamping, kesalahan desain perbaikan mudah terjadi.
