Jumat, 20 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: 217 Seller TikTok Shop Mulai Ditangani

19 November 2026 • zul • 39 kali dibaca
Logo Tokopedia, platform dagang elektronik yang menyampaikan klarifikasi soal saldo penjual
Senny Ferdian Ciu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita Indonesia tentang penahanan saldo penjual di platform dagang elektronik akhirnya mendapat penjelasan resmi. Tokopedia dan TikTok Shop menyampaikan hasil penanganan 217 mitra usaha yang mengadu ke DPR. Perusahaan menyebut seluruh pengaduan sudah diselesaikan, sementara sebagian anggota dewan menilai penjelasan itu belum menjawab substansi persoalan.

Paparan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR pada Rabu, 18 November 2026. Juru bicara perusahaan yang hadir adalah Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia dan TikTok Shop. Persoalan ini sudah bergulir sejak pertengahan 2026.

Berita Indonesia: 217 seller sudah ditangani

Menurut CNN Indonesia, dari 217 mitra yang mengadu, 208 kasus melewati proses pengecekan. Sebanyak 193 mitra dinilai perlu dikenai sanksi berupa penarikan kembali subsidi platform yang sebelumnya diberikan. Lima belas mitra lain tidak mengalami pembekuan saldo.

Sembilan kasus sisanya tidak memerlukan investigasi lanjutan. Alasannya beragam, mulai dari akun yang sudah tidak aktif, data toko yang terduplikasi, sampai toko yang ternyata berstatus normal saat diperiksa. Perusahaan menyebut seluruh proses itu sudah dilaporkan ke Komisi VII DPR pada 8 September 2026.

Tata Atur
Iklan

Nilai subsidi yang dianggap disalahgunakan mencapai Rp16,7 miliar. Angka itu jauh di bawah klaim kerugian yang sempat beredar. Perusahaan menegaskan pemotongan hanya dilakukan pada dana yang terkait pelanggaran. Sisa dana yang tidak terkait sudah dilepas dan bisa ditarik penjual.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Awalnya aduan 500 usaha dan klaim Rp3 triliun

Kasus ini bermula dari aduan Peradi DPC Bekasi Raya dalam rapat dengan Komisi VII DPR pada 3 Juli 2026. Saat itu dilaporkan sekitar 500 mitra usaha terdampak pemblokiran akun sepihak dan penahanan saldo. Estimasi kerugian yang disebut mencapai Rp3 triliun.

Komisi VII kemudian meminta data yang lebih rinci sebagai dasar klarifikasi. Data itu yang kemudian dipakai platform untuk menelusuri setiap aduan. Katadata mencatat angka rinci yang diterima perusahaan adalah 217 mitra dengan nilai saldo tertahan Rp24,05 miliar.

Selisih antara Rp3 triliun dan Rp24,05 miliar menjadi titik perdebatan. Pihak platform menyebut angka besar itu estimasi awal dari kuasa hukum penjual, bukan hasil verifikasi. Penjual yang merasa dirugikan menilai angka rinci itu pun belum tentu menggambarkan kerugian sebenarnya.

Banding dibuka, tidak ada yang memakai

Platform membuka mekanisme banding bagi penjual yang merasa tindakan penegakan dilakukan keliru. Kesempatan itu dibuka dua kali, termasuk pada awal Oktober 2026, dengan batas akhir 19 Oktober 2026. Menurut perusahaan, tidak ada satu pun dari 217 mitra dalam daftar aduan yang memakai jalur tersebut.

Ada dua mitra di luar daftar aduan yang justru memanfaatkannya. Keduanya menyampaikan bukti dan dokumen pendukung tambahan. Setelah ditelaah bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mediator, perusahaan memutuskan mengembalikan seluruh dana yang sempat tertahan.

Proses pengembalian itu masih dalam tahap administrasi. Perusahaan menargetkan rampung pada pekan yang sama. Nilai dana yang dikembalikan untuk dua mitra tersebut belum disebutkan. Alasan belum disebutkannya angka itu adalah proses administrasi yang belum selesai.

DPR menilai penjelasan belum menjawab

Sikap kritis datang dari anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR. Menurut situs resmi DPR, ia menilai penjelasan manajemen belum menyentuh substansi pengaduan. Ia bahkan menduga ada ketidaksesuaian data antara jumlah yang disampaikan perusahaan dan jumlah pengadu yang tercatat.

Anggota dewan itu menyoroti durasi penahanan dana. Menurutnya, setelah empat tahun uang reseller masih belum sepenuhnya kembali. Ia berpendapat negara perlu membuat aturan yang tegas dan memberi sanksi kepada platform yang bertindak sewenang wenang.

Ia juga mempersoalkan kewenangan menjatuhkan sanksi. Bila penahanan dana dianggap bagian dari sanksi, menurutnya kewenangan itu ada pada negara melalui mekanisme hukum. Pandangan tersebut disampaikan dalam forum yang sama dan tercatat dalam pemberitaan resmi parlemen.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga