SUARALUTIM.COM, MALILI — Berita Luwu Timur kembali menyentuh sisi paling berat dari layanan kesehatan: biaya pengobatan yang tidak seluruhnya ditanggung jaminan. Seorang warga Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, mendatangi Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, untuk menyampaikan kondisi istrinya yang telah berjuang melawan kanker selama kurang lebih satu tahun. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi bupati di Malili, Kamis pagi (15/10/2026).
Dalam pertemuan itu, bupati menyatakan kesediaan menanggung biaya pengobatan warga tersebut beserta kebutuhan pendukung selama menjalani perawatan di Makassar. Bantuan yang dijanjikan tidak hanya untuk tindakan medis, tetapi juga biaya operasional dan kebutuhan rumah singgah.
Nama pasien dan keluarganya tidak dicantumkan dalam artikel ini untuk menjaga privasi. Yang bisa dijelaskan adalah pokok persoalannya: perawatan kanker menuntut biaya berulang, sementara tidak semua tindakan masuk dalam tanggungan jaminan kesehatan.
Berita Luwu Timur: Beban Biaya di Luar Jaminan
Kanker bukan penyakit yang selesai dalam satu kali rawat inap. Perawatan berjalan dalam siklus: pemeriksaan, tindakan, evaluasi, lalu kembali ke jadwal berikutnya. Setiap siklus membawa konsekuensi biaya, belum termasuk perjalanan dan tempat tinggal selama menjalani pengobatan di luar daerah.
Bagi keluarga di kecamatan, jarak menjadi faktor yang memperberat. Wawondula berada di Kecamatan Towuti, sementara perawatan yang dibutuhkan berlangsung di Makassar. Perjalanan darat dari kawasan Towuti ke ibu kota provinsi memakan waktu belasan jam. Setiap kunjungan berarti biaya transportasi, penginapan, dan kehilangan hari kerja bagi anggota keluarga yang mendampingi.
Karena itu, ketika keluarga menyampaikan kondisi tersebut kepada bupati, yang dibicarakan bukan hanya satu tagihan rumah sakit. Yang dibicarakan adalah keseluruhan beban: biaya tindakan, biaya perjalanan, tempat tinggal sementara, dan kebutuhan sehari-hari selama mendampingi pasien.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Radioterapi Rutin dan Biaya Rp7,5 Juta per Tindakan
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pertemuan itu, pasien menjalani perawatan di RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Salah satu tindakan yang dibutuhkan adalah terapi radiasi sinar dalam secara rutin, dengan frekuensi empat kali setiap bulan.
Biaya satu tindakan disebut sekitar Rp7,5 juta. Angka itu berarti kebutuhan dana sekitar Rp30 juta per bulan hanya untuk tindakan radiasi, sebelum dihitung biaya kontrol, obat, dan kebutuhan pendukung lain. Dengan hitungan sederhana, enam bulan perawatan bisa menuntut biaya tindakan sekitar Rp180 juta.
Menurut informasi yang disampaikan keluarga, biaya tindakan tersebut tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Perlu dicatat, artikel ini belum memperoleh konfirmasi resmi dari BPJS Kesehatan atau rumah sakit mengenai status penjaminan tindakan tersebut. Karena itu, informasi ini disajikan sebagai keterangan yang disampaikan dalam pertemuan, bukan sebagai kesimpulan tentang ketentuan jaminan kesehatan.
Perbedaan status penjaminan sering menjadi titik paling membingungkan bagi pasien. Satu jenis tindakan bisa ditanggung, sementara tindakan lain tidak, bergantung pada indikasi medis, jenis layanan, dan prosedur yang berlaku. Bagi keluarga yang tidak terbiasa membaca ketentuan, hal ini mudah berubah menjadi kebingungan yang mahal.
Apa yang Dijanjikan Pemerintah Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Irwan menyatakan kesediaan membantu biaya pengobatan pasien. Bantuan itu disebut mencakup biaya tindakan medis, biaya operasional, dan kebutuhan rumah singgah selama proses perawatan berlangsung.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak ingin warga kesulitan menjalani pengobatan karena terkendala biaya. Pernyataan itu disambut haru oleh keluarga pasien, yang selama ini menanggung pembiayaan perawatan secara bertahap.
Bentuk bantuan semacam ini bukan program yang berlaku umum dengan pagu tetap. Ia lahir dari pertemuan langsung antara warga dan kepala daerah, lalu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Karena sifatnya kasuistis, publik perlu mencatat dua hal: mekanisme pencairannya dan keberlanjutannya sampai pengobatan selesai.
Pengalaman di banyak daerah menunjukkan, janji bantuan pada pertemuan awal mudah menguap ketika berhadapan dengan prosedur administrasi. Karena itu, pencatatan tertulis, penetapan sumber anggaran, dan penunjukan perangkat daerah yang menangani menjadi penentu apakah bantuan benar-benar berjalan.
