Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Tambang & Industri

Tambang Luwu Timur: DPRD Desak Vale Lunasi Pajak Rp311 M

6 November 2026 • Admin • 106 kali dibaca
Anggota DPRD Luwu Timur menyampaikan desakan pelunasan pajak MBLB PT Vale
Dok. Luwuraya Pos (luwurayapos.com), keterangan anggota DPRD Luwu Timur soal pajak MBLB, 4 November 2026
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — Tambang Luwu Timur kembali menjadi sorotan, kali ini bukan soal produksi, melainkan soal penerimaan daerah. Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Fraksi Partai NasDem, Dwi Harianto, mendesak PT Vale Indonesia Tbk menuntaskan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) senilai Rp311,059 miliar.

Harapan itu disampaikan pada Rabu (4/11/2026). Ia menegaskan perusahaan harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan hukum dan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Luwu Timur, dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada 25 Desember 2026.

“Harapan kami sebagai anggota DPRD, PT Vale harus segera menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Kami berharap semua ini bisa diselesaikan secara baik-baik,” ujar Dwi Harianto, dikutip Luwuraya Pos.

Pernyataan itu disampaikan dalam kapasitas pengawasan legislatif. Sampai berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari PT Vale Indonesia yang bisa dikutip, dan belum ada keterangan tentang tahapan pembayaran yang sedang berjalan.

Tata Atur
Iklan

Tambang Luwu Timur dan Pajak MBLB Rp311 Miliar

Angka Rp311,059 miliar bukan jumlah kecil bagi daerah dengan belanja tahunan sekitar Rp2,2 triliun. Jika terealisasi penuh, penerimaan itu setara sekitar 14 persen dari total belanja daerah dalam dokumen KUA-PPAS 2027 — proporsi yang cukup untuk mengubah ruang fiskal, terutama ketika defisit anggaran diproyeksikan sekitar Rp49,19 miliar.

Namun, angka itu juga perlu dibaca dengan hati-hati. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh nilai tersebut telah jatuh tempo dan belum dibayar. Yang diberitakan adalah desakan seorang anggota DPRD agar kewajiban sebesar itu dituntaskan sebelum tenggat 25 Desember 2026.

Dwi juga mengingatkan agar perusahaan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi.

“PT Vale harus mengedepankan aturan-aturan yang sudah ada. Peraturan daerah kan sudah jelas,” tegasnya.

Ia berharap perusahaan dapat menunjukkan komitmen dalam memenuhi kewajibannya sehingga persoalan pembayaran pajak MBLB tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan persoalan berkepanjangan.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Apa Itu Pajak MBLB

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan material golongan mineral bukan logam dan batuan. Objeknya bisa berupa batu, pasir, kerikil, tanah urug, hingga material lain yang diambil dari alam untuk keperluan konstruksi dan industri.

Di Luwu Timur, pajak daerah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan pemungutan dan penagihannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan klasik pada pajak jenis ini bukan ketiadaan aturan, melainkan data. Volume material yang berpindah, lokasi pengambilan, dan peruntukan material harus tercatat agar perhitungan bisa diuji. Tanpa pencatatan yang rapi, pembahasan cenderung berhenti pada perbedaan tafsir antara perusahaan dan pemerintah daerah.

Itulah sebabnya pembahasan MBLB sering melibatkan beberapa instansi sekaligus: Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola pemungutan, dinas teknis yang mengeluarkan data aktivitas, serta komisi di DPRD yang mengawasi pelaksanaannya.

Jejak Pembahasan di Komisi II

Isu ini bukan hal baru di DPRD Luwu Timur. Sebelumnya, Komisi II DPRD pernah menggelar rapat dengar pendapat bersama PT Vale dan sejumlah organisasi perangkat daerah. Agenda rapat itu membahas aktivitas perpindahan material dan kegiatan pertambangan perusahaan, untuk menelaah apakah aktivitas tersebut masuk kategori objek pajak MBLB.

Fraksi PAN melalui Firman Udding juga menyoroti hal serupa pada 3 November 2026. Ia mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pajak MBLB melalui pendataan, pengawasan, dan koordinasi dengan perusahaan, dengan menekankan bahwa yang dibutuhkan adalah pelaksanaan aturan yang sudah ada, bukan penambahan jenis pungutan baru.

Dua pernyataan itu datang dari fraksi berbeda, tetapi menunjuk arah yang sama: penyelesaian berbasis data dan aturan. Perbedaannya, Fraksi NasDem lewat Dwi Harianto menyebut angka dan tenggat secara eksplisit.

Bagi publik, urutan persoalannya penting dipahami. Pertama, apakah aktivitas tertentu memenuhi kriteria objek pajak. Kedua, berapa volume dan nilai yang menjadi dasar perhitungan. Ketiga, bagaimana jadwal penyelesaian kewajiban. Tanpa urutan itu, angka besar mudah menjadi bahan polemik tanpa penyelesaian.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga