Berita Indonesia hari ini dibuka dengan langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mencopot delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional. Pencopotan itu menyusul temuan dugaan pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjadi beras premium. Sebanyak dua pejabat lain hanya menerima surat peringatan, sehingga total ada sepuluh orang yang dikenai sanksi.
Berita Indonesia: Delapan Pejabat Dicopot dalam Sehari
Amran mengumumkan keputusan itu di kediamannya di Jakarta Selatan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ia menyebut pencopotan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan atas penyalahgunaan beras bersubsidi yang terungkap di wilayah Jakarta. Menurut dia, proses pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan para pejabat masih berjalan dan belum berhenti pada sanksi administrasi.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani merinci komposisi sanksi tersebut. Enam pejabat Bulog dinonaktifkan, dua pejabat Bapanas dicopot, dan dua pejabat lain mendapat surat teguran. Ia menegaskan penonaktifan dilakukan selama pemeriksaan agar tidak ada pihak yang menghilangkan bukti. Status itu, katanya, belum berarti mereka terbukti terlibat.
Pemerintah menyatakan pejabat yang nanti terbukti bersalah akan diserahkan ke penegak hukum. Sebaliknya, nama baik mereka akan dipulihkan bila tidak ada keterlibatan. Pernyataan itu penting karena kasus ini menyangkut jabatan struktural, bukan hanya pedagang di pasar. Publik kini menunggu apakah sanksi berhenti di level pejabat daerah atau naik ke pusat.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Modus Bongkar Kemasan dan Ganti Karung
Amran menjelaskan dugaan modus yang dipakai pelaku. Mereka membeli beras SPHP melalui mekanisme resmi Bulog, lalu membuka kemasan dan memindahkan isinya ke karung lain. Beras itu sebagian dijual dalam kemasan besar dan sebagian dicampur untuk dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
Praktik tersebut ditemukan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Beras SPHP seharusnya dijual kepada masyarakat dengan harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram. Di pasar, beras yang dikemas ulang itu disebut dijual hingga Rp17.000 per kilogram, selisih yang cukup besar untuk mendorong praktik curang berulang.
Bapanas menghitung potensi subsidi yang tidak tersalurkan dari temuan 600 ton beras mencapai Rp3,3 miliar. Angka itu memakai asumsi subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram. Perhitungan tersebut baru bersifat awal karena volume yang diduga diselewengkan masih bisa bertambah.
Enam Ratus Ton Baru Permukaan
Amran menyebut barang bukti yang ditemukan sekitar 600 ton. Namun ia menduga volume sebenarnya sudah mencapai ribuan ton karena praktik itu berlangsung lama dan melibatkan jaringan distribusi. Ia meminta kepolisian membongkar seluruh jaringan, termasuk pihak yang memesan dalam jumlah tidak wajar.
Bulog menyebut seorang tersangka berinisial RH merupakan mitra Rumah Pangan Kita yang membeli beras SPHP melalui aplikasi Klik SPHP. Pembelian itu tercatat melalui prosedur resmi, sehingga polisi mendalami dugaan penyalahgunaan setelah transaksi. Menurut Rizal, pembelian oleh mitra RPK biasanya dibatasi dua sampai empat ton sekali pesan, sedangkan RH diduga memesan empat ton dalam dua hari berturut-turut.
Kepolisian dilaporkan telah memeriksa sekitar sembilan orang dan menetapkan satu di antaranya sebagai tersangka. Identitas dan jabatan pihak yang terlibat belum diumumkan secara rinci. Redaksi tidak menuliskan nama pihak yang belum berstatus tersangka agar proses hukum tetap berjalan seimbang.
Satgas Pangan dan Pemeriksaan Mitra RPK
Satuan Tugas Pangan Polri akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan internal Bulog dan Bapanas. Bulog juga membentuk satgas bersama kepolisian untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pegawai. Fokusnya adalah pola pemesanan yang tidak wajar, terutama pada mitra yang memesan berulang dalam jumlah besar.
Pemeriksaan akan diperluas ke seluruh Indonesia, tidak hanya Jakarta. Bulog menyatakan akan meninjau mitra RPK yang memiliki frekuensi pembelian mencurigakan. Langkah ini diambil karena beras SPHP menyebar melalui ribuan titik distribusi yang sulit diawasi satu per satu.
Pemerintah juga berencana menerbitkan surat edaran untuk memperketat pengawasan penyaluran beras subsidi. Isi surat edaran belum dirinci, tetapi arahnya memperjelas kewenangan pengawas wilayah dan mempercepat pelaporan temuan. Tanpa aturan teknis yang jelas, pengawasan tetap bergantung pada inspeksi mendadak.
