Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Tambang & Industri

Tambang Lutim: Tagihan Pajak MBLB Vale Rp311 Miliar

12 November 2026 • Admin • 58 kali dibaca
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjelaskan dasar penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ikutan kepada PT Vale Indonesia Tbk dengan nilai sekitar Rp311 miliar, termasuk opsen pajak. Objek yang dipersoalkan bukan bijih nikel, melainkan material sisa kegiatan pertambangan: overburden dan top soil.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur, Muhammad Yusri, menyebut kebijakan penagihan itu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda tersebut disebut telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Tambang Lutim: Rincian Tagihan Rp311 Miliar

Pemkab Luwu Timur merinci nilai tagihan pajak daerah dan opsen kepada PT Vale dalam dua kelompok. Pertama, kategori Reject Disposal untuk masa pajak September hingga Desember 2025 dengan nilai sekitar Rp14 miliar.

Kedua, kategori pemanfaatan Overburden, Top Soil, dan Disposal untuk masa pajak Januari 2025 hingga Juni 2026 dengan nilai sekitar Rp297 miliar. Kedua tagihan itu disebut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Tata Atur
Iklan

Dengan demikian, total nilai pajak daerah dan opsen dari kedua kelompok tersebut mencapai sekitar Rp311 miliar. Angka itu bukan angka kecil bagi keuangan daerah Luwu Timur, terutama karena sebagian besar pendapatan asli daerah masih bertumpu pada sektor pertambangan dan pajak kendaraan.

Dalam pemberitaan yang diolah artikel ini, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Vale mengenai sikap perusahaan atas tagihan tersebut. Pemerintah daerah menyatakan berharap manajemen perusahaan dapat bekerja sama dalam penyelesaian kewajiban pajak yang ditagihkan.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Dasar Hukum yang Dipakai

Menurut Pemkab, proses pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dilalui secara bertahap. Perda itu disebut melalui harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, fasilitasi Biro Hukum Provinsi, serta evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Rangkaian itu penting dalam konteks sengketa pajak daerah. Ketika wajib pajak mempertanyakan dasar penagihan, yang diuji biasanya bukan hanya angka, tetapi juga kewenangan pemerintah daerah untuk memungut jenis pajak tertentu dan cara objek pajak didefinisikan.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, MBLB termasuk salah satu jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota. Persoalannya kemudian bergeser ke pertanyaan teknis: apakah material sisa tambang yang digunakan kembali untuk keperluan operasional masuk kategori “dimanfaatkan” sehingga menjadi objek pajak.

Apa Itu Overburden dan Top Soil

Dalam kegiatan pertambangan, overburden adalah lapisan tanah atau batuan penutup yang berada di atas bahan galian. Untuk mencapai bijih, lapisan ini harus digali dan dipindahkan. Materialnya kemudian biasanya dimanfaatkan untuk penataan area, pembangunan jalan tambang, atau penimbunan kembali lubang bukaan.

Top soil adalah lapisan tanah paling atas yang mengandung unsur hara dan dapat dipakai sebagai media tumbuh tanaman. Dalam praktik pertambangan, tanah pucuk umumnya dipisahkan dan disimpan untuk mendukung revegetasi atau penanaman kembali area bekas tambang.

Kedua material memiliki fungsi berbeda, tetapi dalam pembahasan pajak keduanya dianggap serupa: material yang digali, dipindahkan, dan digunakan. Di titik itulah perdebatan berlangsung. Bagi perusahaan, pemanfaatan material sisa untuk kegiatan operasional bisa dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penambangan. Bagi pemerintah daerah, penggunaan tersebut tetap merupakan pemanfaatan material galian yang punya nilai ekonomi.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga