Politik nasional kembali memanas menjelang tenggat penyerahan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming. Partai partai koalisi pemerintah akan menyaring nama kandidat sebelum dua nama final diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Prabowo dijadwalkan membawa dua nama tersebut ke MPR pada 25 November 2026.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyampaikan hal itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026. Ia menyebut penyaringan akan melibatkan seluruh partai pendukung pemerintah. Sampai sekarang, belum ada satu nama pun yang diumumkan secara resmi.
Proses ini berjalan cepat karena tenggat konstitusional sudah dekat. Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres dijadwalkan 9 Desember 2026, sehingga dua nama harus diterima MPR paling lambat 14 hari sebelumnya.
Politik Nasional: Penyaringan Nama Sebelum 25 November
Menurut Beritasatu.com, Syahganda menyatakan partai koalisi pasti melakukan penyaringan sebelum nama sampai ke Presiden. Mekanismenya tidak dijelaskan rinci, tetapi melibatkan para ketua umum partai. Dua nama yang lolos penyaringan akan dibawa Prabowo ke MPR.
Penyaringan itu penting karena Presiden wajib mengajukan tepat dua nama, bukan satu. Aturan ini berasal dari Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 yang menyebut MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Karena itu, partai koalisi harus menyiapkan lebih dari satu kandidat.
Sebelumnya, para ketua umum partai koalisi berkumpul di Istana Bogor pada Jumat 13 November 2026. Pertemuan itu membahas sejumlah hal terkait pemerintahan, termasuk persiapan pengisian jabatan wapres. Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Prabowo memberi waktu sekitar satu pekan kepada partai untuk membahas sosok yang layak.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Tenggat 25 November dan Sidang 9 Desember
MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai batas akhir penyerahan dua nama. Menurut CNN Indonesia, tenggat itu disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR setelah menerima surat dari Presiden pada 16 November. Sidang paripurna kemudian dijadwalkan 9 Desember 2026.
Jadwal 9 Desember itu mundur satu pekan dari rencana awal 2 Desember. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut keputusan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan Presiden. Meski mundur, jadwal itu masih lebih cepat 33 hari dari tenggat 60 hari yang diatur undang undang.
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib menjadi dasar teknisnya. Pasal 136 ayat 1 menyebut Presiden menyerahkan dua calon beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Hitungan mundur dari 9 Desember menghasilkan tanggal 25 November.
Golkar Dukung Dasco
Partai Golkar secara terbuka menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Beritasatu.com, keputusan itu diambil setelah pembahasan internal partai. Salah satu pertimbangan yang disebut adalah kedekatan personal Dasco dengan Presiden Prabowo.
Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menyebut kemampuan komunikasi politik Dasco sebagai modal penting. Menurutnya, Dasco mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan yang kritis terhadap pemerintah. Golkar menilai kemampuan itu relevan bagi seorang wakil presiden.
Meski begitu, Idrus menegaskan Golkar tetap menghormati kewenangan Presiden. Keputusan akhir soal siapa yang diusulkan berada di tangan Prabowo. Golkar akan mengikuti keputusan yang nantinya diambil kepala negara.
Sinyal dari Istana
Istana belum memberi bocoran soal nama yang akan diajukan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bahkan menjawab pertanyaan wartawan dengan kelakar. Menurut Kompas.com, ia menyebut nama wapres yang dimaksud “sudah ada di Lauhul Mahfudz”.
Juri memastikan Prabowo akan menyampaikan dua nama cawapres ke MPR pada Rabu 25 November 2026. Namun ia belum memastikan apakah Presiden sendiri yang akan menyerahkan nama nama itu. Ia juga menampik anggapan bahwa bocoran nama sudah beredar di kalangan wartawan.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa proses seleksi masih berlangsung di internal koalisi. Istana memilih tidak memberi sinyal lebih jauh agar tidak menimbulkan spekulasi. Pola ini mirip dengan proses pengisian jabatan menteri pada kabinet sebelumnya.


