Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Aturan yang menyebut reach stacker secara harfiah
Dari seluruh pasal dalam Permenaker 8/2020, hanya sedikit yang menyebut reach stacker dengan namanya. Pasal 81 mengatur landasan khusus untuk forklift, lift truck, reach stackers, dan telehandler: harus dikonstruksi cukup kuat dan rata, mempunyai tanda area lintasan, tidak mempunyai belokan dengan sudut tajam, dan tidak mempunyai tanjakan atau turunan terjal yang dapat mengganggu keseimbangan. Untuk area terminal yang lalu lintasnya padat, butir tanda area lintasan ini yang paling sering dilanggar, misalnya ketika jalur sementara dibuat tanpa marka karena ada perbaikan lapangan.
Pasal 82 melarang penggunaan forklift, lifttruck, reach stackers, dan telehandler bermotor bakar di area kerja yang mempunyai bahan mudah meledak dan/atau di ruangan tertutup. Pasal 83 mewajibkan rem digunakan sebelum memuat dan membongkar muatan, dan bila unit berada di tanjakan, roda harus diberi penahan. Pasal 83 ini terasa sederhana, tetapi justru sering diabaikan saat mengejar target bongkar-muat: unit berhenti di permukaan miring, rem tangan ditarik, lalu boom diangkat tanpa penahan roda.
Pasal 85 memuat satu pengecualian penting. Ayat (1) huruf a mewajibkan garpu atau permukaan bawah muatan berjarak paling tinggi 15 sentimeter dari landasan saat berjalan, tetapi ayat (4) menyatakan forklift jenis telehandler dan reach stacker dikecualikan dari ketentuan itu. Pengecualian tersebut logis karena reach stacker tidak membawa muatan dengan garpu, melainkan menggantungnya di spreader. Namun pengecualian itu jangan dibaca sebagai kelonggaran: ketentuan parkir pada ayat (2) yang menyebut garpu menempel landasan juga tidak sepenuhnya sepadan untuk unit berspreader, sehingga pengendalian parkir mengacu pada Pasal 69 huruf a tentang penempatan yang stabil dan seimbang.
Sebaliknya, Pasal 84 yang mengatur jarak bebas sisi lintasan 60 sentimeter untuk lalu lintas satu arah dan 90 sentimeter untuk dua arah menyebut forklift, telehandler, dan sejenisnya, tanpa menyebut reach stacker secara harfiah. Di terminal, lorong selebar itu jelas tidak realistis untuk unit penumpuk peti kemas. Karena itu ketentuan tersebut sebaiknya tidak dikutip sebagai kewajiban mutlak bagi reach stacker; pengendaliannya dialihkan ke Pasal 69 huruf b tentang ruang gerak yang cukup dan bebas rintangan, ditambah pemisahan jalur pejalan kaki sebagai praktik baik.
Berkas lisensi dan masa berlaku yang sering terlewat
Pasal 159 ayat (1) merinci lampiran permohonan Lisensi K3 bagi teknisi, operator, atau juru ikat: fotokopi ijazah pendidikan terakhir, surat keterangan berpengalaman kerja dari perusahaan, surat keterangan sehat dari dokter, fotokopi KTP, fotokopi sertifikat kompetensi sesuai jenis dan kualifikasi, serta pas foto berwarna ukuran 2×3 sentimeter sebanyak tiga lembar dan 4×6 sentimeter sebanyak dua lembar.
Masa berlakunya diatur Pasal 162. Ayat (2) menyebut Lisensi K3 teknisi, operator, dan juru ikat berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, sedangkan ayat (5) mewajibkan permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku berakhir. Keterlambatan 30 hari itu bukan urusan administratif kecil: operator yang lisensinya habis harus berhenti dioperasikan, dan perusahaan yang tetap menugaskannya berhadapan dengan Pasal 171. Pasal 163 juga perlu dipahami sejak awal, karena lisensi diajukan oleh pengurus atau pengusaha, bukan atas inisiatif pribadi pekerja.
Kewajiban harian operator sendiri ada di Pasal 169 ayat (1), termasuk melaksanakan prosedur kerja aman, tidak meninggalkan tempat kerja selama tenaga penggerak masih bekerja, mengisi buku kerja dan membuat laporan harian, serta segera melaporkan kepada atasan bila alat pengaman tidak berfungsi atau rusak. Pasal 165 ayat (2) memberi operator kewenangan menghentikan unit bila alat pengaman atau perlengkapannya tidak berfungsi dengan baik atau rusak — kewenangan yang sering tidak dipakai karena operator merasa bukan tugasnya melapor.


