Kementerian Sosial menjadwalkan peresmian 100 gedung Sekolah Rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 28 Oktober 2026. Agenda ini menjadi penanda satu tahun program pendidikan berasrama bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan 93 titik yang sudah beroperasi. Kabar ini menjadi berita indonesia yang ramai dibicarakan karena menyangkut anggaran negara, sasaran penerima, dan masa depan puluhan ribu siswa.
Peresmian di Makassar Akhir Oktober
Acara peresmian direncanakan berlangsung di Kota Makassar pada 28 Oktober 2026. Kementerian Sosial menyebut agenda itu sebagai momentum refleksi satu tahun perjalanan program. Rangkaian kegiatan juga akan disiarkan langsung melalui kanal digital sejumlah media, termasuk detikcom.
Peresmian ini berbeda dari pembukaan tahun ajaran yang sudah berlangsung Juli lalu. Pada Juli 2026, kementerian menetapkan kuota siswa baru untuk tahun ajaran 2026/2027. Peresmian Oktober lebih menyoroti kesiapan bangunan permanen dan fasilitas pendukungnya.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Berita Indonesia: Siapa yang Masuk Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat menyasar anak dari keluarga yang berada pada kelompok sosial ekonomi paling bawah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan seluruh siswa berasal dari Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Basis data itu dipakai untuk memastikan sasaran penerima sesuai kondisi keluarga.
Karena basisnya data sosial ekonomi, penerimaan tidak menggunakan tes akademik. Verifikasi dilakukan melalui data keluarga yang sudah tercatat pemerintah. Kementerian menyebut proses adaptasi diperlukan agar siswa siap mengikuti pembelajaran di lingkungan berasrama.
Seleksi tanpa tes akademik itu menjadi salah satu ciri yang membedakan Sekolah Rakyat dari sekolah berasrama lain. Pendekatan ini diarahkan pada pemerataan akses, bukan pada pemilihan siswa berprestasi tertinggi. Konsekuensinya, sekolah perlu menyiapkan program penguatan dasar bagi siswa baru.
Berbasis DTSEN, Tanpa Tes Akademik
DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi rujukan utama dalam penentuan penerima. Data ini memuat klasifikasi kesejahteraan keluarga yang diperbarui secara berkala. Pemerintah daerah ikut serta dalam proses verifikasi dan penetapan di wilayah masing-masing.
Kementerian Sosial memberdayakan sumber daya manusia di lingkungan sekolah sebagai Agen Perlinsos. Mereka dilibatkan dalam Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk mendaftarkan warga rentan ke dalam basis data. Langkah itu diharapkan memperluas jangkauan penerima manfaat di tingkat desa dan kelurahan.
Pendekatan berbasis data memang memudahkan penargetan, tetapi bergantung pada mutu pemutakhiran data. Warga yang belum tercatat berisiko tidak terjangkau meski kondisi ekonominya memenuhi syarat. Karena itu, proses pendaftaran ulang dan pengaduan menjadi bagian penting dari pelaksanaan program.
28.478 Siswa Baru Tahun Ajaran 2026/2027
Kementerian Sosial mencatat 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027. Angka itu disampaikan pada Juli 2026 dan masih dapat bertambah seiring proses verifikasi lanjutan. CNN Indonesia melaporkan angka yang sama saat pengumuman penetapan siswa.
Dengan tambahan tersebut, total peserta didik Sekolah Rakyat mencapai 43.346 siswa yang tersebar dalam 1.550 rombongan belajar. Angka itu mencakup siswa angkatan sebelumnya yang sudah menjalani pembelajaran sejak tahun lalu. Kementerian menyebut data masih bergerak mengikuti kesiapan sarana dan prasarana.
Pada Oktober, Menteri Sosial menyebut jumlah siswa telah mencapai sekitar 44.000 orang. Selisih angka itu wajar karena penetapan siswa berlanjut setelah pengumuman Juli. Perbedaan basis waktu pencatatan perlu diperhatikan agar pembaca tidak membandingkan dua angka yang berbeda periode.
Komposisi SD, SMP, dan SMA
Dari 28.478 siswa baru tersebut, sebanyak 6.305 siswa berada di jenjang sekolah dasar. Jenjang sekolah menengah pertama menampung 11.186 siswa, sedangkan sekolah menengah atas menampung 11.077 siswa. Komposisi itu menunjukkan penekanan pada jenjang menengah.
Kementerian menyebut setiap kabupaten dan kota ditargetkan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Target itu diarahkan agar akses tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pemenuhan target bergantung pada ketersediaan lahan dan anggaran daerah.
