SUARALUTIM.COM, SOROWAKO — Di Luwu Timur, persoalan ekonomi warga jarang selesai hanya dengan bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah pintu akses yang bisa dipakai berulang: modal, pelatihan, pendampingan, dan wadah usaha yang dikelola bersama. Arah itulah yang kembali ditegaskan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) XIX Wahdah Islamiyah.
Pada sidang pleno Ahad (15/11/2026) di Makassar, Ketua Bidang VII (Ekonomi dan Keuangan) Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, Dr. Ir. H. Syarifuddin Mabe Parenreng, S.T., M.T., memaparkan kebijakan ekonomi kelembagaan yang bertumpu pada dua kaki: korporasi dan koperasi. Bagi Wahdah Islamiyah Luwu Timur, arah ini bukan wacana jauh. Kabupaten ini punya satu DPD dan lima cabang yang selama ini menjadi ujung kerja sosial dan dakwah di tingkat kecamatan.
Wahdah Islamiyah Luwu Timur dan Dua Kaki Ekonomi
Gagasan yang dibawa ke forum itu sederhana, tetapi dampaknya panjang. Kekuatan finansial organisasi dinilai tidak boleh berpusat hanya pada entitas korporasi di tingkat atas, karena manfaatnya tidak otomatis menyentuh anggota di daerah.
“Kalau korporasi kuat maka lembaga akan kuat, dan jika koperasi kuat maka jamaah akan kuat. Dua hal ini berjalan secara simultan dan saling menguatkan,” ujar Dr. Syarif Parenreng, akademisi Teknik Industri Universitas Hasanuddin, seperti dikutip laporan resmi Wahdah Islamiyah.
Dalam kalimat itu, ada pembagian peran yang tegas. Korporasi menjaga keberlanjutan institusi: membiayai program, menggaji pengurus dan dai, serta menopang lembaga pendidikan. Koperasi mengangkat kesejahteraan orang per orang, mulai dari pedagang kecil, pengrajin, sampai keluarga yang baru merintis usaha.
Di Luwu Timur, pembagian peran ini tidak berhenti di atas kertas struktur. Lima DPC — Nuha, Towuti, Malili, Kalaena, dan Tomoni — mewakili wilayah dengan karakter ekonomi yang berbeda: kawasan danau dan tambang, wilayah pesisir, hingga daerah pertanian di sisi utara. Kebutuhan warganya pun tidak seragam.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa Koperasi Primer di Tingkat Daerah Menentukan
Keputusan yang paling langsung menyentuh daerah adalah rencana pendirian koperasi primer baru di tingkat Dewan Pimpinan Daerah. Selama ini, Wahdah Islamiyah menaungi dua pilar koperasi nasional, yaitu Koperasi Sekunder Usman dan Koperasi Primer Abu Bakar.
Menurut Dr. Syarif Parenreng, jumlah koperasi yang lebih banyak membuat distribusi program pemberdayaan tidak menumpuk di satu pintu. “Dengan banyaknya koperasi, pintunya menjadi lebih banyak dan manfaatnya langsung dirasakan orang per orang di tingkat jamaah,” katanya.
Logika itu mudah dipahami dari pengalaman lapangan. Seorang penjual sayur di Sorowako dan seorang petani di Kalaena tidak bisa dilayani oleh meja yang sama di Makassar. Jarak, jenis usaha, dan pola pembayaran mereka berbeda. Koperasi primer di tingkat daerah menjadi titik temu yang lebih dekat, dengan pengurus yang mengenal warganya sendiri.
Perlu dicatat terbuka: hingga artikel ini disusun, belum ada keterangan resmi yang menyebut pendirian koperasi primer Wahdah Islamiyah di Luwu Timur, termasuk jumlah, lokasi, jadwal, dan bentuk keanggotaannya. Yang tercatat resmi adalah rencana ekspansi ke tingkat DPD dan kerangka pembinaannya.
Pembinaan Usaha Kader Pindah ke Koperasi dan UMKM
Perubahan lain yang diumumkan di forum itu menyangkut siapa yang mengurus usaha kader. Selama ini pembinaan unit usaha berbentuk perseroan terbatas dan UMKM dikelola di bawah Departemen Pengembangan Usaha. Kini pembinaan itu digeser dan dipercepat melalui Departemen Pembinaan Koperasi, UMKM.
Pergeseran tersebut bukan sekadar penataan nama departemen. Tujuannya agar pembinaan menyentuh individu anggota, bukan hanya badan usaha yang lebih besar. Koperasi memang dirancang untuk anggota, sehingga pertumbuhan usaha kader bisa diukur dari penghasilan rumah tangga, bukan dari omzet lembaga.
Bagi warga Luwu Timur yang selama ini berdagang tanpa badan usaha, perubahan ini berpotensi membuka akses yang sebelumnya tertutup: pelatihan, pendampingan pencatatan, hingga kemungkinan bermitra dengan pihak lain melalui wadah yang legal.


