Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Tambang & Industri

Tambang Luwu Timur: Smelter Beli Bijih di Bawah HPM

8 November 2026 • Admin • 62 kali dibaca
ASM Group
Iklan

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyoroti praktik sejumlah smelter yang membeli bijih nikel di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang ditetapkan pemerintah. Bagi tambang luwu timur dan daerah penghasil nikel lain, persoalan ini bukan sekadar selisih harga: kewajiban royalti tetap dihitung dari HPM, sementara uang yang benar-benar diterima penambang bisa lebih rendah dari patokan resmi itu.

Keluhan itu disampaikan Ketua Bidang Perizinan Dewan Pimpinan Pusat APNI, Ense da Cunha Solapung, di sela Minerba Convex 2026 di Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026). Menurutnya, HPM seharusnya menjadi acuan transaksi bijih nikel, tetapi di lapangan tidak selalu demikian.

“Ini ada ketimpangan karena harga HPM ini tidak diikuti oleh smelter. Sehingga yang menjadi korban siapa? Ya para penambang,” kata Ense, dikutip Media Nikel Indonesia.

Ketimpangan harga di pasar bijih nikel nasional

APNI menilai persoalan ini paling terasa pada produsen bijih berkadar rendah atau limonit. Bijih jenis itu dijual dengan harga satuan lebih kecil, sehingga selisih beberapa dolar per wet metric ton (wmt) langsung memakan margin. Sementara biaya operasi—bahan bakar, alat berat, angkutan, dan pajak daerah—tidak ikut turun ketika harga jual ditekan.

Tata Atur
Iklan

Data APNI untuk HPM bijih nikel periode II Oktober 2026 memberi gambaran rentang harganya. Pada kadar air atau moisture content (MC) 35 persen, HPM kadar Ni 1,3 persen tercatat US$45,83 per wmt dan kadar Ni 1,6 persen US$59,12 per wmt. Pada MC 30 persen, HPM kadar Ni 1,3 persen menjadi US$49,35 per wmt dan kadar Ni 1,6 persen US$63,66 per wmt.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Mengapa HPM tetap jadi dasar royalti

Persoalan bertambah rumit karena kewajiban royalti penambang mengacu pada HPM, bukan pada harga kontrak yang disepakati dengan smelter. APNI menyatakan penambang harus menjadikan harga resmi itu sebagai acuan transaksi sekaligus dasar pembayaran kewajiban royalti, meski pembeli menawar lebih rendah.

Akibatnya muncul dua harga: harga yang dipakai negara untuk menghitung penerimaan, dan harga yang benar-benar dibayar pembeli. Ketika jarak keduanya melebar, penambang menanggung beban ganda—penerimaan menyusut, kewajiban tetap.

Pemerintah sendiri telah beberapa kali mengubah formula HPM bijih nikel. Perubahan terakhir lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 363.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan 11 September 2026 dan berlaku 15 September 2026. Aturan itu menurunkan corrective factor (CF) bijih kadar rendah: 14 persen untuk kadar Ni 1,2 persen atau lebih rendah, dari sebelumnya 26 persen, serta CF kobalt ikutan 17 persen untuk kadar yang sama. Untuk bijih di atas 1,2 persen, CF tetap 30 persen pada kadar Ni 1,6 persen dan bergerak 1 persen setiap perubahan kadar 0,1 persen.

Formula HPM juga memuat mineral ikutan besi, kobalt, dan krom serta faktor kadar air. Harga mineral acuannya diperbarui dua pekan sekali. Untuk periode pertama November 2026, Kepmen ESDM Nomor 409.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan HMA nikel US$15.478,67 per dmt, turun dari periode sebelumnya.

Serapan bijih menurun, smelter pangkas produksi

Tekanan harga datang bersamaan dengan melemahnya permintaan bahan baku. Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyebut rata-rata produksi bijih nikel hingga Agustus 2026 sekitar 22–25 juta metrik ton per bulan, lalu turun menjadi sekitar 20 juta metrik ton pada dua bulan terakhir.

“Pasti, udah pasti (serapan bijih semakin turun) dong. Untuk bulan-dua bulan ini sih agak kelihatan ada penurunan, karena rata-rata tahun ini kan 22–25 juta (mt) per bulan. Dua bulan terakhir ini mungkin ada pengurangan, mungkin 20 jutaan (mt),” kata Meidy di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kamis (29/10/2026), dikutip Bloomberg Technoz.

Penurunan serapan itu menyusul rencana pemangkasan produksi sejumlah smelter. Shanghai Metals Market (SMM) menyebut rencana empat smelter asal China di Indonesia menyasar MHP dan nickel matte hingga 50 persen serta NPI 20 persen dari kapasitas. Jika terealisasi, pasokan MHP berkurang sekitar 18.000 ton nikel per bulan, matte sekitar 7.900 ton, dan NPI lebih dari 20.000 ton. Besaran itu belum dikonfirmasi perusahaan maupun otoritas.

Pemerintah menegaskan akan memperketat evaluasi RKAB 2027. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menyatakan tidak semua permintaan volume produksi akan diluluskan. “Ya bukan (dipangkas), kalau misalnya kita mengikuti kemauan, terlalu tinggi sekali. Jadi kita kemungkinan akan evaluasi terkait dengan kebutuhan yang pas di angka berapa,” ujarnya, dikutip Liputan6.com, Sabtu (7/11/2026).

Masa pengajuan RKAB 2027 berlangsung 1 Oktober sampai 15 November 2026 berdasarkan Permen ESDM 17/2025. Revisi RKAB nikel 2026 sendiri disepakati pada rentang 290–300 juta ton, naik dari proyeksi awal 260–270 juta ton.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga