Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Berita lutim hari ini menyoroti kedisiplinan aparatur. Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menegaskan bahwa kehadiran dalam agenda resmi pemerintah daerah bukan pilihan, melainkan kewajiban. Penegasan itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Luwu Timur, Kamis (1/10/2026), di hadapan jajaran pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Yang membuat pernyataan itu diperhatikan banyak pihak adalah kaitannya dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Bupati menyatakan, ketidakhadiran tanpa alasan yang dapat diterima akan menjadi perhatian dalam pemberian tunjangan tersebut.
Berita lutim soal TPP dan disiplin ASN
Dalam sambutannya, Bupati Irwan mengaitkan kehadiran pada peringatan hari nasional dan apel dengan penilaian kedisiplinan. Ia menyampaikan konsekuensi yang jelas bagi pegawai yang berulang kali absen tanpa keterangan.
“Mulai hari ini, kalau tidak hadir dalam peringatan hari nasional seperti ini, ditambah dua kali tidak hadir apel, maka TPP-nya tidak akan diberikan. Kecuali ada alasan yang bisa diterima, seperti sakit dan sedang dinas luar (DL),” tegas Bupati Irwan, dikutip dari pemberitaan Luwurayapos.com.
Menurutnya, kedisiplinan bukan sekadar persoalan hadir dalam sebuah kegiatan. Kehadiran adalah bagian dari tanggung jawab aparatur pemerintah yang memiliki kewajiban memberi pelayanan kepada masyarakat. Logikanya sederhana: layanan publik berjalan ketika pegawai berada di tempat tugas sesuai jadwal.
Pembinaan keagamaan ASN
Selain disiplin kehadiran, Bupati Irwan juga menyinggung pembinaan kehidupan keagamaan bagi ASN Muslim, khususnya pelaksanaan ibadah secara berjamaah. Ketentuan mengenai hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran sebagai pedoman resmi bagi ASN di lingkungan pemerintah kabupaten.
Kebijakan semacam ini bukan hal baru di banyak daerah, tetapi implementasinya sering bergantung pada pengaturan teknis di masing-masing perangkat daerah. Karena itu, surat edaran yang disebut Bupati menjadi dokumen penting yang perlu ditunggu agar pelaksanaannya tidak menimbulkan tafsir berbeda di lapangan.
Pekan Expo UMKM jadi agenda bersama
Pada kesempatan yang sama, Bupati meminta seluruh ASN mengambil bagian dalam menyukseskan Pekan Expo UMKM dalam rangka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung 6 sampai 10 Oktober 2026 di Kabupaten Luwu Timur.
Menurut Bupati, keberhasilan agenda berskala provinsi ini bukan tanggung jawab panitia semata. Ia meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah, kepala bagian, dan kepala bidang memberikan kontribusi, baik tenaga maupun pemikiran. Expo UMKM dipusatkan di Lapangan Iniaku, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, dengan peserta dari pelaku usaha, perbankan, perusahaan, perwakilan kecamatan, hingga rombongan kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
ASN diminta aktif menyebarkan informasi
Sorotan lain dalam arahan Bupati adalah peran ASN dalam menyebarluaskan informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah kabupaten melalui media sosial. Ia menilai aktivitas pemerintah berlangsung setiap hari, termasuk pada akhir pekan, dan penting diketahui masyarakat.
Pandangan ini sejalan dengan praktik keterbukaan informasi publik. Publikasi program membuat warga tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah daerah, sementara ASN berperan sebagai penyambung informasi. Tantangannya, penyampaian informasi harus akurat dan konsisten agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat.
