SUARALUTIM.COM, MALILI — Tambang Luwu Timur kembali berada di pusat perhatian fiskal. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menagih Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ikutan kepada PT Vale Indonesia Tbk senilai sekitar Rp311 miliar, termasuk opsen pajak. Objek yang dipersoalkan bukan bijih nikel, melainkan material sisa kegiatan pertambangan: overburden dan top soil yang menurut pemerintah daerah dimanfaatkan untuk mendukung operasional tambang.
Angka itu besar untuk ukuran keuangan daerah. Karena itu, penting memahami dasar hukumnya, rinciannya, dan bagian mana yang masih terbuka untuk diperdebatkan.
Tambang Luwu Timur dan dasar tagihan pajak MBLB
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur, Muhammad Yusri, menyebut penagihan itu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda tersebut disebut telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Proses pembentukan perda itu, menurut pemerintah daerah, melewati harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, fasilitasi Biro Hukum Provinsi, serta evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Rangkaian itu penting disebut karena menentukan apakah norma yang dipakai memiliki dasar yang sah secara prosedur.
PT Vale Indonesia adalah pemegang kontrak karya yang beroperasi di Sorowako, Kecamatan Nuha, dan kawasan sekitarnya. Perusahaan ini juga menjadi salah satu wajib pajak daerah terbesar di Luwu Timur, sehingga setiap persoalan pajaknya berdampak langsung pada ruang fiskal kabupaten.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa itu overburden dan top soil
Dalam kegiatan pertambangan terbuka, overburden adalah lapisan tanah atau batuan penutup yang berada di atas bahan galian. Untuk mencapai bijih, lapisan ini harus digali dan dipindahkan. Sementara top soil adalah lapisan tanah paling atas yang mengandung unsur hara dan dapat dimanfaatkan sebagai media tumbuh tanaman.
Keduanya memiliki fungsi berbeda dalam pengelolaan area tambang. Tanah pucuk umumnya dipisahkan dan disimpan untuk mendukung revegetasi atau penanaman kembali. Material tanah penutup dapat digunakan dalam penataan dan penimbunan kembali area bekas tambang.
Di titik itu muncul pertanyaan hukum yang menjadi inti sengketa: apakah material yang digunakan kembali di area tambang masuk kategori “dimanfaatkan” sehingga menjadi objek pajak, atau tetap dianggap bagian dari kegiatan pertambangan yang tidak dipungut pajak daerah?
Rincian dua kelompok tagihan
Pemerintah kabupaten merinci nilai tagihan pajak daerah dan opsen kepada PT Vale dalam dua kelompok, keduanya berbasis Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
| Kelompok | Masa pajak | Nilai |
|---|---|---|
| Reject Disposal | September–Desember 2025 | Sekitar Rp14 miliar |
| Pemanfaatan Overburden, Top Soil, dan Disposal | Januari 2025–Juni 2026 | Sekitar Rp297 miliar |
| Total | — | Sekitar Rp311 miliar |
Dari komposisi itu terlihat dua hal. Pertama, beban terbesar berada pada kategori pemanfaatan overburden, top soil, dan disposal, bukan pada reject disposal. Kedua, rentang masa pajaknya mencakup lebih dari satu tahun, sehingga penyelesaiannya menyangkut data produksi dan pemindahan material yang panjang.
Pemerintah daerah menyatakan akan terus mengupayakan pemenuhan kewajiban tersebut dan berharap manajemen PT Vale bekerja sama dalam penyelesaiannya. Sampai artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi perusahaan yang dipublikasikan sebagai tanggapan atas rincian tagihan itu.
Argumen hukum soal unsur dimanfaatkan
Pakar hukum administrasi dan tata negara, Dr. Zainuddin Djaka, menilai pemanfaatan overburden dan top soil untuk kebutuhan operasional, seperti pembangunan jalan tambang, penguatan lereng, dan area penimbunan, dapat memenuhi unsur “dimanfaatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Ia juga menyebut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menguji pemanfaatan material MBLB ikutan untuk kegiatan reklamasi, pascatambang, maupun penggunaan lain yang tidak termasuk pengecualian objek pajak. Pernyataan itu dirangkum dalam laporan Luwuraya.com mengenai penjelasan dasar tagihan.
Argumen semacam ini bukan argumen yang selesai di ruang pakar. Dalam praktik, penetapan objek pajak biasanya diuji lewat keberatan dan banding. Karena itu, dua hal perlu diperhatikan publik: apakah perusahaan mengajukan keberatan atas SKPDKB, dan bagaimana hasil pembahasan atas keberatan itu.
Yang perlu dihindari adalah menyederhanakan persoalan menjadi pertentangan antara daerah dan perusahaan. Kedua pihak memiliki dasar masing-masing, dan penyelesaiannya berada di jalur hukum administrasi pajak, bukan di ruang opini.


