JAKARTA — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memutuskan menertibkan sekaligus mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai perusahaan-perusahaan terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian pengusaha berinisial AK. Keputusan itu diambil dalam rapat unsur pimpinan Satgas PKH, Rabu (4/11/2026), yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Juru bicara Satgas, Barita Simanjuntak, mengumumkannya dalam jumpa pers di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu malam. Bagi tambang luwu timur, terutama blok nikel Sorowako yang memasok sekitar 79 persen produksi matte nikel nasional Januari–September 2026, keputusan ini menegaskan satu hal: izin di kawasan hutan adalah titik paling rawan dalam rantai tata kelola nikel Indonesia.
Apa yang diputuskan Satgas PKH
Barita menyatakan keputusan itu merupakan tindak lanjut penelaahan dan verifikasi awal. Pemeriksaan tahap awal menemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Temuan itu lalu diverifikasi terhadap kegiatan usaha perusahaan dalam jaringan AK.
Pernyataan resmi Satgas:
“Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK.”
Dasarnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, yang lewat Pasal 3 memberi Satgas tiga instrumen:
- Penguasaan kembali kawasan hutan yang dikuasai tidak sesuai ketentuan hukum, agar kembali ke penguasaan negara;
- Penagihan denda administratif sesuai hasil pemeriksaan;
- Pemulihan aset negara dari kegiatan yang dinilai melanggar.
Langkah administratif itu tidak menutup pintu pidana. Bila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum di dalam Satgas; “…tidak menghalangi mekanisme pertanggungjawaban pidana,” kata Barita, merujuk Pasal 7 Perpres 5/2025. Satgas juga menyoroti pola kepemilikan berlapis: penguasaan lewat “jaringan perusahaan maupun struktur pengendalian usaha yang berlapis” tak akan diberi ruang. Hingga jumpa pers berakhir, daftar perusahaan, luas konsesi yang diambil alih, dan rincian pelanggaran belum diumumkan. Komoditas yang didalami mencakup nikel dan sektor lain.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Sorowako dan posisi matte nikel nasional
Kaitan isu ini dengan Luwu Timur bukan soal nama perusahaan yang disasar, melainkan porsi produksi. Paparan Ditjen Mineral dan Batu Bara pada Minerba Convex 2026 mencatat produksi bijih nikel nasional 236,68 juta ton, feronikel 419,08 ribu ton, dan nickel matte 60,81 ribu ton per September 2026 — angka terakhir kecil karena hanya sedikit smelter yang masih mengolah bijih menjadi matte.
Operasi nikel Sorowako melaporkan produksi matte 48.114 ton pada sembilan bulan pertama 2026, terbagi 13.620 ton (kuartal I), 16.153 ton (kuartal II), dan 18.341 ton (kuartal III). Dengan target setahun 67.645 ton, hitungan sederhana SuaraLutim menempatkan Sorowako sebagai penyumbang sekitar 79 persen matte nikel nasional sampai September.
Posisi itu membuat Sorowako sulit dilepaskan dari pembahasan tata kelola. Izin operasinya berstatus IUPK hingga 28 Desember 2035, dengan wilayah kerja Tanamalia yang berakhir 2029. Perusahaan juga menjalankan proyek hidrometalurgi di Malili berkapasitas 60.000 ton mixed hydroxide precipitate per tahun serta PLTA 365 megawatt yang menyalurkan 10,7 megawatt ke PLN untuk warga Luwu Timur. Serapan kerja lokal tercatat 1.088 pekerja dengan 85 persen dari daerah setempat, dan pusat pembibitan 2,5 hektare memproduksi sekitar 700 ribu bibit per tahun.
Setiap kebijakan yang menyentuh kawasan hutan dan perizinan tambang punya dua sisi bagi Luwu Timur: menjaga industri yang menopang penerimaan negara dan upah ribuan keluarga, sekaligus menentukan apakah hulu Danau Matano, Mahalona, dan Towuti tetap terlindungi.
Tambang Luwu Timur dan rantai kepatuhan yang diuji
Kasus jaringan AK bukan peristiwa pertama. Pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH mencabut IUP tambang emas di Nabire, Papua Tengah, karena pembukaan lahan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan, jaminan reklamasi yang belum ditempatkan, dan reklamasi yang tak dijalankan. Pola serupa kembali muncul dalam penelaahan jaringan AK.
Rekam jejak Satgas memperlihatkan skalanya. Sejak dibentuk Februari 2025 hingga penyerahan tahap ke-8 pada 6 Oktober 2026, Satgas PKH menguasai kembali 6.260.220,14 hektare kawasan hutan dari sektor sawit dan 14.633,79 hektare dari sektor pertambangan. Pada tahap itu Rp13,24 triliun diserahkan ke negara: denda administratif Rp3,4 triliun, PNBP Kejaksaan Rp1,5 triliun, dan penerimaan pajak Rp8,2 triliun. Sektor tambang menyumbang porsi kecil dari luas itu, tetapi nilai ekonominya besar.
Bagi tambang luwu timur, tiga kewajiban menjadi ukuran kepatuhan yang paling mudah diperiksa publik. Pertama, persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk setiap bukaan lahan di luar rencana yang disetujui. Kedua, RKAB yang konsisten antara rencana produksi, cadangan, dan kemampuan operasional — dokumen inilah yang dievaluasi Ditjen Minerba, dengan 2.065 pengajuan RKAB tercatat untuk 2026. Ketiga, reklamasi dan pascatambang, termasuk penempatan jaminan yang tidak bisa ditawar.
Pengawasan daerah ikut menentukan. Awal Oktober 2026, Komisi III DPRD Luwu Timur meninjau kegiatan pertambangan di wilayah Ussu untuk memeriksa kepatuhan operasional dan dampaknya ke warga — mekanisme yang penting karena temuan di pusat hampir selalu berawal dari laporan lapangan.


