Lutim, SuaraLutim – Konsolidasi partai kerap dianggap urusan internal yang jauh dari urusan dapur rumah tangga warga. Padahal bagi PAN Luwu Timur, pertemuan pengurus dan legislator di tingkat Luwu Raya menjadi titik di mana aspirasi warga dibawa naik ke kanal yang lebih tinggi.
Dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Amanat Nasional se-Luwu Raya yang digelar di Hotel Remaja Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Rabu (12/8/2026), empat daerah berkumpul dalam satu forum: Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Menurut laporan yang dipublikasikan, agenda itu diikuti 12 anggota DPRD Fraksi PAN se-Luwu Raya serta dihadiri jajaran pengurus tingkat provinsi dan pusat.
Yang menarik, pemilihan Ketua DPC dari empat daerah itu untuk pertama kalinya digelar di satu tempat. Pola serentak semacam ini menekankan satu hal sederhana: kerja legislasi di daerah tidak berhenti di batas kabupaten.
PAN Luwu Timur dalam Peta Fraksi DPRD
Di Kabupaten Luwu Timur, PAN memiliki 5 kursi pada DPRD periode 2024–2029. Anggota yang duduk di Fraksi PAN tercatat dari beberapa daerah pemilihan, mulai dari dapil Malili–Wasuponda, Angkona–Kalaena, Wotu–Burau, hingga Nuha–Towuti.
Perlu dicatat satu hal yang sering disalahpahami publik: tidak semua anggota Fraksi PAN berasal dari partai yang sama saat pemilu. Sebagian dari mereka terpilih dari partai lain dan duduk di Fraksi PAN di DPRD. Karena itu, penyebutan yang tepat adalah “anggota Fraksi PAN” atau “legislator dari Fraksi PAN”, bukan “kader PAN”.
Struktur fraksi sendiri tercatat dalam Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang perubahan susunan alat kelengkapan dewan. Dokumen itu menjadi rujukan resmi ketika publik ingin memeriksa siapa mengisi komisi dan badan apa di DPRD.
Susunan yang tercatat di dokumen resmi
Berdasarkan dokumen tersebut, Muhammad Rivaldi, SH tercatat sebagai Ketua Fraksi PAN sekaligus Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan anggota Badan Anggaran dari dapil Luwu Timur 5 (Nuha–Towuti). Firman Udding, S.IP tercatat sebagai Wakil Ketua Fraksi PAN serta anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Bapemperda dari dapil Malili–Wasuponda.
Posisi Sekretaris Fraksi PAN diisi Ir. Alamsyah, ST yang juga di Komisi III dan Badan Anggaran. Sementara Ir. Hj. Harisah Suharjo menjabat Wakil Ketua DPRD Luwu Timur dan tercatat sebagai anggota Fraksi PAN dari dapil Malili–Wasuponda.
Nama lain yang tercatat di Fraksi PAN adalah Nurchalis Azis, M.Pd (Sekretaris Komisi I), Abdul Halim, S.Kom (Komisi I, dapil Angkona–Kalaena), Prima Eyza Purnama (Komisi I, dapil Nuha–Towuti), Juddin (Sekretaris Komisi II, dapil Wotu–Burau), dan Yusuf Pombatu, SE (Komisi III, dapil Nuha–Towuti).
Mengapa Muscab Se-Luwu Raya Penting bagi Warga Luwu Timur
Ketua DPC PAN Luwu Utara yang juga Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, menegaskan bahwa kader PAN harus menjadi motor penggerak pembangunan di Tana Luwu. Dalam forum itu ia menyampaikan permintaan perhatian serius kepada legislator provinsi dan DPR-RI yang hadir, khususnya untuk daerah yang dinilai rawan bencana, terutama banjir.
Ia juga menyampaikan aspirasi mengenai otonomi baru kawasan Luwu Raya. Dua hal itu, penanganan banjir dan penguatan kawasan, sejalan dengan kebutuhan kabupaten-kabupaten di sekitarnya, termasuk Luwu Timur yang juga bergantung pada pengelolaan daerah aliran sungai.
Plt. Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan yang juga anggota DPR-RI, Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag., membuka acara itu secara resmi. Ia menekankan pentingnya musyawarah cabang sebagai wadah penguatan struktur internal dan konsolidasi partai.
Dari konsolidasi ke pengawalan aspirasi
Menurut laporan kegiatan, muscab serentak itu diharapkan tidak hanya memperkokoh kelembagaan PAN di empat daerah, tetapi juga memantapkan sinergi para legislator dari tingkat daerah hingga pusat. Bagi warga, hasil yang paling mudah dirasakan bukan susunan kepengurusan, melainkan seberapa cepat aspirasi mereka naik ke tingkat provinsi dan nasional.
Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, hadir dalam forum itu dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah. Kehadiran kepala daerah pada agenda partai menunjukkan bahwa kerja pembangunan daerah memang bersinggungan langsung dengan keputusan politik di tingkat atas.
Pola musyawarah gabungan seperti ini juga memberi keuntungan praktis. Masalah yang sifatnya lintas kabupaten, misalnya banjir, jalan penghubung, atau pengelolaan danau lintas wilayah, bisa dibahas dalam satu forum dengan aktor yang lengkap.
