Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa 137,1 hektare lahan eks tambang batu bara di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) c.q. Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Berita tambang nasional ini bukan sekadar urusan administrasi aset: ia memperlihatkan satu jalur baru bagi lahan yang selesai ditambang, yaitu menjadi aset strategis negara. Serah terima ditandai penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Jumat, 6 November 2026, di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Jakarta.
Aset yang dialihkan terdiri atas 102 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.371.227 meter persegi dan nilai perolehan Rp70,68 miliar. Lahan itu berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMS Group Indonesia. Rencana pemanfaatannya untuk menunjang kebutuhan fasilitas dan operasional Grup 4 Kopassus.
Berita Tambang Nasional: Apa yang Diserahkan ESDM
Prosesi serah terima melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemhan RI, dan MHU. Komandan Grup 4 Kopassus, Brigjen TNI Suharma Zunam, hadir langsung dalam penandatanganan. Menurut keterangan resmi ESDM, aset tersebut sebelumnya tercatat sebagai BMN di lingkungan Kementerian ESDM.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM, Rakhmawati, menyebut penyerahan ini sebagai bentuk sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Ia menempatkan ketahanan energi sebagai bagian dari pertimbangan keamanan nasional.
“Sebagai negara yang berada di garis depan kawasan strategis, keberlanjutan dan ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Rakhmawati menambahkan, TNI sebagai alat pertahanan dan komponen utama sistem pertahanan negara membutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian ESDM. Ia berharap alih status penggunaan BMN itu memperkuat operasional TNI dan memberi manfaat maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan.
Yang perlu dicatat, alih status penggunaan BMN berbeda dari penyelesaian kewajiban pascatambang. Pemindahan status aset mengubah siapa yang bertanggung jawab memanfaatkan lahan, bukan menghapus kewajiban lingkungan yang melekat pada pemegang izin. Reklamasi, pemulihan kualitas tanah dan air, serta penempatan jaminan pascatambang tetap menjadi urusan korporasi yang wajib diselesaikan sesuai ketentuan.
Dari Lahan Bekas Tambang ke Aset Negara
Kasus Kutai Kartanegara menunjukkan lahan eks tambang bisa masuk tiga jalur pemanfaatan. Pertama, menjadi aset negara untuk kepentingan strategis seperti pertahanan, sebagaimana yang baru saja terjadi. Kedua, dikembalikan atau dikelola bersama masyarakat sekitar. Ketiga, dialihfungsikan menjadi ruang ekonomi, misalnya pertanian, perikanan, atau kawasan wisata.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan tata kelola tambang yang baik harus dilihat dari manfaat bagi warga sekitar dan kepentingan generasi berikutnya. Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
“Ada tanggung jawab yang lebih luas, yaitu bagaimana kegiatan pertambangan dijalankan dengan baik, bagaimana masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mendapatkan manfaat, dan bagaimana sumber daya alam ini dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan generasi mendatang,” kata Tri.
Pada kesempatan yang sama, Ditjen Minerba memberikan 42 Apresiasi Minerba 2026 kepada badan usaha pertambangan. Penilaiannya mencakup empat kategori, termasuk Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik atau good mining practice. Kategori PPM dinilai lewat delapan pilar, dari pendidikan dan kesehatan sampai kemandirian ekonomi serta infrastruktur.
Bagi daerah penghasil, dua hal ini saling terkait. Apresiasi menilai praktik selama tambang beroperasi, sementara alih status lahan menentukan wajah kawasan setelah tambang berhenti. Keduanya sama-sama menuntut data yang rapi: luas lahan terganggu, status hukum tanah, dan rencana pemanfaatan jangka panjang.


