Mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purnawirawan) Widodo Adi Sutjipto wafat pada Sabtu malam, 24 Oktober 2026, dan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu (25/10/2026) pukul 13.30 WIB. Kabar duka ini menjadi peristiwa politik nasional karena Widodo adalah panglima TNI pertama yang berasal dari matra Angkatan Laut. Ia juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu.
Kabar Duka dari Kompleks TNI AL Kelapa Gading
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas mengonfirmasi kabar wafatnya Widodo Adi Sutjipto kepada wartawan di Jakarta, Minggu. Ia menyatakan seluruh keluarga besar TNI berduka atas kepergian perwira tinggi kelahiran Boyolali tersebut. Konfirmasi itu menjadi sumber resmi pertama yang memastikan kabar duka tersebut.
Rumah duka di Kompleks TNI AL, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dipenuhi pelayat sejak Minggu pagi. Pantauan detikcom pukul 10.45 WIB menunjukkan pelayat berdatangan dengan pakaian hitam, sementara sejumlah personel TNI hadir dalam pakaian dinas. Karangan bunga dari berbagai institusi memenuhi halaman dan jalan di depan rumah duka.
Menurut keterangan keluarga dan pemberitaan, Widodo wafat pada usia 82 tahun setelah sakit. Ia meninggalkan seorang istri, Sri Murniati, serta anak dan cucu. Jenazah disemayamkan di rumah duka sebelum diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk upacara militer.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Politik Nasional: Karier dari KRI Irian sampai Cilangkap
Widodo Adi Sutjipto lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 1 Agustus 1944. Ia menamatkan pendidikan di Akademi Angkatan Laut angkatan ke-14 pada 1968 dan memulai dinas sebagai perwira senjata di KRI Irian. Karier militernya menanjak melalui sejumlah jabatan komando di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Sejumlah posisi yang pernah diemban antara lain Komandan KRI Monginsidi, Komandan KRI Ki Hajar Dewantara, dan Komandan KRI Abdul Halim Perdanakusuma. Ia kemudian menjabat Kepala Staf Armada RI Kawasan Barat dan Panglima Armada RI Kawasan Barat. Puncak karier di matra laut tercapai ketika ia dipercaya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada 1998.
Riwayat jabatan itu tercatat dalam laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profil resmi Kemenko Polkam menyebut Widodo sebagai satu-satunya laksamana yang menjabat Panglima TNI pada periode 1999 sampai 2002. Catatan itu juga memuat sejumlah penugasan operasi yang dijalaninya sebelum memasuki jabatan politik.
Panglima TNI Pertama dari Matra Laut
Widodo diangkat sebagai Wakil Panglima ABRI pada Juli 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Beberapa bulan kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Wiranto. Serah terima jabatan berlangsung di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada 4 November 1999.
Ia menjabat Panglima TNI hingga Juni 2002 dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Jenderal Endriartono Sutarto. Dalam sejarah TNI, ia tercatat sebagai panglima pertama yang berasal dari Angkatan Laut setelah puluhan tahun jabatan itu dipegang perwira Angkatan Darat. Sindonews mencatat posisi tersebut sebagai tonggak penting bagi profesionalisme lintas matra.
Masa kepemimpinannya bertepatan dengan periode politik yang tegang, termasuk saat MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Dalam situasi itu, Widodo memilih menjaga TNI tetap netral dan tidak masuk ke pusaran konflik politik. Sikap tersebut dikenang sebagai upaya mempertahankan profesionalisme institusi militer.
Menko Polhukam di Era Presiden Yudhoyono
Setelah pensiun dari dinas militer, Widodo dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia menjabat sejak 21 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009. Jabatan itu membuatnya menjadi salah satu menteri kunci dalam kabinet periode pertama pemerintahan Yudhoyono.
Sejumlah catatan menyebut prioritasnya saat menjabat Menko Polhukam mencakup penanganan konflik di Aceh, Poso, dan Papua, serta pemberantasan terorisme. Ia juga menyoroti perlindungan sumber daya alam, termasuk komoditas hutan dan laut, dari pencurian. Pendekatan yang ia tempuh menekankan koordinasi lintas instansi dan penguatan payung hukum.
