Politik nasional pekan ini menyorot langkah Dewan Pertimbangan Presiden yang mulai menyusun nasihat resmi pertama kepada Presiden Prabowo Subianto. Wantimpres menggelar rapat pleno keempat pada Kamis, 29 Oktober 2026, untuk mematangkan draf pertimbangan dari tiga bidang sekaligus. Isi pertimbangan itu dijanjikan tetap dirahasiakan sampai diserahkan kepada kepala negara.
Politik Nasional: Wantimpres Matangkan Pertimbangan Perdana
Rapat pleno dipimpin Ketua Wantimpres Pratikno di Jakarta. Agenda utamanya membahas draf pertimbangan yang disiapkan tiga bidang, yaitu Politik, Hukum, dan Keamanan; Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Budaya; serta Ekonomi dan Keuangan.
ANTARA melaporkan pleno keempat menjadi forum pembahasan bersama atas draf yang telah disiapkan masing-masing bidang. Proses itu melibatkan pengalaman, keahlian, dan beragam perspektif anggota dalam menelaah tantangan nasional.
Menurut keterangan resmi Wantimpres, pembahasan menyatukan pandangan anggota untuk menghasilkan pertimbangan yang matang, objektif, dan berimbang. Draf itu akan menjadi pertimbangan perdana sejak lembaga ini dibentuk untuk periode 2026 sampai 2029.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Empat Pleno dalam Satu Bulan
Pratikno menyebut dalam waktu kurang dari satu bulan, Wantimpres sudah empat kali menggelar rapat pleno. Ia menilai diskusinya produktif dan masih perlu ditindaklanjuti, sambil menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan isi pertimbangan.
Ritme itu terbilang cepat untuk lembaga penasihat. Sidang pleno perdana digelar 8 Oktober, enam hari setelah anggota dilantik, kemudian dilanjutkan pleno kedua, ketiga, dan keempat sepanjang Oktober.
Pada pleno ketiga, Wantimpres mengundang Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menjelaskan postur anggaran pemerintah. Langkah itu menunjukkan fokus awal lembaga ini pada arah fiskal, bukan hanya isu politik jangka pendek.
Pleno kedua pada 15 Oktober membahas pembidangan anggota dan isu strategis pembangunan bersama Badan Pusat Statistik. Pembidangan itu yang kemudian membagi pekerjaan ke dalam tiga bidang tetap seperti sekarang.
Tiga Bidang, Tiga Fokus
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin Agum Gumelar. Bidang ini menyoroti perkembangan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta tantangan keamanan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Budaya dipegang Pratikno. Fokusnya meliputi persoalan sosial, pendidikan, agama, kebudayaan, penguatan karakter bangsa, dan persatuan nasional.
Bidang Ekonomi dan Keuangan diketuai Chairul Tanjung. Pembahasannya mencakup tantangan perekonomian nasional, penguatan kedaulatan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan sektor maritim.
Polhukam: Geopolitik dan Stabilitas
Isu geopolitik masuk daftar karena tekanan eksternal ikut menentukan ruang gerak kebijakan dalam negeri. Perang dagang, kebijakan tarif, dan pergeseran aliansi teknologi memengaruhi ekspor serta arus investasi Indonesia.
Dinamika politik dan hukum dalam negeri juga menjadi perhatian. Beberapa perkara besar dan perdebatan legislasi berjalan bersamaan, sehingga stabilitas politik menjadi variabel yang harus dijaga agar program pemerintah tidak tersendat.
Pada saat yang sama, tantangan keamanan tidak lagi hanya soal konvensional. Ancaman siber, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara menuntut koordinasi antar lembaga yang lebih rapat.
Ekonomi: Kedaulatan dan Tata Kelola SDA
Bidang ekonomi menyoroti kedaulatan ekonomi, sebuah frasa yang sering dipakai pemerintah untuk menggambarkan keinginan mengurangi ketergantungan pada impor dan modal asing yang tidak produktif.
Tata kelola sumber daya alam menjadi bagian penting. Sektor tambang, perkebunan, dan perikanan menyumbang penerimaan negara besar, tetapi juga menghadapi persoalan izin, tata ruang, dan konflik dengan warga.
Wakil Ketua Wantimpres Muhammad Hatta Rajasa menekankan pentingnya langkah strategis dan fundamental dengan tata kelola yang transparan serta akuntabel. Menurut dia, transformasi harus tetap mengacu pada prinsip penguatan tata kelola.
