SUARALUTIM.COM, MALILI — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Luwu berkunjung ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Luwu Timur, Rabu (21/10/2026). Kunjungan itu bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Inovasi Daerah yang sedang disusun DPRD Kabupaten Luwu. Bagi pembaca berita luwu timur, pertemuan ini menunjukkan hal yang jarang diberitakan: kebijakan daerah tetangga belajar dari pengalaman Luwu Timur, bukan sebaliknya.
Kunjungan kerja tersebut membahas pengembangan riset, inovasi pemerintahan, serta penerapannya dalam mendukung pembangunan daerah. Pertemuan menjadi ruang pertukaran pengetahuan antara kedua daerah, khususnya soal bagaimana membangun ekosistem inovasi yang tidak berhenti pada penciptaan gagasan, tetapi mampu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Kepala Bapperida Kabupaten Luwu Timur, Kamal Rasyid, menyampaikan bahwa keberhasilan inovasi daerah membutuhkan dukungan kebijakan yang terarah serta komitmen bersama dari seluruh unsur pemerintahan. Menurutnya, regulasi yang memadai dapat menjadi instrumen penting untuk memberi kepastian dalam pengembangan dan penerapan inovasi, sekaligus memastikan setiap terobosan tetap selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
“Penguatan inovasi daerah membutuhkan komitmen bersama dan dukungan regulasi yang memadai. Inovasi tidak hanya sebatas menciptakan gagasan baru, tetapi bagaimana gagasan tersebut dapat diterapkan, memberikan solusi terhadap berbagai persoalan, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya, seperti dilaporkan Expose Timur.
Berita Luwu Timur: Apa yang Dipelajari Pansus
Ada tiga aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan. Pertama, regulasi sebagai landasan penyelenggaraan inovasi. Kedua, pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan. Ketiga, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk menghasilkan terobosan dalam pelayanan publik.
Ketiga aspek itu saling terkait. Tanpa regulasi, inovasi bergantung pada orang per orang dan berhenti ketika pejabatnya berganti. Tanpa riset, kebijakan disusun berdasarkan asumsi. Tanpa kolaborasi, program inovasi berjalan sendiri-sendiri dan sulit direplikasi.
Pansus DPRD Kabupaten Luwu berharap kunjungan tersebut memperkaya bahan pertimbangan dalam penyusunan Ranperda tentang Inovasi Daerah. Tujuannya agar regulasi yang dirancang memiliki landasan pemikiran yang kuat dan relevan dengan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertukaran pengalaman antara Bapperida Luwu Timur dan Pansus DPRD Kabupaten Luwu juga membuka ruang penguatan sinergi antardaerah dalam mengembangkan kebijakan berbasis riset dan inovasi. Pola semacam ini lazim dalam penyusunan peraturan daerah: daerah yang sedang menyusun regulasi mendatangi daerah lain yang dianggap sudah memiliki pengalaman.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Regulasi sebagai Landasan Inovasi
Inovasi daerah sering dipahami sebagai lomba membuat aplikasi atau program baru. Padahal, tanpa payung hukum, inovasi mudah berhenti pada tahap percontohan. Anggaran tidak berlanjut, unit pengelola tidak jelas, dan hasilnya tidak terdokumentasi.
Regulasi memberi tiga hal. Pertama, kewenangan: siapa yang boleh menjalankan, menganggarkan, dan mengevaluasi. Kedua, prosedur: bagaimana usulan dinilai, diuji, lalu diterapkan. Ketiga, keberlanjutan: bagaimana inovasi dipertahankan ketika kepemimpinan berganti.
Selain itu, regulasi membantu mencegah inovasi berubah menjadi proyek personal. Ketika mekanisme pengusulan dan penilaian diatur, gagasan dari tingkat kecamatan atau desa punya jalur yang sama dengan gagasan dari perangkat daerah. Ini penting karena banyak inovasi paling berguna justru lahir dari persoalan lapangan.
Di Luwu Timur, pembahasan regulasi daerah berjalan melalui DPRD, yang agenda paripurnanya dipublikasikan di laman resmi DPRD Kabupaten Luwu Timur. Namun regulasi juga punya risiko: terlalu rinci sehingga menghambat eksperimen, atau terlalu umum sehingga tidak operasional. Karena itu, pembahasan semacam yang dilakukan Pansus DPRD Kabupaten Luwu menjadi penting. Regulasi yang baik biasanya menetapkan prinsip dan mekanisme, lalu memberi ruang bagi perangkat daerah untuk berkreasi dalam batas yang jelas.
Dari Riset ke Kebijakan
Aspek kedua yang dibahas adalah pemanfaatan hasil riset. Bapperida memiliki fungsi perencanaan, riset, dan inovasi, sehingga hasil kajian seharusnya menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan. Tanpa jalur yang jelas, hasil riset berhenti sebagai dokumen yang disimpan di rak.
Di banyak daerah, persoalannya bukan ketiadaan kajian, melainkan ketidaksambungan antara kajian dan keputusan anggaran. Kajian selesai, tetapi tidak masuk dalam dokumen perencanaan. Akibatnya, rekomendasi tidak pernah menjadi program.
Karena itu, integrasi riset ke dalam perencanaan menjadi kunci. Hasil kajian perlu diterjemahkan menjadi indikator yang bisa diukur, lalu dipakai dalam penyusunan program dan anggaran. Dengan begitu, riset bukan biaya tambahan, melainkan dasar untuk memilih prioritas.
Bagi Luwu Timur, pengalaman menyusun kebijakan berbasis data sudah terlihat pada sejumlah langkah, misalnya keterbukaan data objek wisata melalui portal Satu Data dan pembahasan rencana tata ruang yang melibatkan banyak pihak. SuaraLutim pernah mengulas langkah tersebut dalam artikel Luwu Timur Teken Pakta Integritas Percepatan RDTR Investasi.
