SUARALUTIM.COM, MALILI — Luwu Timur bersama pemerintah kabupaten/kota se-Luwu Raya menyepakati penguatan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk periode 2026–2029. Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuan koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Andi Kambo, Kantor Bupati Luwu, Kamis, 12 November 2026.
Bagi Luwu Timur, kesepakatan ini bukan sekadar dokumen kerja sama antarwilayah. Isinya menyangkut cara pemerintah menerima dan membelanjakan uang rakyat: dari setoran pajak dan retribusi yang selama ini dilakukan tunai, menjadi transaksi digital yang tercatat dan bisa dipantau.
Apa yang Disepakati di Aula Andi Kambo
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam kegiatan itu diwakili Sekretaris Daerah, Ramadhan Purade, bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah dan tim teknis TP2DD. Pertemuan dihadiri perwakilan pemerintah daerah se-Luwu Raya, Bank Indonesia, serta jajaran pimpinan perbankan.
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi dan langkah konkret penerapan transaksi digital, baik pada sisi penerimaan maupun belanja pemerintah daerah. Sejumlah kanal pembayaran elektronik menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem transaksi non-tunai, di antaranya QRIS, mobile banking, internet banking, dan layanan digital perbankan lainnya.
Forum itu ditutup dengan penandatanganan kesepakatan percepatan ETPD periode 2026–2029 oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Luwu Raya bersama para pemangku kepentingan terkait. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan kerja sama lintas daerah dan sektor perbankan.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Luwu Timur dan Arah Digitalisasi Keuangan Daerah
Dalam keterangannya, Ramadhan menegaskan bahwa digitalisasi transaksi pemerintahan merupakan kebutuhan, bukan pilihan. Menurutnya, ETPD menjadi kunci agar pengelolaan keuangan daerah lebih terbuka dan efisien.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Bagi Luwu Timur, ETPD ini adalah kunci untuk membuat pengelolaan keuangan daerah kita semakin transparan, akuntabel, dan yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat menjadi jauh lebih cepat dan mudah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan mendorong seluruh perangkat daerah mengoptimalkan kanal pembayaran digital. Partisipasi masyarakat juga dinilai penting agar penerapan transaksi non-tunai berjalan lebih luas.
“Kami akan pastikan QRIS dan kanal pembayaran digital lainnya benar-benar dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk pembayaran pajak dan retribusi, maupun untuk belanja daerah. Tujuannya jelas, PAD meningkat, kebocoran bisa ditekan, dan masyarakat tidak lagi repot harus datang dan antre,” tegas Ramadhan.
Mengapa ETPD Dianggap Penting
ETPD adalah program yang mendorong seluruh transaksi pemerintah daerah, baik penerimaan maupun belanja, dilakukan secara elektronik. Tujuannya berlapis: mempercepat pencatatan, mengurangi uang tunai yang beredar di lingkungan pemerintah, dan mempermudah rekonsiliasi keuangan.
Bagi daerah yang penerimaannya bergantung pada pajak dan retribusi, digitalisasi punya dampak langsung pada kecepatan setoran. Ketika pembayaran dilakukan melalui kanal digital, dana masuk ke rekening kas daerah lebih cepat dibandingkan setoran tunai yang harus disetor ke bank pada hari kerja berikutnya.
Di sisi belanja, transaksi non-tunai memudahkan penelusuran. Setiap pembayaran punya jejak digital yang bisa diaudit, sehingga potensi penyimpangan lebih mudah dideteksi. Inilah yang dimaksud pemerintah daerah dengan pernyataan soal menekan kebocoran.
Kebijakan serupa sudah menjadi arah nasional sejak beberapa tahun terakhir. Setiap daerah membentuk TP2DD, forum lintas instansi yang bertugas mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, dengan pendampingan Bank Indonesia di tingkat wilayah.
Bagaimana TP2DD Bekerja
TP2DD adalah forum koordinasi yang menghimpun perangkat daerah, bank sentral, dan perbankan. Tugasnya memetakan transaksi mana yang masih tunai, menyiapkan kanal pembayaran pengganti, lalu mendorong perangkat daerah menggunakannya.
Dalam praktik, pekerjaan itu tidak selesai pada penyediaan aplikasi. Setiap jenis pungutan punya dasar hukum, kode akun, dan alur setoran yang berbeda. Karena itu, digitalisasi biasanya berjalan bertahap: dimulai dari pungutan dengan volume transaksi besar, lalu meluas ke jenis layanan lain.
Perbankan memegang peran pada sisi teknis, mulai dari penyediaan kode QR hingga integrasi sistem dengan rekening kas daerah. Sementara pemerintah daerah menyiapkan regulasi, sosialisasi ke wajib pajak, dan penyesuaian prosedur internal.
Tanpa koordinasi itu, digitalisasi mudah berhenti di tahap sosialisasi. Kanal pembayaran tersedia, tetapi transaksi tetap dilakukan tunai karena petugas dan wajib pajak belum terbiasa.


