SUARALUTIM.COM, MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai mengkaji implementasi program prioritas tahun 2026. Dari total 113 program prioritas, evaluasi difokuskan pada program Tiga Kartu Sakti, yakni Kartu Lutim Pintar, Kartu Lutim Sehat, dan Kartu Lutim Lansia. Kajian itu dibahas dalam Seminar Awal Kajian Evaluasi Implementasi Program Prioritas Pemkab Lutim Tahun 2026 di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati Luwu Timur, Senin (19/10/2026).
Seminar menghadirkan narasumber dari Tran’s Institute, tenaga kelitbangan, kepala organisasi perangkat daerah terkait, para camat, dan para kepala puskesmas. Kehadiran camat dan kepala puskesmas penting karena dua pihak itulah yang paling dekat dengan penerima manfaat ketiga program tersebut.
Kajian bertujuan mengidentifikasi pelaksanaan program, menghimpun data dan informasi, serta memetakan kendala yang dihadapi perangkat daerah. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi agar program lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Luwu Timur: 113 Program Prioritas dan Pilihan Fokus Evaluasi
Mengevaluasi 113 program sekaligus dalam satu waktu bukan pekerjaan realistis. Karena itu, pemerintah daerah memilih fokus. Tiga Kartu Sakti dipilih karena sifatnya menyentuh langsung warga: pendidikan, kesehatan, dan perlindungan usia lanjut.
Kartu Lutim Pintar bersinggungan dengan akses pendidikan. Kartu Lutim Sehat menyangkut layanan kesehatan. Kartu Lutim Lansia menyasar kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan kesehatan. Ketiganya adalah janji program yang mudah diklaim, tetapi sulit dibuktikan manfaatnya tanpa data penerima dan realisasi layanan.
Di sinilah evaluasi menjadi penting. Program yang tidak diukur cenderung dinilai dari jumlah kartu yang dibagikan, bukan dari perubahan yang terjadi pada penerimanya. Kajian ini berupaya menggeser ukuran itu ke arah capaian yang bisa diperiksa.
Mewakili Bupati Luwu Timur, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin, menegaskan bahwa evaluasi harus didukung keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh perangkat daerah agar rekomendasi yang dihasilkan sesuai kondisi lapangan.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengukur Program dari Manfaat, Bukan Administrasi
Dalam sambutannya, Andi Juana meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan data dan informasi tentang capaian serta realisasi program, termasuk kendala yang dihadapi. Data itu menjadi dasar perumusan solusi dan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari pemenuhan administrasi, tetapi harus tercermin dari hasil pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pernyataan itu menyentuh persoalan lama dalam pengelolaan program publik: laporan lengkap tidak selalu berarti layanan sampai.
Contoh yang paling mudah dibayangkan ada pada layanan kesehatan. Sebuah kartu bisa tercatat aktif di sistem, tetapi jika puskesmas terdekat tidak memiliki obat atau tenaga medis yang cukup, manfaatnya bagi warga tetap terbatas. Karena itu, kepala puskesmas dilibatkan dalam seminar, bukan hanya dinas di tingkat kabupaten.
Hal serupa berlaku untuk pendidikan. Kartu yang membantu biaya sekolah perlu dipasangkan dengan data siswa yang benar. Jika data penerima tidak mutakhir, bantuan bisa jatuh ke rumah tangga yang tidak lagi memenuhi kriteria, sementara keluarga lain yang membutuhkan justru terlewat.
Waktu Kajian dan Kaitannya dengan APBD 2027
Pelaksanaan kajian ini disebut krusial karena berlangsung di tengah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun Anggaran 2027. Artinya, hasil evaluasi tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi masuk ke ruang penganggaran.
Hasil kajian diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran program prioritas. Tahapan yang akan dilalui cukup panjang: pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, finalisasi di tingkat provinsi, hingga evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Urutan itu menjelaskan mengapa jadwal menjadi penentu. Rekomendasi yang terlambat masuk ke pembahasan anggaran biasanya hanya menjadi catatan, bukan dasar keputusan. Sebaliknya, temuan yang disampaikan sebelum pembahasan dapat mengubah alokasi atau mengoreksi rancangan program.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menjaga agar evaluasi tidak berubah menjadi ajang pembelaan anggaran. Fokusnya harus tetap pada pertanyaan sederhana: apakah program ini masih dibutuhkan dalam bentuk sekarang, dan jika ya, bagian mana yang perlu diperbaiki.
