SUARALUTIM.COM, MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali membuka program pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi secara gratis. Pembukaan berlangsung di Gedung Wanita Simpurusiang, Malili, Kamis (12/11/2026), dan diikuti 236 peserta. Program ini adalah bagian dari target luwu timur mencetak 1.000 tenaga kerja kompeten bersertifikat hingga 2030.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, membuka langsung kegiatan tersebut. Turut hadir Kapolres Luwu Timur AKBP Irwan Kurniadi, Perwira Penghubung Kodim 1403 Sawerigading Mayor Arm Syafaruddin, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran unsur keamanan dan lembaga jaminan sosial itu menunjukkan bahwa program ini diposisikan sebagai agenda lintas sektor, bukan sekadar kegiatan satu dinas.
Pelatihan tahun ini melanjutkan program serupa pada 2025 yang menjangkau 291 warga lokal. Artinya, dalam dua tahun anggaran, sudah lebih dari 500 warga Luwu Timur mendapat pelatihan atau sertifikasi yang dibiayai daerah. Angka itu masih jauh dari target 1.000 orang, sehingga sisa pekerjaan rumah terletak pada konsistensi pelaksanaan setiap tahun.
Mengapa Luwu Timur Menargetkan 1.000 Tenaga Kerja Bersertifikat
Dasar program ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025–2029. Dokumen tersebut menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja sebagai arah kebijakan, bukan pelengkap pembangunan fisik.
Ada alasan praktis di balik pilihan itu. Luwu Timur sedang menghadapi gelombang investasi di sektor pertambangan dan pengembangan kawasan industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Investasi semacam itu tidak hanya membutuhkan lahan dan izin, tetapi juga operator, teknisi, dan pengawas keselamatan kerja yang memiliki dokumen kompetensi.
Bupati menyebut proyeksi kebutuhan tenaga kerja di daerah ini bisa mencapai sekitar 80.000 orang pada 2028. Angka itu belum dirinci per sektor dalam keterangan yang dihimpun SuaraLutim, tetapi arahnya jelas: kebutuhan melonjak lebih cepat daripada laju penyiapan keterampilan warga.
“Awal tahun nanti penerimaan tenaga kerja besar-besaran akan dilakukan di daerah kita. Karena itu, Disnakertrans harus gencar memfollow up kegiatan seperti ini untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan siap kerja,” kata Irwan dalam sambutannya, seperti dikutip Expose Timur.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Bidang Pelatihan dan Sertifikasi yang Dibuka
Program tahun anggaran 2026 tidak menawarkan satu jenis pelatihan umum, melainkan beberapa jalur yang menyasar pekerjaan spesifik di industri. Peserta bisa memilih atau ditempatkan sesuai kebutuhan pasar kerja setempat.
- Pelatihan dasar operator alat berat untuk dump truck dan excavator.
- Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum, dokumen yang kini menjadi syarat di banyak proyek.
- Sertifikasi Surat Izin Operator (SIO) untuk operator dump truck.
- Sertifikasi SIO untuk operator excavator.
- Vocational Short Term (VST) hasil kerja sama dengan Politeknik Sorowako, yang menurut keterangan pemerintah daerah sudah selesai dilaksanakan.
Pilihan bidang itu bukan kebetulan. Di kawasan tambang dan proyek konstruksi, operator alat berat tanpa SIO tidak bisa ditempatkan pada pekerjaan produktif, sekalipun memiliki pengalaman bertahun-tahun. Hal yang sama berlaku untuk posisi pengawas keselamatan: sertifikat K3 menentukan apakah seseorang bisa menandatangani dokumen pengawasan atau tidak.
Karena itu, nilai program ini bukan hanya pada keterampilan teknis, tetapi pada dokumen yang membuka pintu kerja. Seorang warga yang sudah biasa mengemudikan dump truck di jalan desa tetap membutuhkan pengakuan formal agar bisa masuk ke lokasi proyek skala besar.
Dari 291 Peserta 2025 ke 236 Peserta 2026
Perbandingan dua tahun terakhir menarik untuk dibaca. Pada 2025, program serupa menjangkau 291 warga. Pada 2026, jumlah peserta tercatat 236 orang. Penurunan angka peserta tidak otomatis berarti program melemah, karena jenis dan durasi pelatihan bisa berbeda antar tahun.
Namun, bila target akhirnya 1.000 orang hingga 2030, kapasitas angkatan per tahun perlu dihitung ulang. Dengan 291 peserta pada 2025 dan 236 peserta pada 2026, total dua tahun baru sekitar 527 orang. Untuk mencapai 1.000 pada 2030, pemerintah daerah masih memiliki tiga tahun anggaran dengan sisa kebutuhan sekitar 473 orang.
Beban itu masuk akal bila pelatihan berjalan setiap tahun dengan kapasitas setara. Persoalannya ada pada kualitas: sertifikasi K3 dan SIO membutuhkan asesor, tempat uji, dan biaya pengujian yang tidak murah. Menambah jumlah peserta tanpa menambah kapasitas uji hanya akan memindahkan penumpukan ke tahap berikutnya.


