Jumat, 20 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Viral: ICJ Nyatakan Myanmar Genosida Rohingya

19 November 2026 • zul • 23 kali dibaca
Gedung Mahkamah Internasional atau International Court of Justice di Den Haag, Belanda
International Court of Justice, public domain, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

berita viral hari ini datang dari Den Haag. Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Putusan dibacakan pada Kamis, 19 November 2026, dengan suara 9 berbanding 6, dan menjadi kali pertama ICJ menetapkan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.

Majelis hakim menyimpulkan pasukan keamanan Myanmar melakukan tindakan yang dilarang Konvensi Genosida dengan niat menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya. Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyebut skala dan metode kekerasan melampaui kebutuhan militer. Perkara ini diajukan Gambia ke mahkamah pada 2019.

Putusan bersifat final dan mengikat, tanpa banding, seperti dirangkum dalam laporan ANTARA dari Jenewa. Namun ICJ tidak memiliki aparat penegak sendiri, sehingga kepatuhan Myanmar bergantung pada tekanan politik internasional, termasuk laporan ke Dewan Keamanan PBB bila kewajiban tidak dijalankan.

Apa yang Diputuskan Majelis Hakim

ICJ menilai Myanmar melanggar kewajiban mencegah dan menghukum genosida. Dalam putusan terpisah yang juga dimenangkan 9 berbanding 6, majelis menyatakan negara itu gagal mencegah tindakan masyarakat sipil yang bergabung dengan pasukan keamanan. Myanmar juga dinilai tidak menindak pelaku.

Tata Atur
Iklan

Majelis merujuk Pasal II Konvensi Genosida, yaitu pembunuhan anggota kelompok, penderitaan fisik atau mental berat, serta tindakan yang dimaksudkan mencegah kelahiran dalam kelompok. Ketiga kategori itu dinilai terpenuhi. Bukti yang dibahas mencakup kesaksian penyintas dan laporan penyelidik internasional.

Angka yang disebut dalam pembacaan putusan menunjukkan sekitar 10.000 warga Rohingya tewas selama operasi pembersihan. Hampir 400 desa, atau sekitar 40 persen dari hampir 1.000 desa di tiga kota di Rakhine utara, rusak sebagian atau hancur total. Sekitar 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Mengapa Berita Viral Ini Dinilai Bersejarah

Selama ini ICJ lebih sering memutus sengketa wilayah atau menolak gugatan tanpa menyentuh substansi. Putusan yang menyatakan tanggung jawab negara atas genosida sangat jarang. Karena itu, berkas perkara Gambia melawan Myanmar dipandang sebagai ujian apakah konvensi 1948 bisa dijalankan terhadap negara berdaulat.

Perhatian publik juga besar karena kasus ini dibandingkan dengan perkara lain yang menunggu di meja hakim. Sejumlah pengamat menyebut putusan Rakhine menjadi rujukan argumen dalam sengketa serupa. Perbandingan itu wajar, tetapi setiap perkara tetap berdiri di atas bukti dan yurisdiksi masing-masing.

Bagi keluarga korban, nilai putusan terletak pada pengakuan resmi. Selama bertahun-tahun penyangkalan menjadi bagian dari kebijakan Myanmar. Kalimat majelis bahwa kekerasan dilakukan dengan niat menghancurkan sebagian kelompok menutup ruang penyangkalan itu, meski pelaksanaannya masih jauh dari selesai.

Dalil Myanmar yang Ditolak

Pemerintah militer Myanmar berargumen operasi 2017 merupakan tindakan sah menghadapi pemberontak. Dalil itu ditolak majelis. Hakim menilai Operasi Pembersihan di Rakhine utara tidak diarahkan pada kelompok bersenjata tertentu, melainkan pada komunitas sipil secara luas.

Majelis juga menyoroti pola serangan yang seragam di banyak desa dalam waktu berdekatan. Pola itu dinilai menunjukkan perencanaan, bukan reaksi spontan terhadap ancaman keamanan. Kesimpulan ini diperkuat oleh laporan penyelidik PBB yang mencatat pembakaran rumah dan jembatan.

Hakim Navi Pillay, yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada Oktober 2026, ikut dalam majelis 15 hakim. Komposisi itu tidak mengubah bobot bukti, tetapi memberi sinyal bahwa perkara ini ditangani dengan standar pembuktian yang ketat dan berlapis.

Perintah Restitusi dan Kompensasi

Myanmar diperintahkan menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung dan menyesuaikan hukum nasional dengan kewajiban konvensi. Negara itu juga harus menyelidiki semua orang yang patut diduga melakukan tindakan terlarang, lalu mengadili dan menghukum mereka bila bukti mencukupi.

ICJ memerintahkan langkah restitusi, termasuk memungkinkan kepulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi warga Rohingya yang terusir. Myanmar wajib memulihkan atau mengganti properti yang rusak serta menyediakan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban.

Besaran kompensasi belum diputus. Majelis menetapkan tahap lanjutan untuk menghitung nilai dan tata cara pembayaran. Myanmar diberi waktu dua tahun untuk melaporkan langkah restitusi yang sudah dijalankan. Laporan itu akan menjadi dasar penilaian kepatuhan pada tahap berikutnya.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga