SUARALUTIM.COM, MALILI — Pengadilan Negeri Malili menjatuhkan pidana denda Rp1 juta kepada seorang terdakwa berinisial E dalam perkara pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban produksi, peredaran, serta penjualan minuman beralkohol. Putusan dibacakan dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) di PN Malili, Kamis (12/11/2026).
Proses persidangan dikawal langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Menurut keterangan Expose Timur, seluruh rangkaian persidangan berlangsung tertib hingga hakim membacakan putusan berupa denda Rp1 juta kepada terdakwa. Dalam pemberitaan ini, nama lengkap terdakwa tidak dicantumkan dan hanya dipakai inisial sesuai praktik peradilan untuk perkara ringan.
Berita Lutim: Apa yang Diatur Perda Nomor 3 Tahun 2017
Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2017 mengatur pengendalian, pengawasan, dan penertiban produksi, peredaran, serta penjualan minuman beralkohol. Judul perda itu memperlihatkan cakupan yang cukup luas: bukan hanya soal menjual, tetapi juga memproduksi dan mengedarkan.
Dalam praktik penegakan, pelanggaran perda semacam ini biasanya dibagi dua kelompok. Pertama, pelanggaran administratif, misalnya menjual tanpa izin di tempat yang seharusnya tidak boleh. Kedua, pelanggaran yang masuk ranah pidana ringan karena melanggar larangan tertentu dalam perda, seperti menjual kepada orang yang belum cukup umur atau menjual di luar tempat yang ditetapkan.
Kasus yang disidangkan di PN Malili itu masuk kategori kedua. Penyelesaiannya lewat tipiring, yaitu mekanisme peradilan untuk perkara ringan dengan ancaman pidana maksimal tertentu. Sidangnya lebih singkat daripada perkara biasa, dan putusannya biasanya berupa denda.
Yang perlu dipahami publik: tipiring bukan jalur damai. Perkara tetap diputus hakim, dan putusan itu tercatat. Hanya saja prosesnya dirancang agar tidak membebani pengadilan dengan perkara kecil yang jumlahnya banyak.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Peran PPNS Satpol PP dalam Penegakan Perda
Dalam perkara ini, PPNS Satpol PP Luwu Timur bertindak sebagai penyidik. Kewenangan itu berasal dari undang-undang tentang pemerintahan daerah, yang memungkinkan pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang penyidikan untuk pelanggaran peraturan daerah.
Kepala Satpol PP Luwu Timur, Baharuddin, S.Pd., M.Si., mengatakan penegakan perda melalui jalur yustisi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus mengendalikan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan.
“Penegakan Perda melalui sidang Tipiring ini bukan semata-mata bertujuan menghukum, melainkan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga ketenteraman umum serta mencegah potensi gangguan kamtibmas yang kerap dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol,” ujar Baharuddin, seperti dikutip Expose Timur.
Ia berharap putusan pengadilan tersebut menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha maupun masyarakat agar lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Luwu Timur.
“Kami berharap sanksi denda ini dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan menjadi pengingat bagi masyarakat luas agar senantiasa mematuhi aturan daerah. Mari bersama-sama kita jaga lingkungan Bumi Batara Guru agar tetap aman, sehat, dan kondusif bagi semua,” pungkasnya.
Denda Rp1 Juta dan Logika Efek Jera
Angka Rp1 juta dalam perkara ini bukan angka yang bisa dinilai tanpa konteks. Bagi pedagang besar, denda sebesar itu mungkin tidak sebanding dengan keuntungan penjualan. Bagi pedagang kecil, jumlahnya bisa sangat terasa.
Karena itu, efektivitas denda bergantung pada dua hal: kepastian penindakan dan pengulangan pemeriksaan. Bila pelanggaran hanya ditindak sekali lalu dibiarkan berbulan-bulan, efek jeranya cepat hilang. Sebaliknya, bila pengawasan berjalan rutin, pelaku usaha akan menghitung risiko sebelum melanggar.
Ada juga persoalan proporsionalitas. Perda biasanya memberi rentang sanksi, dan hakim memilih besaran berdasarkan fakta persidangan. Tanpa membaca putusan lengkap, sulit menilai apakah Rp1 juta sudah sesuai dengan tingkat pelanggaran. SuaraLutim tidak menemukan salinan putusan yang bisa diakses publik, sehingga artikel ini tidak menyimpulkan lebih jauh.
Yang bisa dicatat, perkara ini menunjukkan jalur yustisi benar-benar dipakai, bukan hanya ancaman di atas kertas. Bagi sebagian warga, itu sudah cukup sebagai pesan bahwa aturan daerah punya konsekuensi.


