Berita Indonesia hari ini menyorot temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas penyaluran bantuan pendidikan. BPK mencatat setidaknya Rp535,46 miliar dana Program Indonesia Pintar belum dimanfaatkan secara optimal karena penerima tidak melakukan aktivasi. Angka itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam taklimat media di Jakarta, Senin 26 Oktober 2026, seperti dilaporkan detikEdu.
Temuan tersebut bukan soal anggaran yang tidak ada, melainkan dana yang sudah dialokasikan tetapi berhenti di tengah jalan. Sebanyak 627.314 penerima tercatat tidak melakukan aktivasi, sehingga dana tidak dapat dicairkan. Di sisi lain, BPK juga menemukan kelebihan penyaluran kepada sejumlah penerima lain.
Pemerintah belum memutuskan langkah perbaikan yang final. Menteri menyebut akar masalahnya adalah ketidaksesuaian waktu antara tahun ajaran dan tahun anggaran, serta berjanji terus mencari jalan keluar bersama lembaga terkait.
Berita Indonesia: Temuan BPK soal Dana PIP
BPK merinci tiga kelompok persoalan. Pertama, dana Rp535,46 miliar tidak tersalurkan karena 627.314 penerima tidak melakukan aktivasi rekening atau pencairan. Kedua, kelebihan penyaluran kepada 19.331 penerima dengan nilai Rp12,37 miliar.
Kelebihan penyaluran itu antara lain terjadi karena penerima juga memperoleh bantuan PIP dari Kementerian Agama. Artinya satu siswa bisa menerima bantuan dari dua jalur yang seharusnya saling terhubung datanya, tetapi dalam praktik tidak selalu demikian.
Ketiga, BPK mencatat potensi kelebihan penyaluran kepada penerima dengan Nomor Induk Kependudukan yang tidak padan, berstatus nonaktif, atau tercatat ganda. Jumlahnya mencapai 86.337 penerima dengan nilai Rp80,75 miliar. Ketiga temuan ini menunjukkan masalah pada data penerima, bukan hanya pada proses pencairan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Penjelasan Mendikdasmen soal Cut Off Data
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kendala utama ada pada batas waktu penarikan data dari Dapodik ke sistem pusat. Tahun ajaran dimulai Juli, sementara anggaran dimulai Januari. Selisih waktu itu membuat data penerima berubah setelah anggaran dikunci.
Ia memberi contoh murid kelas XII. Pada Juli mereka sudah lulus, padahal anggaran sudah dibentuk untuk satu tahun penuh. Kondisi itu menurutnya menghasilkan residu data penerima yang tidak lagi bisa mengambil dana yang sudah dialokasikan.
Pernyataan itu disampaikan setelah acara capaian dua tahun Kemendikdasmen. Kepada wartawan, Menteri mengakui pihaknya belum menemukan jalan keluar pasti. “Memang ini kita belum ketemu bagaimana jalan keluarnya, tapi terus kita cari,” kata Mu’ti seperti dikutip CNN Indonesia.
Angka Kelebihan Penyaluran
Kelebihan penyaluran Rp12,37 miliar kepada 19.331 penerima adalah persoalan berbeda dari dana yang mengendap. Dalam kasus ini dana justru keluar, tetapi sasarannya tidak sepenuhnya tepat. Sebagian penerima disebut juga mendapat PIP dari Kemenag.
Tumpang tindih antar kementerian sebenarnya bisa dicegah dengan pencocokan data yang rutin. Namun basis data siswa di Kemendikdasmen dan data penerima di Kemenag memiliki jalur pengelolaan sendiri. Tanpa kunci tunggal yang dipakai bersama, duplikasi mudah terjadi.
Potensi kelebihan senilai Rp80,75 miliar kepada 86.337 penerima menambah beban pembenahan. Kategorinya mencakup NIK tidak padan, status nonaktif, dan catatan ganda. Ketiganya menuntut verifikasi ulang ke sekolah dan dinas pendidikan setempat, bukan sekadar perbaikan aplikasi.
Data Resmi Penyaluran PIP
Laman resmi penyaluran PIP menampilkan gambaran skala program. Alokasi penerima tercatat 18.594.627 siswa, sementara yang sudah disalurkan 13.738.646 siswa. Dari sisi dana, alokasi Rp13,36 triliun dan yang sudah disalurkan Rp9,65 triliun pada data terakhir yang ditampilkan.
Perbedaan antara alokasi dan realisasi bukan otomatis berarti kegagalan. Sebagian dana memang menunggu pencairan bertahap sepanjang tahun. Namun temuan BPK menunjukkan bahwa sebagian selisih berasal dari penerima yang tidak pernah mengaktivasi, bukan dari jadwal pencairan yang normal.
Data itu juga memperlihatkan bahwa PIP menyentuh jutaan keluarga. Kesalahan kecil pada data bisa berdampak besar karena skalanya. Karena itu perbaikan tata kelola data layak diprioritaskan, terutama menjelang penetapan penerima tahun anggaran berikutnya.
