Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
SUARALUTIM.COM, MANGKUTANA — Berita Luwu Timur dari sisi pelayanan publik: SPBU Lopi di Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, menegaskan bahwa pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan surat rekomendasi tidak boleh diwakilkan. Pembeli yang datang harus orang yang namanya tercantum dalam rekomendasi. Aturan itu disampaikan Direktur SPBU Lopi, Nursalam, saat menerima sejumlah rekomendasi baru dari Dinas Pertanian untuk pembelian BBM subsidi oleh kelompok tani, Jumat (6/11/2026).
Penegasan tersebut muncul karena ada rekomendasi yang datang dalam bentuk diwakilkan. Menurut Nursalam, pihaknya tidak menolak melayani pembelian dengan rekomendasi, tetapi nama pembeli harus sesuai dengan dokumen yang diterbitkan dinas.
Berita Luwu Timur: Alasan Aturan Nama Tidak Bisa Diwakili
Dalam laporan BataraPos.com, Nursalam menjelaskan alasannya dengan gamblang. SPBU, kata dia, berkepentingan agar penjualan cepat habis, tetapi tidak dengan cara yang membuka ruang penyalahgunaan. Karena itu, ia menegaskan pembeli harus sesuai nama yang tercantum dalam surat rekomendasi.
Persoalan yang diantisipasi bukan hal baru. Rekomendasi BBM subsidi untuk sektor pertanian dan UMKM diterbitkan berdasarkan kebutuhan alat dan jenis usaha. Ketika rekomendasi itu diwakilkan, jenis kendaraan atau alat yang mengisi BBM bisa berbeda dari yang diusulkan. Dalam kondisi itu, sulit memastikan bahan bakar benar-benar dipakai untuk kegiatan yang diusulkan.
Kasus yang disebut dalam laporan itu berkaitan dengan dua jenis rekomendasi. Pertama, rekomendasi penggunaan alat panen yang masih menyisakan kuota meski musim panen telah selesai. Kedua, rekomendasi baru untuk penggunaan traktor dengan kuota yang dinilai cukup besar.
Dua Kuota yang Rawan Disalahgunakan
Rekomendasi yang kuotanya tersisa setelah kegiatan selesai menjadi titik rawan. Jika pemegang rekomendasi tidak lagi membutuhkan, tetapi kuota masih tersedia, dorongan untuk memindahkan pembelian ke pihak lain menjadi lebih besar. Di sisi lain, rekomendasi traktor dengan kuota besar menarik perhatian karena volume pengisiannya jauh di atas kendaraan biasa.
Dari sisi pengelola SPBU, pengawasan nama adalah cara paling sederhana yang bisa dilakukan di lapangan. Petugas tidak memiliki kewenangan memeriksa penggunaan BBM setelah keluar dari nozzle, tetapi mereka bisa memastikan transaksi terjadi pada orang yang berhak.
Nursalam menyebut penegasan ini semata untuk mengantisipasi penyalahgunaan rekomendasi. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melayani pembelian dengan rekomendasi selama pembeli sesuai nama yang tercantum.
Beban Kuota Rekomendasi bagi Stok SPBU
SPBU Lopi melayani rekomendasi BBM subsidi jenis solar dari bidang pertanian dan UMKM untuk lima kecamatan. Menurut keterangan dalam laporan tersebut, kuota BBM untuk rekomendasi bisa menghabiskan hingga 45 persen dari stok yang ada. Sementara itu, kebutuhan pengguna kendaraan harian juga besar.
Angka 45 persen menjelaskan mengapa distribusi rekomendasi menjadi isu yang sensitif di tingkat pengecer. Stok SPBU terbatas dan jadwal pasokan tidak selalu bisa dinaikkan sesuai permintaan. Ketika satu kelompok pengguna mengambil porsi besar, pengguna lain merasakan dampaknya pada antrean dan ketersediaan.
Di titik inilah tertib administrasi menjadi kepentingan bersama. Rekomendasi yang tepat sasaran membuat pasokan lebih mudah diperkirakan, sementara rekomendasi yang bocor membuat stok habis lebih cepat dari perencanaan.
Dampak bagi Petani dan Pelaku UMKM
Bagi petani, surat rekomendasi adalah jalur untuk mendapatkan solar dengan harga subsidi, terutama saat mengoperasikan traktor atau alat panen. Jika rekomendasi tidak bisa dipakai sesuai kebutuhan, biaya produksi naik. Karena itu, aturan yang lebih ketat seharusnya dibarengi dengan kemudahan pengurusan dokumen.
Persoalan klasiknya berulang: pengajuan rekomendasi membutuhkan waktu, sementara kebutuhan di lapangan mendesak. Petani yang tidak bisa datang sendiri sering mengirim keluarga atau pekerja. Di sinilah aturan “tidak boleh diwakili” terasa berat bagi sebagian warga, meski alasannya jelas.
Solusi yang masuk akal berada di tengah: mempercepat penerbitan rekomendasi, memastikan nama penerima sesuai pengguna alat, dan menyosialisasikan aturan sebelum penolakan terjadi di pompa. Tanpa itu, penegakan aturan di SPBU berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan.
Persoalan daya beli tidak berdiri sendiri. Ketika harga dan pasokan bahan bakar menjadi beban, program pangan murah di tingkat kecamatan menjadi penopang lain bagi rumah tangga tani, seperti dibahas dalam artikel Pangan Murah di Baruga.


