Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Aturan yang secara khusus menyebut grader sangat sedikit
Di sinilah banyak calon operator keliru membayangkan bahwa semua alat berat diatur dengan pasal yang sama banyaknya. Dalam Permenaker 8/2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, grader disebut sebagai bagian dari alat berat pada Pasal 67 huruf a, bersama forklift, excavator, loader, dozer, traktor, compactor roller, dan peralatan sejenis. Namun aturan pengoperasian yang benar-benar menyebut kata “grader” hanya segelintir.
Pasal 87 mengatur kondisi saat alat tidak digunakan: pelat penyapu (blade) dan garpu pembajak (scarifier) harus diletakkan tegak lurus terhadap roda, di atas landasan, dengan rem terkunci. Kalimat itu terdengar teknis dan sepele, padahal inilah yang mencegah blade menancap ke tanah, menahan beban, dan merusak silinder pengangkat ketika alat ditinggal.
Pasal 88 memuat larangan yang jauh lebih serius: setiap orang dilarang mengoperasikan excavator, dozer, backhoe, dan grader pada area yang terdapat pipa bertekanan tinggi dan/atau kabel bertegangan tinggi di bawah tanah. Bagi operator, ini berarti sebelum menurunkan blade, ia harus tahu apa yang ada di bawah permukaan. Di kawasan industri, kawasan tambang, dan jalan yang dilalui jaringan utilitas, blade yang menggali terlalu dalam bisa berakhir pada kabel listrik atau pipa tekan.
Pasal 90 melengkapi dengan larangan mengoperasikan atau menjalankan alat berat secara melintang pada lintasan miring, sementara Pasal 68 mewajibkan landasan yang dipakai sebagai tumpuan atau lintasan memiliki konstruksi pondasi yang kuat menahan beban, rata, stabil, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Tiga pasal ini terlihat sederhana, tetapi ketiganya menjawab sebagian besar kecelakaan alat berat di jalan produksi.
Grader tidak punya kelas, tetapi lisensi K3 tetap wajib
Berbeda dari forklift, lift truck, reach stacker, dan telehandler yang dibagi menjadi kelas I dan kelas II, grader tidak diklasifikasikan. Pasal 152 ayat (2) menyatakan ketentuan kelas tidak berlaku bagi operator hand lift, excavator, excavator grapple, backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, asphalt finisher, dan compactor roller. Lampiran I butir II.1 juga mencantumkan grader sebagai alat berat non kelas dengan kebutuhan satu operator.
Tanpa kelas bukan berarti tanpa syarat, dan pola ini sama dengan operator excavator yang juga tidak dikelas-kelaskan. Pasal 155 menetapkan operator pada kelompok tersebut harus berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat, berpengalaman paling singkat satu tahun membantu pelayanan di bidangnya, sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter, berusia paling rendah 19 tahun, memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya, dan memiliki Lisensi K3.
Dua dokumen terakhir itulah yang paling sering tertukar. Sertifikat kompetensi adalah bukti bahwa seseorang lulus uji kompetensi pada skema tertentu, umumnya lewat lembaga sertifikasi profesi yang diakui Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lisensi K3 adalah izin kewenangan yang diterbitkan lewat jalur Kementerian Ketenagakerjaan, dan hanya bisa diajukan oleh pengurus atau pengusaha sesuai Pasal 159. Pasal 140 ayat (1) menegaskan bahwa pengoperasian alat harus dilakukan personel yang punya kompetensi sekaligus kewenangan. Artinya sertifikat kompetensi saja tidak cukup untuk mengoperasikan alat di area kerja, dan lisensi tanpa uji kompetensi juga tidak lengkap.
Masa berlakunya pun perlu dicatat. Pasal 162 ayat (2) memberi Lisensi K3 Teknisi, Operator, dan Juru Ikat masa berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pasal 163 ayat (1) menambahkan bahwa lisensi itu hanya berlaku selama yang bersangkutan bekerja di perusahaan yang mengajukan permohonan; bila pindah kerja sebelum masa berlaku berakhir, perubahan diajukan oleh perusahaan baru. Ini penting bagi operator yang sering berpindah proyek: lisensi yang menempel pada perusahaan lama tidak otomatis berlaku di perusahaan berikutnya.
Kewajiban lainnya ada di Pasal 169 dan Pasal 171. Operator wajib mematuhi aturan K3, melaksanakan prosedur kerja aman, tidak meninggalkan tempat kerja selama tenaga penggerak bekerja, mengisi buku kerja dan membuat laporan harian, serta segera melaporkan bila alat pengaman tidak berfungsi. Pengusaha dilarang mempekerjakan operator tanpa Lisensi K3, wajib menyediakan buku kerja, dan wajib memeriksa buku kerja tersebut setiap tiga bulan sekali.


