SUARALUTIM.COM, MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengusulkan empat produk unggulan daerah masuk dalam program One Village One Product (OVOP) Sulawesi Selatan. Usulan itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdakop) Luwu Timur, Senfry Oktavianus, pada pertemuan rekonsiliasi data OVOP kabupaten/kota di Hotel Horison Makassar, Sabtu (17/10/2026).
Empat produk yang diusulkan adalah lada, rumput laut, mie sagu, dan cokelat. Pertemuan yang dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi itu bertujuan menyelaraskan dan memvalidasi data produk unggulan daerah, menyepakati format pendataan, serta menetapkan mekanisme dan jadwal penyelesaian rekonsiliasi.
Empat Produk Unggulan yang Diusulkan
Lada bukan komoditas baru bagi Luwu Timur. Komoditas ini sudah lama menjadi andalan sebagian petani, terutama di wilayah utara dan kawasan perbukitan. Nilai jualnya tinggi, tetapi kualitas dan harga sangat dipengaruhi cara panen dan pengolahan pascapanen.
Rumput laut mewakili potensi pesisir. Kabupaten yang memiliki garis pantai panjang dapat mengembangkan budidaya rumput laut sebagai sumber pendapatan alternatif bagi nelayan. Produk ini juga memiliki rantai nilai turunan, mulai dari bahan baku hingga olahan pangan.
Mie sagu berkaitan dengan pangan lokal. Sagu merupakan bahan pangan yang tumbuh di sejumlah wilayah Sulawesi, dan pengolahannya menjadi mie membuka peluang produk bernilai tambah. Tantangannya ada pada konsistensi mutu dan kemasan.
Cokelat menunjukkan arah hilirisasi kakao. Selama ini kakao banyak dijual dalam bentuk biji. Jika diolah menjadi produk cokelat, nilai tambahnya meningkat dan melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal.
Mengapa empat produk ini dipilih
Keempatnya mewakili sektor berbeda: perkebunan, perikanan, pangan lokal, dan hilirisasi. Pilihan ini memberi sebaran manfaat ke berbagai kecamatan, tidak menumpuk pada satu komoditas.
Selain itu, keempat produk sudah memiliki basis produksi yang bisa diverifikasi. Program OVOP membutuhkan data yang jelas tentang jumlah pelaku, kapasitas produksi, dan wilayah asal, sehingga komoditas yang sudah berjalan lebih mudah didata.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Rekonsiliasi Data OVOP Sulsel
Rekonsiliasi data adalah tahap mencocokkan informasi antarinstansi. Satu produk bisa tercatat berbeda antara data kabupaten, provinsi, dan kementerian. Perbedaan itu menyulitkan perencanaan bantuan, pelatihan, dan promosi.
Melalui forum ini, daerah diminta menyepakati format pendataan dan jadwal penyelesaian. Tujuannya agar data produk unggulan setiap kabupaten dan kota tersusun akurat, terverifikasi, dan seragam.
Pertemuan di Makassar juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Luwu Timur serta Kepala Bidang UKM. Kehadiran dua instansi itu penting karena program OVOP menyentuh desa sebagai basis produksi dan UKM sebagai pelaku usaha.
Peran pemerintah provinsi
Pemerintah provinsi memfasilitasi rekonsiliasi dan menghubungkan daerah dengan program nasional. Wagub Fatmawati Rusdi membuka pertemuan tersebut, menandakan posisi OVOP sebagai bagian dari agenda pengembangan ekonomi daerah.
Bagi kabupaten, forum seperti ini menjadi kesempatan menyampaikan kendala lapangan. Misalnya, produk sudah ada tetapi pelaku usaha belum memiliki legalitas, atau kapasitas produksi belum stabil sehingga sulit masuk pasar ritel.
Mengapa Pendataan Penting
Data yang rapi menentukan jenis bantuan yang tepat. Jika pemerintah tahu jumlah petani lada dan kapasitas produksinya, bantuan pelatihan atau alat pengolahan dapat disesuaikan. Tanpa data, bantuan cenderung seragam dan tidak menjawab kebutuhan.
Data juga dibutuhkan untuk promosi dan menjadi dasar negosiasi dengan pembeli besar. Kurasi produk dalam katalog daerah, pameran, dan platform digital memerlukan informasi mutu, kemasan, dan kapasitas pasok. Produk yang tidak terdokumentasi sulit diikutkan dalam kegiatan promosi.
Selain itu, data memudahkan evaluasi. Pemerintah dapat mengukur apakah program benar-benar meningkatkan produksi, pendapatan, atau jumlah pelaku usaha. Tanpa baseline yang jelas, keberhasilan hanya dinilai dari kesan.
