SUARALUTIM.COM, MALILI — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengeluarkan imbauan agar bupati dan wali kota melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan. Imbauan itu tertuang dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 338/15256/DINKES tertanggal 3 November 2026 tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape).
Bagi Luwu Timur, surat itu bukan dokumen yang berhenti di meja gubernur. Isinya menyentuh langsung dua kelompok yang setiap hari berada di ruang publik daerah: aparatur sipil negara di kantor-kantor OPD dan pelajar di sekolah, madrasah, pesantren, serta kampus. Berita Luwu Timur ini merangkum apa yang diminta, mengapa kebijakan diambil, dan apa yang masih menunggu tindak lanjut di tingkat kabupaten.
Berita Luwu Timur: Isi Imbauan Gubernur Sulsel
Surat tersebut memuat beberapa instruksi yang saling terkait. Pertama, melarang seluruh pegawai ASN, non-ASN, dan karyawan BUMD di lingkup pemerintahan kabupaten/kota menggunakan rokok elektrik. Kedua, pemerintah kabupaten/kota diminta melaksanakan pengawasan dan monitoring secara berkala di lingkungan instansi dan wilayah kerja masing-masing.
Ketiga, sanksi disiplin perlu diterapkan kepada pegawai maupun pelajar yang melanggar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, pemasangan tanda larangan penggunaan vape di area strategis yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat.
Kelima, bupati dan wali kota diimbau menerbitkan surat edaran kepada pimpinan instansi dan lembaga pendidikan, meliputi sekolah, kampus atau perguruan tinggi, serta pesantren, untuk melarang penggunaan sekaligus peredaran rokok elektrik di lingkungan masing-masing. Keenam, pelaporan berkala atas pelaksanaan imbauan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Rangkaian poin itu memperlihatkan pola yang tidak hanya berhenti pada larangan. Ada tiga lapis yang dibangun: aturan, pengawasan, dan pelaporan. Tanpa lapis kedua dan ketiga, larangan biasanya hanya menempel di dinding tanpa efek.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa Vape Masuk Perhatian
Surat imbauan itu dikeluarkan berdasarkan atensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan perihal pelarangan penggunaan rokok elektrik. Tujuannya dinyatakan jelas: melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari potensi penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang akibat penggunaan rokok elektrik.
Penempatan vape dalam kerangka perlindungan narkoba bukan hal baru di banyak daerah. Persoalannya bukan sekadar nikotin. Rokok elektrik bekerja dengan cairan yang bisa dicampur berbagai zat, dan pengawasan atas isi cairan jauh lebih rumit dibanding rokok konvensional yang bentuknya seragam.
Di sisi kesehatan, kekhawatiran utama menyangkut paparan jangka panjang pada usia sekolah. Organisasi kesehatan dunia telah lama mencatat bahwa nikotin bersifat adiktif dan berisiko bagi perkembangan otak remaja. Karena itu, banyak negara membatasi penjualan dan promosi vape kepada anak dan remaja.
Yang perlu ditegaskan: kebijakan ini adalah imbauan, bukan vonis terhadap individu. Tidak ada dalam surat itu penyebutan nama, kasus, atau tuduhan tertentu. Isinya mengatur lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan, bukan menghukum orang berdasarkan dugaan.
Apa Artinya bagi ASN dan Sekolah di Luwu Timur
Untuk kantor pemerintahan, konsekuensi paling langsung adalah perubahan kebiasaan di area kerja. Merokok elektrik di ruang rapat, koridor, atau halaman kantor tidak lagi bisa dianggap urusan pribadi jika imbauan itu ditindaklanjuti dengan surat edaran bupati.
Untuk sekolah, dampaknya menyangkut dua hal sekaligus: penggunaan dan peredaran. Kalimat dalam surat gubernur secara eksplisit meminta larangan atas keduanya. Artinya, bukan hanya siswa yang memakai, tetapi juga pihak yang menjual atau mengedarkan di lingkungan sekolah menjadi sasaran aturan internal.
Pesantren dan kampus juga disebut. Ini penting karena dua lingkungan itu sering luput dari pengawasan produk tembakau alternatif. Di pesantren, aturan internal biasanya sudah kuat, tetapi pengawasan terhadap barang baru seperti vape belum tentu masuk dalam tata tertib. Di kampus, batas antara ruang publik dan ruang pribadi lebih kabur.
Bagi orang tua, surat ini memberi dasar untuk bertanya kepada sekolah: apakah tata tertib sudah memuat larangan vape, apakah ada tanda larangan, dan bagaimana sekolah menangani temuan di lingkungannya. Pertanyaan sederhana itu mendorong aturan dari kertas menjadi praktik.


