Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

HIPMI Sulawesi Selatan dan Kemitraan UMKM Luwu Timur

17 November 2026 • Admin • 24 kali dibaca
ASM Group
Iklan

SuaraLutim.com, Luwu Timur – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memasuki babak baru. Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026), pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kadin. Satu poin di dalamnya menyebut penguatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Bagi Luwu Timur, poin itu bukan kalimat yang jauh: ia menyangkut jalur bagaimana usaha lokal masuk ke rantai pasok industri besar di sekitar Danau Matano, Towuti, dan Sorowako. HIPMI Sulawesi Selatan, organisasi yang membawahi HIPMI Luwu Timur, berdiri tepat di titik itu.

Apa yang terjadi di Komisi VI pada 16 November 2026

RUU Kadin adalah inisiatif DPR untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, aturan yang berlaku hampir empat dekade. Pemerintah menyampaikan DIM lewat Menteri Perdagangan Budi Santoso, mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani selaku koordinator.

Pemerintah mengusulkan penyederhanaan rancangan menjadi delapan bab dan 19 pasal. Dari 369 butir DIM, 184 butir diusulkan dihapus karena pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin.

“Kewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan. Tiga fungsi Kadin, yaitu advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan tetap dipertahankan,” kata Budi dalam rapat itu. Ia menambahkan target yang jadi ukurannya: “Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk periode 2025-2029.”

Tata Atur
Iklan

Komisi VI kemudian menyepakati pembahasan lewat Panitia Kerja, dengan target rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Arah regulasinya sudah terlihat, meski naskah finalnya belum ada.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Enam poin penguatan, dan satu di antaranya soal UMKM

Pemerintah merangkum usulannya dalam enam poin penguatan Kadin. Urutannya perlu dibaca lengkap karena saling menyambung:

  • Kedudukan Kadin sebagai wadah induk yang mandiri, dengan AD/ART yang ditetapkan lewat musyawarah nasional.
  • Kedudukan dan fungsi yang lebih jelas: advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan pelaku usaha.
  • Keselarasan dengan kewenangan sektoral kementerian dan lembaga, termasuk dukungan pada diplomasi ekonomi.
  • Keterlibatan Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, serta kemitraan antara usaha besar dan UMKM.
  • Tata kelola dan pengawasan, termasuk memastikan pendanaan dikelola transparan, bertanggung jawab, dan diaudit.
  • Ketentuan peralihan agar Kadin menyesuaikan AD/ART setelah undang-undang baru berlaku.

Poin keempat paling dekat dengan meja kerja pelaku usaha daerah. Ia menyentuh persoalan lama di kabupaten penghasil: kemampuan memasok barang dan jasa ke perusahaan besar belum tumbuh secepat kebutuhan perusahaan itu sendiri.

Masih dalam pemberitaan ANTARA 16 November 2026, pemerintah mengusulkan agar Kadin memfasilitasi keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan perusahaan, demi memperluas jangkauan ke UMKM. RUU ini pun memuat lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi dan/atau arbitrase, menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto.

HIPMI Sulawesi Selatan dan jalur kaderisasi menuju Kadin

Gagasan bahwa organisasi pengusaha muda adalah sekolah bagi organisasi puncak dunia usaha bukan hal baru. Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2024–2027, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, pernah mengucapkannya terbuka.

“Kita ini semua di HIPMI adalah cikal bakal Kadin, REI, serta banyak pengusaha besar. Maka dari itu sudah betul perbankan dapat bermitra dengan teman-teman HIPMI,” katanya saat deklarasi kolaborasi HIPMI Sulawesi Selatan dengan seluruh lembaga perbankan Sulawesi Selatan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Senin (17/11/2025), seperti dilaporkan Kabarika.id.

Perlu dinyatakan terbuka: sampai 16–17 November 2026 tidak ada pernyataan baru Andi Amar soal RUU Kadin yang bisa dikutip. Artikel ini karena itu tidak mengutip pendapatnya mengenai naskah yang sedang dibahas Komisi VI.

Yang bisa ditunjuk adalah rekam jejak organisasinya. Andi Amar — Anggota DPR RI 2024–2029 Fraksi Partai Gerindra di Komisi III, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II — melantik 113 pengurus HIPMI Institute Sulawesi Selatan di Hotel MaxOne Makassar pada Sabtu (2/5/2026). Badan otonom itu menggandeng kampus mencetak pengusaha muda, dan Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai hub Kawasan Timur Indonesia.

Bagi Luwu Timur, mata rantainya jelas: BPD HIPMI Sulawesi Selatan membawahi HIPMI kabupaten dan kota, termasuk HIPMI Luwu Timur. Lewat jenjang itu, pelaku usaha daerah mendapat pelatihan, jejaring mitra, dan informasi peluang yang tak selalu sampai ke kecamatan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga