Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Berita Luwu Timur kali ini datang dari lapangan sekolah. Kepala Kepolisian Sektor Malili, IPTU Awaluddin, S.H., M.M., menjadi pembina upacara di UPT SD Negeri 226 Patande, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Senin (9/11/2026). Dalam amanatnya, ia meminta seluruh siswa menghentikan segala bentuk perundungan.
Upacara berlangsung sekitar pukul 07.15 WITA di lapangan sekolah dan diikuti 344 siswa-siswi, para guru, serta Kepala SDN 226 Patande, Suarni R. Baralangi, S.Pd. Kegiatan itu bagian dari program Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK) yang digelar Polsek Malili.
Pesan yang disampaikan sederhana, tetapi penting: perundungan bukan bentuk keakraban, bukan candaan, dan tidak boleh dibiarkan. Kapolsek menyebut kekerasan fisik, penghinaan, ancaman, pengucilan, hingga perundungan melalui media sosial sebagai bentuk yang harus dihentikan.
Berita Luwu Timur: Sekolah Sebagai Ruang Aman
Sekolah seharusnya menjadi tempat anak belajar tanpa rasa takut. Kenyataannya, tidak semua siswa merasa aman. Perundungan bisa terjadi di kelas, di halaman sekolah, di kantin, hingga di grup percakapan digital yang dibawa pulang ke rumah.
Dalam amanatnya, Kapolsek Malili menegaskan bahwa perundungan dapat menimbulkan trauma, tekanan psikologis, dan menurunkan rasa percaya diri. Dampaknya tidak berhenti pada masa sekolah, tetapi bisa memengaruhi cara anak memandang diri sendiri bertahun-tahun kemudian.
Ia juga mengingatkan bahwa keberanian tidak ditunjukkan dengan menyakiti orang lain. Keberanian justru tampak ketika seorang siswa membela teman yang menjadi korban dan berani melapor kepada guru atau orang tua.
Pesan itu relevan dengan kondisi sekolah dasar, tempat anak pertama kali belajar bersosialisasi di luar keluarga. Pola hubungan yang terbentuk di jenjang ini sering terbawa ke jenjang berikutnya. Karena itu, pencegahan sejak dini dinilai lebih efektif daripada penanganan setelah kasus terjadi.
Bentuk Perundungan yang Sering Terlewat
Perundungan tidak selalu berupa pukulan. Mengucilkan teman dari kelompok, menyebarkan julukan yang merendahkan, mengancam, atau menyebar foto dan pesan yang memalukan juga termasuk perundungan.
Bentuk digital sering luput dari perhatian orang dewasa karena terjadi di luar jam sekolah. Padahal, jejak pesan dan unggahan bisa menyebar cepat dan sulit dihapus. Anak yang menjadi korban bisa mengalami tekanan terus-menerus meskipun secara fisik berada di rumah.
Karena itu, sekolah perlu memiliki aturan yang jelas tentang penggunaan gawai, kanal pelaporan yang aman, dan pendampingan bagi siswa yang menjadi korban maupun pelaku.
Peran Guru dan Orang Tua
Kapolsek Malili meminta kepala sekolah dan guru meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa. Setiap laporan, baik dari siswa maupun orang tua, perlu ditindaklanjuti, bukan dianggap persoalan kecil.
Orang tua memegang peran yang sama penting. Anak perlu tahu bahwa mereka akan didengar ketika bercerita tentang perundungan. Reaksi yang terlalu cepat menghakimi, atau justru menyalahkan anak, bisa membuat korban memilih diam.
Komunikasi antara sekolah dan keluarga menjadi kunci. Guru bisa mengenali perubahan perilaku di sekolah, sementara orang tua melihat perubahan suasana hati di rumah. Jika keduanya bertukar informasi, kasus perundungan lebih cepat terdeteksi.
Kapan Perundungan Masuk Ranah Hukum
Dalam amanatnya, Kapolsek menjelaskan bahwa perundungan yang mengandung unsur kekerasan, penganiayaan, ancaman, atau perbuatan pidana lain dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Namun, proses itu tetap memperhatikan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.
Artinya, pendekatan hukum bukan satu-satunya jalan. Untuk kasus ringan, pembinaan di sekolah dan mediasi dengan keluarga sering menjadi langkah pertama yang lebih tepat. Pendekatan hukum dipakai ketika tindakan sudah mengarah pada kekerasan atau ancaman yang serius.
Prinsip perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, baik bagi korban maupun pelaku. Anak yang melakukan perundungan tetap perlu dibina agar tidak mengulangi perbuatannya, sementara korban berhak mendapat pemulihan dan rasa aman.
Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kasus kekerasan terhadap anak. Sekolah dapat merujuk kasus tertentu ke layanan perlindungan anak di daerah jika membutuhkan pendampingan lebih lanjut.


