SUARALUTIM.COM, MALILI — Alat berat milik PT Prima Utama Lestari (PT PUL) akhirnya dikeluarkan dari lahan warga di Dusun Harapan, Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, setelah Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte turun langsung ke lokasi pada Kamis (5/11/2026). Kedatangan itu menindaklanjuti surat pengaduan Aliansi Masyarakat Miskin Lingkar Tambang yang meminta lembaga legislatif memfasilitasi pertemuan antara warga dan perusahaan. Persoalan tambang Luwu Timur ini belum selesai: warga masih menuntut kepastian status hak atas lahan serta jaminan perlindungan sumber mata air yang selama ini mereka gunakan sehari-hari.
Tambang Luwu Timur: Duduk Perkara di Desa Atue
Desa Atue berada di Kecamatan Malili, tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Di dusun itu, sebagian warga menggantungkan hidup dari lahan pertanian dan kebun yang letaknya berdekatan dengan wilayah aktivitas perusahaan. Ketika alat berat masuk ke area yang dianggap warga sebagai lahan milik mereka, ketegangan muncul bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal rasa aman atas sumber penghidupan.
Menurut pemberitaan Aksaranusa.com, keberadaan alat berat menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan di lokasi. Warga yang hadir mempertanyakan dasar aktivitas alat berat di atas lahan yang mereka klaim sebagai milik masyarakat. Perusahaan diwakili pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut, sementara warga didampingi sejumlah tokoh dan perwakilan aliansi.
Poin yang ditekankan warga bukan hanya soal satu unit alat berat. Mereka meminta kejelasan menyeluruh: siapa yang berhak atas lahan, sampai batas mana aktivitas perusahaan boleh berjalan, dan bagaimana perlindungan terhadap lingkungan sekitar dijamin. Bagi warga, ketiga hal itu saling terkait dan tidak bisa diselesaikan secara terpisah.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Kronologi: Dari Surat Warga ke Pertemuan di Lokasi
Rangkaian peristiwa di Desa Atue berjalan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah penyampaian pengaduan tertulis. Aliansi Masyarakat Miskin Lingkar Tambang menyampaikan surat kepada DPRD Kabupaten Luwu Timur, meminta legislatif mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam surat itu, warga menguraikan persoalan lahan dan kekhawatiran atas dampak lingkungan.
Tahap kedua adalah respons legislatif. Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, memutuskan datang langsung ke Desa Atue pada Kamis (5/11/2026). Kehadiran pimpinan dewan di lokasi bukan hal rutin; biasanya aspirasi warga disaring lewat reses atau rapat dengar pendapat di gedung dewan. Turun ke lapangan memberi warga kesempatan menjelaskan persoalan di tempat kejadian.
Tahap ketiga adalah pertemuan dengan pihak perusahaan. Dalam pertemuan itu, menurut laporan yang sama, proses komunikasi berlangsung cukup panjang. Hasilnya, alat berat perusahaan akhirnya dikeluarkan dari lokasi yang dipersoalkan. Bagi warga, keluarnya alat berat adalah langkah awal yang layak diapresiasi, tetapi belum menjawab seluruh tuntutan.
Tuntutan Warga: Kepastian Lahan dan Mata Air
Ada dua kelompok tuntutan yang menonjol dalam persoalan ini. Keduanya sama penting dan sama-sama menuntut penyelesaian yang tidak bisa ditunda terlalu lama.
- Kepastian hak atas lahan. Warga ingin ada kejelasan status bidang tanah yang dipersoalkan, termasuk dasar penguasaan dan batas-batasnya. Tanpa kejelasan itu, konflik yang sama berpotensi muncul lagi pada masa mendatang.
- Perlindungan sumber mata air. Warga menyebut ada mata air yang dipakai beberapa desa untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka khawatir aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat mengganggu atau bahkan menghilangkan sumber air tersebut.
- Jaminan keberlanjutan penghidupan. Lahan yang dipersoalkan bukan bidang kosong. Bagi sebagian warga, lahan itu menjadi bagian dari sumber penghasilan keluarga, sehingga kehilangan akses berarti kehilangan pendapatan.
Ketiga tuntutan itu tidak serta-merta berarti warga menolak seluruh aktivitas perusahaan. Dalam beberapa kesempatan, warga menegaskan bahwa yang mereka minta adalah kepastian dan perlindungan, bukan konfrontasi. Bahasa yang dipakai berulang kali adalah penyelesaian yang adil dan berkepastian hukum.
Warga yang Mendukung: Aksi pada Hari Berikutnya
Sehari setelah pertemuan, Jumat (6/11/2026), sekelompok warga Desa Atue menggelar aksi yang arahnya berbeda. Mereka menyatakan dukungan terhadap keberadaan aktivitas pertambangan PT PUL di wilayah itu. Radar Reportase News melaporkan bahwa aksi berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi warga yang menginginkan perusahaan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama lewat lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal.
Kepala Desa Atue, Abd Hamid, saat dikonfirmasi media tersebut membenarkan adanya aksi itu dan menyatakan kegiatannya berjalan aman serta tertib. Pernyataan itu penting dicatat karena menunjukkan bahwa di satu desa yang sama terdapat lebih dari satu suara. Sebagian warga mempersoalkan lahan dan lingkungan, sebagian lain menekankan manfaat ekonomi yang sudah atau bisa dirasakan.
Dua suara yang berbeda bukan hal luar biasa di daerah lingkar tambang. Yang menentukan adalah bagaimana pemerintah daerah dan perusahaan mempertemukan keduanya dalam satu kerangka penyelesaian yang jelas: hak warga dihormati, aturan dipatuhi, dan manfaat ekonomi tetap terbuka. Selama kerangka itu belum ada, potensi gesekan akan tetap ada meskipun alat berat sudah keluar dari lokasi.


