TOMONI — Berita Lutim dari dunia pendidikan: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu Timur menggelar bimbingan teknis penyusunan bahan instrumen akreditasi perpustakaan sekolah. Kegiatan berlangsung di Hotel Sikumbang, Kecamatan Tomoni, selama tiga hari, 9–11 November 2026, dan diikuti 21 pengelola perpustakaan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Luwu Timur.
Bimtek ini diselenggarakan bersama Yayasan Paham Inovasi Mandiri dengan menghadirkan narasumber dari Universitas Hasanuddin, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Dinas Perpustakaan Kota Palopo. Kegiatan dibuka Kepala DPKD Luwu Timur, Muhammad Syukri, yang mewakili Bupati Luwu Timur.
Berita Lutim: Bimtek Akreditasi Perpustakaan Sekolah
Akreditasi perpustakaan bukan urusan administratif semata. Status akreditasi menunjukkan sejauh mana sebuah perpustakaan memenuhi standar pengelolaan, mulai dari koleksi, sarana, layanan, hingga tenaga pengelola. Bagi sekolah, hasil akreditasi menjadi rujukan untuk menilai apakah perpustakaan benar-benar berfungsi sebagai pusat sumber belajar atau hanya menjadi ruang penyimpanan buku.
Karena itu, bimtek ini menekankan pemahaman praktis. Peserta tidak hanya menerima penjelasan konsep, tetapi diminta memahami dokumen apa yang harus disiapkan, bagaimana mengisi instrumen, dan bagaimana memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Jangan sampai setelah mengikuti bimtek ini, para peserta masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dokumen apa yang harus disiapkan, bagaimana cara mengisinya, dan bagaimana memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan,” tegas Syukri, dikutip Input Rakyat.
Pernyataan itu menyoroti persoalan yang sering muncul dalam proses akreditasi: berkas lengkap, tetapi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Akreditasi yang baik menuntut bukti pelaksanaan, bukan hanya tumpukan dokumen yang disusun menjelang penilaian.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Enam Komponen yang Dinilai
Selama tiga hari, peserta mempelajari enam komponen utama penilaian akreditasi. Setiap komponen saling terkait, sehingga kelemahan pada satu bagian dapat memengaruhi hasil keseluruhan.
- Koleksi: jumlah, jenis, dan kemutakhiran bahan pustaka, termasuk keseimbangan antara buku pelajaran dan bacaan pengayaan.
- Sarana dan prasarana: ruang baca, rak, pencahayaan, ventilasi, serta aksesibilitas bagi pengguna.
- Pelayanan: prosedur peminjaman, jam layanan, bimbingan pengguna, dan kegiatan literasi yang rutin.
- Tenaga perpustakaan: kompetensi pengelola, pembagian tugas, dan kesempatan pengembangan kapasitas.
- Penyelenggaraan: dasar hukum, struktur organisasi, dan dukungan sekolah terhadap perpustakaan.
- Pengelolaan: perencanaan, penganggaran, inventarisasi, serta evaluasi berkala.
Dari enam komponen itu, bagian yang paling sering menjadi kendala adalah dokumentasi pelayanan dan pengelolaan koleksi. Sekolah biasanya memiliki buku, tetapi belum tentu memiliki catatan sirkulasi yang rapi, program literasi yang terjadwal, atau laporan evaluasi yang menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun.
Mengapa Akreditasi Penting bagi Sekolah
Akreditasi memberi sekolah gambaran objektif tentang kondisi perpustakaannya. Tanpa penilaian eksternal, perpustakaan mudah dianggap sebagai pelengkap yang tidak perlu diurus serius. Padahal, kualitas perpustakaan berkaitan langsung dengan kebiasaan membaca siswa dan kemampuan guru menyiapkan bahan ajar yang lebih kaya.
Bagi pemerintah daerah, data akreditasi membantu menentukan prioritas bantuan. Sekolah dengan skor rendah dapat diarahkan untuk menerima penguatan koleksi atau pelatihan pengelola, sementara sekolah dengan skor baik bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Pendekatan berbasis data seperti ini lebih efektif dibanding pembagian bantuan yang merata tanpa melihat kebutuhan.
Akreditasi juga mendorong transparansi. Orang tua dan masyarakat dapat mengetahui apakah perpustakaan sekolah benar-benar dikelola, bukan hanya ada secara formal. Informasi itu penting karena perpustakaan sering menjadi indikator paling mudah untuk menilai keseriusan sekolah dalam membangun budaya literasi.


