Lutim, SuaraLutim – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memaparkan kondisi inflasi sekaligus langkah pengendalian harga daerah dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V. Berita Lutim ini penting bagi warga karena menyangkut harga kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam forum yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026), tercatat inflasi Luwu Timur secara tahunan berada di angka 2,34 persen, sementara secara bulanan daerah ini justru mengalami deflasi 0,43 persen.
Kondisi tersebut dipaparkan Bupati Luwu Timur yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin. Kegiatan itu juga dirangkai dengan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan. Hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, M. Jufri Rahman, Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulsel, Firman Hidayat, Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, serta perwakilan pemerintah daerah dari Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, dan Kota Palopo.
Berita Lutim: Inflasi Tahunan 2,34 Persen, Deflasi Bulanan 0,43 Persen
Dua angka itu menggambarkan hal yang berbeda, dan penting dipahami agar tidak menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat.
- Inflasi 2,34 persen (year on year) menunjukkan perbandingan harga Agustus 2026 dengan Agustus tahun sebelumnya. Artinya, secara umum harga barang dan jasa masih naik dalam satu tahun terakhir.
- Deflasi 0,43 persen (month to month) menunjukkan perbandingan harga Agustus 2026 dengan Juli 2026. Angka negatif berarti ada kelompok barang yang harganya turun dalam sebulan terakhir.
Kombinasi keduanya lazim terjadi di daerah. Deflasi bulanan biasanya dipengaruhi panen komoditas tertentu, koreksi harga pangan, atau penurunan permintaan setelah periode tertentu. Sementara inflasi tahunan tetap mencerminkan tren kenaikan biaya hidup sepanjang tahun.
Menurut pemerintah daerah, capaian itu tidak terlepas dari langkah pengendalian inflasi yang dijalankan Pemkab Luwu Timur melalui strategi 4K serta koordinasi intensif bersama instansi vertikal dan pihak terkait.
Empat Langkah dalam Strategi 4K
Strategi 4K yang dirujuk dalam forum tersebut mencakup ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Empat elemen ini menjadi kerangka kerja standar pengendalian inflasi daerah karena menyentuh hulu dan hilir sekaligus.
Ketersediaan pasokan
Pemerintah daerah menjaga agar stok bahan pokok cukup, terutama menjelang periode permintaan tinggi. Dinas pertanian dan ketahanan pangan dilibatkan untuk memastikan pasokan dari sentra produksi daerah maupun dari luar kabupaten tidak terputus.
Keterjangkauan harga
Program seperti pasar pangan murah dan operasi pasar menjadi instrumen yang biasa dipakai agar warga tetap bisa membeli kebutuhan dasar pada harga wajar.
Kelancaran distribusi
Kelancaran jalur distribusi menentukan harga di tingkat konsumen. Jika biaya angkut naik atau jalur terhambat, harga di pasar ikut melonjak. Karena itu, pemantauan hingga ke titik distribusi menjadi perhatian tersendiri.
Komunikasi yang efektif
Langkah keempat adalah memastikan informasi harga dan ketersediaan barang tersampaikan dengan baik kepada warga, sehingga tidak muncul kepanikan yang justru mendorong pembelian berlebihan.
Peran Energi dan LPG 3 Kilogram
Dalam forum itu, Pemkab Luwu Timur juga menyampaikan sejumlah langkah menjaga kelancaran distribusi energi. Bupati dilaporkan ikut turun langsung memantau kelancaran distribusi bahan bakar minyak bersama satgas pemantauan BBM.
Selain BBM, pemerintah daerah menjaga ketersediaan elpiji bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menginstruksikan aparatur sipil negara dan pegawai PT Vale Indonesia untuk tidak menggunakan tabung LPG 3 kilogram.
“Langkah ini dilakukan agar LPG bersubsidi dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” ujar Andi Juana Fachruddin dalam pemaparan tersebut.
Kebijakan itu bukan hal baru di Luwu Timur. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga mendorong kalangan ASN dan karyawan perusahaan tambang beralih ke LPG non-subsidi sebagai bentuk keberpihakan pada rumah tangga berpenghasilan rendah.
