SUARALUTIM.COM, LUWU TIMUR — Sebanyak 39 kepala satuan pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah (YPWI) resmi diluluskan sebagai kepala sekolah dan pesantren yang tersertifikasi. Pelulusan berlangsung di Makassar, Jumat (30/10/2026), setelah pelatihan empat hari bersama Lembaga Pelatihan Kerja Manajemen Pendidikan Islam (LPK-MPI). Bagi jaringan pendidikan Wahdah Lutim, kabar ini bukan sekadar seremoni: ia menetapkan ukuran baru tentang apa yang harus dimiliki seorang kepala sekolah.
Rilis resmi Wahdah Islamiyah menyebut peserta datang dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, hingga pondok pesantren. Mereka tercatat berasal dari 18 daerah, mulai Cibinong (Bogor), Balikpapan, Kupang, Makassar, Gowa, Takalar, Bulukumba, Barru, Parepare, Soppeng, Luwu Utara, Palopo, Muna, Baubau, Kendari, Sigi, Palu, sampai Manokwari.
Pelatihan itu diisi Prof. Dr. H. Badrudin, M.Ag., Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, S.Ag., M.Pd., Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Keduanya tidak hanya memaparkan konsep, tetapi mendampingi peserta menyusun instrumen kerja secara langsung.
Wahdah Lutim dan Rujukan Mutu dari Makassar
Di Luwu Timur, Wahdah Islamiyah berjalan lewat Dewan Pimpinan Daerah dengan lima cabang: DPC Nuha, Towuti, Malili, Kalaena, dan Tomoni. Jaringan itu menaungi kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan yang tersebar dari kawasan Danau Matano sampai wilayah pesisir dan pedesaan.
Karena itu, standar kepemimpinan sekolah yang dirumuskan di Makassar punya arti langsung bagi cabang-cabang di Lutim. Sekolah dan pesantren di daerah tidak bisa menunggu pusat setiap kali ada persoalan mutu. Kepala sekolah adalah pihak pertama yang menentukan arah: apakah lembaganya bergerak berdasarkan data, atau hanya mengulang rutinitas tahunan.
Ketua YPWI Pusat Makassar sekaligus Ketua Lembaga Pembinaan Yayasan Pendidikan (LPYP) DPP Wahdah Islamiyah, Ir. Nursalam Siradjuddin, menegaskan posisi itu. “Kepala satuan pendidikan adalah nakhoda utama penentu arah kemajuan sekolah dan pesantren. Kami tidak ingin lembaga pendidikan kita dikelola secara biasa-biasa saja atau sekadar berjalan menggugurkan kewajiban,” ujarnya seperti dikutip rilis resmi.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Tiga Belas Kompetensi dan Cara Kerja Baru
Rilis YPWI menyebut para kepala satuan pendidikan yang lulus diuji pada 13 unit kompetensi. Setelah dinyatakan lulus, tuntutan kerjanya berubah ke tiga hal pokok.
Pertama, keputusan berbasis data. Kepala sekolah diminta membaca angka sendiri: hasil belajar, kehadiran, kondisi sarana, dan kebutuhan guru. Kebijakan diambil dari temuan itu, bukan dari kebiasaan.
Kedua, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bekerja secara tersistem. Mutu tidak lagi diurus menjelang akreditasi, lalu ditinggalkan. SPMI menuntut siklus yang berjalan terus: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan.
Ketiga, kemampuan beradaptasi terhadap disrupsi pendidikan. Perubahan cepat di ruang kelas, termasuk masuknya teknologi, menuntut kepala sekolah mengambil sikap yang jelas dan terukur, bukan menutup mata.
Rilis yang sama menyebut tiga kebiasaan lama yang ingin ditinggalkan: mengelola sekolah hanya dengan rutinitas tahunan, memperlakukan penjaminan mutu sebagai jawaban atas akreditasi semata, serta membatasi supervisi guru pada pemeriksaan kelengkapan administrasi. Bagi warga Luwu Timur, pergeseran ini berujung pada satu hal sederhana: supervisi seharusnya membuat kualitas mengajar membaik, bukan hanya membuat berkas bertambah.
Tiga Langkah Setelah Sertifikat
YPWI menegaskan gelar dan sertifikat bukan garis akhir. Sekembalinya ke daerah, setiap kepala satuan pendidikan wajib mengeksekusi tiga langkah konkret.
- Audit Mutu (Redesign). Menilai ulang kondisi lembaga, lalu merancang perbaikan yang jelas sasarannya.
- Deseminasi. Menularkan pengetahuan yang diperoleh kepada guru dan pengurus di daerah masing-masing, supaya manfaatnya tidak berhenti pada satu orang.
- Persiapan Lisensi Lanjutan. Menyiapkan tahap berikutnya agar standar kompetensi tetap terjaga.
“Dengan dikuasainya 13 unit kompetensi ini, kami berharap ke-39 kepala satuan pendidikan ini pulang sebagai agent of change yang mampu menghadirkan tata kelola sekolah yang unggul, akuntabel, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memadukan keunggulan manajerial modern dengan nilai-nilai keislaman,” kata Ir. Nursalam.


