Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Luwu Timur menempatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan sebagai dua pekerjaan yang harus berjalan bersamaan. Arahan itu disampaikan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Angka Kemiskinan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Gedung Wanita Simpurusiang, Malili, Rabu (11/11/2026).
Menurut Bupati, percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan membutuhkan sinergi kuat dari seluruh elemen daerah: pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat. Forum itu dihadiri jajaran Forkopimda, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, perwakilan perbankan, dan pelaku dunia usaha se-Kabupaten Luwu Timur.
FGD ini bukan forum pertama yang membahas data sosial-ekonomi. Pada akhir Oktober 2026, Pemkab Luwu Timur juga menggelar FGD Indeks Ketahanan Daerah yang membahas risiko bencana. Pola yang dipakai sama: menghadirkan instansi teknis dan pemerintah wilayah, lalu menyusun langkah tindak lanjut.
Luwu Timur dan Arahan Diversifikasi Ekonomi
Dalam arahannya, Bupati menekankan agar perekonomian Luwu Timur tidak semata-mata menggantungkan diri pada sektor pertambangan. Ia meminta sektor pertanian, perkebunan, UMKM, dan perdagangan ikut digenjot agar dampak ekonomi terdistribusi merata.
Permintaan itu masuk akal bila dilihat dari struktur ekonomi daerah. Kawasan Nuha dan Towuti menjadi pusat aktivitas nikel dengan rantai pasok yang panjang, sementara wilayah lain seperti Wotu, Burau, Angkona, Kalaena, dan Mangkutana bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Ketika harga komoditas tambang berubah, guncangannya terasa di anggaran daerah, tetapi belum tentu sama di dapur rumah tangga petani.
Diversifikasi bukan berarti menutup industri ekstraktif. Ia berarti menyiapkan sumber penghidupan lain yang tidak bergantung pada satu siklus komoditas. Untuk Luwu Timur, jalur yang paling tersedia adalah pengolahan hasil pertanian, usaha jasa, dan perdagangan antarkecamatan yang menghubungkan wilayah produksi dengan pasar.
Beberapa langkah sudah terlihat di permukaan. Pada November 2026, Disdagkop-UKMP mempromosikan produk unggulan daerah ke festival di Sulawesi Tengah, sementara 47 usaha di Luwu Timur disiapkan menembus pasar ekspor. Pembahasan soal kesiapan ekspor itu pernah dimuat dalam artikel Berita Lutim: 47 Usaha Lutim Disiapkan Tembus Ekspor.
Kepala Desa Diminta Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni
Bagian lain dari arahan Bupati menyangkut peran kepala desa. Ia meminta para kepala desa berada di barisan terdepan dalam mendata kondisi riil warganya, termasuk memastikan program bantuan sosial dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tepat sasaran.
“Kepala desa harus paham kondisi warganya di lapangan. Identifikasi langsung rumah yang tidak layak huni dan pastikan masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan bantuan,” tegas Irwan.
Permintaan itu menyentuh persoalan lama dalam penyaluran bantuan: data. Bantuan sosial yang salah sasaran biasanya bermula dari daftar penerima yang tidak diperbarui, misalnya warga yang sudah pindah, meninggal, atau status ekonominya berubah. Desa adalah simpul pertama yang bisa mendeteksi perubahan itu.
Untuk RTLH, verifikasi menuntut kunjungan fisik. Rumah yang tampak layak dari jalan bisa saja bocor di bagian belakang, dan sebaliknya. Karena itu, instruksi kepada kepala desa bukan sekadar administratif; ia menentukan apakah anggaran perbaikan rumah benar-benar mengubah kondisi tempat tinggal warga.
Di sisi lain, kepala desa bekerja dengan keterbatasan tenaga. Satu desa bisa memiliki ratusan kepala keluarga dengan kondisi beragam. Tanpa dukungan pendamping desa dan data dasar yang mutakhir, pendataan manual cenderung mengulang daftar lama.


