SUARALUTIM.COM, MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat kesiapsiagaan dengan mendata masyarakat di wilayah rawan bencana. Pendataan itu dibarengi dorongan pemasangan jalur evakuasi dan penetapan titik kumpul di 125 desa dan tiga kelurahan, seperti dilaporkan Input Rakyat. Bagi pembaca berita lutim, langkah ini menyentuh hal yang paling dasar dalam penanganan bencana: mengetahui siapa yang berada di zona bahaya dan ke mana mereka harus bergerak.
Kepala Pelaksana BPBD Luwu Timur, dr. April, mengatakan pendataan penting untuk memetakan potensi risiko sekaligus memastikan masyarakat memahami langkah penyelamatan. “Pendataan masyarakat di daerah rawan bencana sangat penting untuk mengetahui potensi risiko dan kebutuhan penanganan di setiap wilayah. Kami juga mendorong pemerintah desa dan kelurahan agar memperhatikan jalur evakuasi serta titik kumpul yang aman,” ujarnya, Jumat (23/10/2026), seperti dikutip Pedoman Rakyat.
Pendataan tersebut bukan pekerjaan sekali jadi. Data warga di zona rawan perlu diperbarui karena penduduk berpindah, permukiman bertambah, dan pola cuaca berubah. Tanpa pembaruan, rencana evakuasi bisa mengandalkan daftar lama yang tidak lagi sesuai kondisi lapangan.
Berita Lutim: Apa yang Dipetakan BPBD
Menurut keterangan BPBD, pendataan diarahkan untuk mengidentifikasi masyarakat yang berpotensi terdampak bencana sekaligus menyusun perencanaan penanganan yang lebih terarah sesuai karakteristik wilayah. Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan di tiap desa dan kelurahan, bukan hanya di tingkat kabupaten.
Pendekatan per wilayah penting karena ancaman di Luwu Timur tidak seragam. Kawasan pesisir dan tepi danau menghadapi risiko berbeda dari kawasan perbukitan. Desa di sekitar aliran sungai memiliki persoalan sendiri ketika curah hujan tinggi, sementara permukiman padat menghadapi risiko kebakaran.
BPBD juga meminta pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan menindaklanjuti pemasangan rambu serta penunjuk jalur evakuasi dan penetapan titik kumpul sesuai potensi ancaman. Rujukannya adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana.
Bagi warga, rambu bukan hiasan. Pada situasi darurat, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Rambu yang jelas mengurangi kebingungan, terutama bagi warga yang baru tinggal di wilayah tersebut atau bagi pendatang yang kebetulan berada di lokasi saat bencana terjadi.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
Titik kumpul yang aman harus memenuhi beberapa syarat dasar: berada di luar jangkauan bahaya utama, cukup luas menampung warga, dan dapat dijangkau dengan cepat tanpa melewati hambatan. Di daerah berbukit, jalur evakuasi tidak boleh mengarah ke lereng yang berpotensi longsor. Di kawasan rawan banjir, jalur harus menuju tempat lebih tinggi.
Persoalan yang sering muncul bukan ketiadaan peta, melainkan ketidaksesuaian antara peta dan kondisi lapangan. Jalur yang tergambar di dokumen bisa terhalang bangunan baru, pagar, atau genangan. Karena itu, verifikasi lapangan bersama pemerintah desa menjadi bagian yang tidak bisa dilewati.
BPBD menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah dan partisipasi masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana. Harapannya, warga tidak hanya memahami prosedur evakuasi, tetapi juga mengenali tanda-tanda awal ancaman di lingkungan masing-masing.
Latihan berkala membuat jalur evakuasi benar-benar dikenal. Warga yang pernah mengikuti simulasi biasanya lebih cepat bergerak karena sudah tahu arah dan titik kumpul. Sebaliknya, jalur yang hanya ada di dokumen cenderung baru dibaca saat keadaan sudah mendesak.
Kelompok Rentan sebagai Prioritas
dr. April menegaskan perencanaan evakuasi harus memperhatikan kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kelompok ini membutuhkan waktu lebih panjang untuk bergerak dan sering memerlukan pendampingan khusus.
Dalam praktiknya, kebutuhan itu menuntut data yang lebih rinci. Pendataan sebaiknya mencatat jumlah warga lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas di setiap dusun. Tanpa rincian, rencana evakuasi hanya menghitung kepala keluarga, bukan kebutuhan nyata di lapangan.
Pendampingan juga perlu ditetapkan sejak awal: siapa yang bertanggung jawab membantu tetangga lansia, siapa yang membawa kursi roda, dan di mana kendaraan pengangkut disiapkan. Pembagian peran semacam ini lazim disebut rencana evakuasi inklusif dan biasanya disusun bersama pemerintah desa serta relawan setempat.
Pada 22 September 2026, BPBD bersama Palang Merah Indonesia Kabupaten Luwu Timur menggelar edukasi dan simulasi evakuasi bagi siswa penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Tunas Harapan Bangsa, Kecamatan Tomoni. Kegiatan itu melibatkan siswa, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan, serta berjalan bersama Yayasan Save the Children Indonesia dan Yayasan Celosia Marennu Indonesia.
Analis Kebencanaan BPBD Luwu Timur, Bannawati, menyampaikan bahwa edukasi bagi kelompok rentan perlu dilakukan langsung agar peserta tidak hanya memahami risiko, tetapi juga mengetahui tindakan yang harus dilakukan. “SLB adalah kelompok rentan yang nantinya diharapkan dapat melakukan evakuasi secara mandiri. Simulasi ini mengedukasi mereka agar memahami apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana,” katanya, seperti dilaporkan Aksara Nusa.
