Berita viral dari Yogyakarta mengiringi putusan perkara kekerasan dan penelantaran anak di sebuah tempat penitipan anak. Majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan pidana lima tahun penjara kepada kepala sekolah Daycare Little Aresha pada Kamis, 19 November 2026. Putusan itu juga membawa denda Rp510 juta dengan pidana pengganti 141 hari.
Vonis dibacakan dalam sidang putusan di ruang sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah pada beberapa dakwaan, tetapi membebaskannya dari satu dakwaan lain. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.
Apa yang Terbukti di Persidangan
Menurut laporan CNN Indonesia, hakim menilai terdakwa terbukti turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin. Terdakwa juga dinyatakan terbukti turut serta menempatkan dan membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah, penelantaran, serta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut.
Majelis hakim menyebut perbuatan itu membiarkan pengasuh melakukan tindakan yang membuat anak asuh mengalami trauma fisik dan psikis. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Namun majelis tidak merinci bentuk tindakan yang dimaksud di luar rumusan dakwaan.
Hakim juga membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua yang menyangkut pasal perlindungan konsumen. Menurut majelis, unsur dakwaan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pembebasan pada satu dakwaan itulah yang membuat amar putusan berbeda dari tuntutan jaksa.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Berita Viral: Amar Putusan dan Denda
Amar putusan menyebut pidana penjara lima tahun dan denda Rp510 juta. Denda wajib dibayar dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Bila tidak dibayar, harta terdakwa dapat disita serta dilelang untuk menutup denda.
Jika penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak dapat dilaksanakan, denda diganti pidana penjara selama 141 hari. Masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim juga memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 170 hari, seperti dilaporkan detikcom. Selisihnya cukup jauh, sehingga wajar bila perhatian publik tertuju pada pertimbangan yang dipakai majelis. Jaksa dan pihak terdakwa sama-sama menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.
Restitusi untuk 83 Anak Tidak Dijatuhkan
Dalam tuntutannya, jaksa meminta terdakwa membayar restitusi bagi 83 anak korban. Nilai yang diminta adalah Rp425.055.436,60 dari total kerugian Rp2.125.127.183 berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun majelis hakim tidak menjatuhkan kewajiban restitusi kepada terdakwa.
Hakim menilai terdakwa tidak layak dibebani restitusi karena beberapa hal. Ia disebut sebagai kepala sekolah yang digaji yayasan, dengan upah sekitar Rp3 juta per bulan, dan menjadi tulang punggung keluarga. Pengelolaan uang sekolah disebut dilakukan yayasan melalui rekening pribadi ketua yayasan, sehingga pihak yang banyak menikmati hasilnya adalah yayasan.
Alasan itu dicatat dalam pertimbangan putusan, seperti dikutip kumparan. Konsekuensinya, hak korban untuk memperoleh ganti rugi tidak otomatis tertutup, tetapi jalurnya tidak lagi berada dalam perkara pidana ini. Publik belum mendapat penjelasan apakah akan ada upaya hukum lain untuk mengejar restitusi.
Alasan Pemberat dan Peringan
Majelis hakim menyebut beberapa keadaan memberatkan. Pertama, terdakwa mengikuti perintah ketua yayasan. Kedua, ia membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak yang diasuh. Ketiga, perbuatan itu mengakibatkan korban mengalami trauma fisik dan psikis serta meresahkan masyarakat.
Sementara keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatan, dan belum pernah dihukum. Pengakuan memang lazim dinilai sebagai faktor peringan dalam perkara pidana. Namun bagi sebagian pemerhati perlindungan anak, bobot pengakuan pada perkara seperti ini layak diperdebatkan.
Kepala sekolah berusia 42 tahun itu menjalani proses hukum sejak kasus ini mencuat. Identitas anak korban tidak dipublikasikan, dan artikel ini sengaja tidak menguraikan bentuk kekerasan secara rinci. Fokus pemberitaan diarahkan pada putusan, pertimbangan hukum, dan implikasinya bagi pengawasan daycare.


