Politik nasional hari ini diwarnai pemeriksaan dua direktur jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Keduanya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi pada Rabu, 18 November 2026. Fokus pemeriksaan adalah kewenangan dan proses penerbitan hak guna bangunan serta hak guna usaha.
Pemeriksaan ini memperluas jangkauan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat tanah yang sudah berjalan sejak September. Sejumlah pejabat eselon satu kini dimintai keterangan, bukan hanya pejabat di kantor pertanahan daerah. Perkara pokoknya sendiri sudah masuk tahap penyidikan dengan delapan tersangka.
Politik nasional: dua Dirjen diperiksa
Menurut ANTARA, saksi pertama adalah Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Penyidik mendalami kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU, serta perannya sebagai Dirjen. Saksi kedua adalah Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang didalami fungsi dan tugasnya.
Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang. Seorang pihak swasta yang sebelumnya dijadwalkan hadir ditunda pemeriksaannya. Semua pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
IDN Times mencatat Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan itu bagian dari penyidikan dugaan suap dan penerimaan lain di lingkungan kementerian. Nama para saksi tidak ditulis dalam artikel ini sesuai kebijakan redaksi. Yang ditekankan adalah posisi jabatan dan substansi pemeriksaan.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Yang didalami penyidik
Dua kata kunci pemeriksaan adalah kewenangan dan prosedur. Penyidik ingin tahu siapa yang berhak menyetujui penerbitan hak atas tanah, pada tahap apa persetujuan diberikan, dan bagaimana alur koordinasinya. Hal serupa juga didalami pada pejabat setingkat direktur.
detikcom menulis penyidik mencecar soal mekanisme penerbitan sertifikat, termasuk wewenang pejabat dalam proses tersebut. Pertanyaan semacam itu biasanya dipakai untuk memetakan pembagian peran, bukan untuk menilai kesalahan pribadi saksi. Status saksi memberi kewajiban memberi keterangan, bukan kewajiban membuktikan diri tidak bersalah.
Pemeriksaan berlapis ini penting karena perkara menyangkut dokumen administratif. Penerbitan sertifikat melibatkan banyak meja, dari kantor pertanahan kabupaten sampai direktorat jenderal. Memetakan alur menjadi langkah awal sebelum menilai siapa yang menyimpang.
Perkara bermula dari tangkap tangan
Kasus ini terbuka lewat operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Sasaran awalnya adalah pengurusan perpanjangan dan pemecahan HGB milik sebuah perusahaan properti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tanah itu sebelumnya sempat bersengketa dan diblokir.
KPK menduga ada permintaan fee sekitar Rp1,5 miliar melalui perantara agar blokir dibuka sehingga penerbitan sertifikat bisa dilanjutkan. Sehari setelah tangkap tangan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat, perusahaan, dan pihak swasta.
Delapan tersangka itu mencakup Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, direktur utama perusahaan properti, seorang perantara, seorang mantan bupati, seorang pengurus partai, serta dua pihak swasta. Nama mereka tidak ditulis di sini sesuai kebijakan redaksi soal tersangka.
Penggeledahan sejak September
Rangkaian penggeledahan berjalan panjang. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruang kerja tiga direktur jenderal, termasuk dua saksi yang diperiksa pekan ini. Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor perusahaan properti di Jakarta dan rumah salah satu tersangka di Bekasi.
Pada 21 September 2026, penyidik menggeledah kantor perusahaan itu di Kabupaten Bogor. Dua hari kemudian, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto ikut digeledah. Setelah itu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan kantor sebuah perusahaan investasi di Bandung Barat.
Pola penggeledahan itu menunjukkan perkara tidak berhenti pada satu kabupaten. Penyidik menelusuri aliran dana dan dokumen di beberapa wilayah. Penggeledahan ruang kerja pejabat pusat biasanya dilakukan untuk mengamankan dokumen elektronik dan catatan koordinasi.


