Krisis lembaga peradilan di Polandia menjadi berita politik utama di Eropa setelah polisi antihuru-hara dikerahkan ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ketua mahkamah, Bogdan Święczkowski, diberitakan diskors dari tugasnya. Keputusan itu memicu bentrokan politik antara pemerintah dan oposisi.
Pengumuman skorsing datang dari hakim Anna Korwin-Piotrowska, yang menurut beberapa laporan dibawa masuk oleh kubu pemerintah. Mahkamah sendiri membantah keabsahan langkah tersebut dan menyebutnya sebagai kudeta.
Presiden Karol Nawrocki memutus penerbangan ke Senegal dan kembali ke Warsawa. Ia langsung menuju gedung mahkamah saat massa pendukung partai oposisi berkumpul di luar.
Berita Politik: Polisi Dikerahkan ke Mahkamah Konstitusi
Menurut BBC, puluhan polisi antihuru-hara berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Warsawa. Mereka diminta mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Polisi menyatakan masuk ke area mahkamah setelah terjadi insiden di luar, termasuk pelemparan benda berbahaya ke petugas. Laporan Notes from Poland menyebut pendukung mahkamah sempat memotong pagar dengan alat pemotong.
Di dalam gedung, suasana berlangsung tegang. Sejumlah hakim yang didukung pemerintah mendorong pergantian pimpinan, sementara hakim lain menolak dan menyebut prosesnya cacat hukum.
Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Żurek mengatakan telah meminta pencabutan imunitas Święczkowski dan wakilnya, Bartłomiej Sochański. Permintaan itu agar keduanya bisa dituntut secara pidana.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Siapa Pihak yang Berseteru
Perseteruan berakar pada komposisi hakim yang diangkat pada masa pemerintahan Partai Hukum dan Keadilan atau PiS. Partai itu berkuasa dari 2015 sampai 2023.
Setelah koalisi pimpinan Donald Tusk mengambil alih pada 2023, pemerintah menolak mengakui legitimasi sebagian hakim. Alasan yang dipakai adalah putusan pengadilan Eropa soal proses pengangkatan.
Mahkamah Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Pengadilan Uni Eropa pernah memutus bahwa tiga hakim dipilih secara tidak sah. Ketiganya dinilai mengisi posisi yang sudah terisi sah oleh parlemen sebelumnya.
Berdasarkan putusan itu, pemerintah berhenti mempublikasikan putusan mahkamah. Langkah tersebut membuat lembaga itu praktis lumpuh dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.
Kronologi Singkat Hari itu
Jumat pagi, informasi soal skorsing mulai beredar. Korwin-Piotrowska menyebut dasar hukumnya adalah Pasal 130 undang-undang tentang pengadilan umum.
Pasal itu memungkinkan presiden pengadilan atau menteri kehakiman menghentikan sementara tugas seorang hakim bila tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Pihak mahkamah menilai dasar itu tidak berlaku untuk kasus ini.
Menjelang sore, kerumunan pendukung PiS memadati area sekitar gedung. Polisi memperketat penjagaan dan menutup akses masuk, seperti dilaporkan Al Jazeera dari lokasi.
Malam harinya, situs resmi mahkamah sempat tidak bisa diakses. Akun media sosial lembaga itu tetap aktif dan menyebut Święczkowski masih menjabat secara sah.
Pernyataan Tusk dan Bantahan Mahkamah
Perdana Menteri Donald Tusk membela langkah pemerintah. Menurutnya, memulihkan negara hukum adalah kewajiban setelah bertahun-tahun pelanggaran pada masa PiS.
Ia menyebut proses ini sulit dan kadang menyakitkan, tetapi menegaskan tidak ada jalan lain. Pernyataan itu dikutip France24 dari kantor berita AFP.
Mahkamah membalas lewat akun resminya. Lembaga itu menyatakan semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut sedang melakukan kejahatan kudeta.
Mahkamah juga menegaskan Korwin-Piotrowska bukan hakim konstitusi yang sah. Bantahan ini menjadi dasar kubu oposisi untuk menyebut proses itu ilegal.
Reaksi Partai Oposisi dan Presiden
Pendukung PiS berteriak menentang Tusk di luar gedung. Pemimpin partai Jarosław Kaczyński menuduh pemerintah melakukan kudeta terhadap mahkamah.
Presiden Nawrocki, yang didukung PiS, memilih kembali dari perjalanan kenegaraan. Ia menyatakan presiden harus berada di Polandia pada momen seperti ini.
Nawrocki sebelumnya juga menolak melantik lima hakim konstitusi yang dipilih parlemen sejak Maret. Ia beralasan ada cacat dalam proses pemilihan.
Penolakan itu membuat parlemen dan presiden berada di jalur buntu. Tidak ada mekanisme cepat untuk menyelesaikan sengketa soal siapa yang berwenang mengangkat hakim.
