SUARALUTIM.COM, MALILI — Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Balantang Kapolo Ta’ (BAKAT) menggelar aksi di area pelabuhan (port) PT Vale Indonesia di Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Kamis (8/10/2026). Massa menyuarakan tuntutan agar masyarakat setempat memperoleh prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja, kemitraan usaha, dan program pemberdayaan perusahaan.
Hingga berita ditulis, aksi masih berlangsung. Demonstran bergantian berorasi di depan area masuk menuju port, membentangkan spanduk, dan membakar ban bekas. Sampai laporan ini disusun, belum ada keterangan resmi dari perusahaan mengenai tuntutan tersebut.
Aksi itu menambah daftar panjang persoalan hubungan perusahaan dan masyarakat di kawasan tambang nikel Luwu Timur, khususnya menyangkut lapangan kerja lokal dan manfaat ekonomi yang dirasakan warga sekitar wilayah operasi.
Tambang Luwu Timur dan Tuntutan Prioritas Pekerja Lokal
Dalam pernyataan sikapnya, Forum BAKAT menuntut penerapan prioritas pekerja lokal minimal 80 persen dalam setiap proses rekrutmen, khususnya untuk wilayah Balantang dan area port. Tuntutan itu menurut forum berlaku pada tahapan penerimaan, termasuk untuk posisi yang selama ini dianggap lebih banyak diisi tenaga dari luar daerah.
Forum juga meminta perusahaan menghentikan apa yang mereka sebut sebagai praktik diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal. Menurut forum, warga Balantang tidak seharusnya hanya mendapat kesempatan sebagai pekerja kasar, tetapi juga peluang yang sama untuk menempati posisi strategis di lingkungan perusahaan.
Selain soal pekerjaan, Forum BAKAT menuntut pembukaan kesempatan bagi masyarakat lokal menjadi mitra usaha dalam rantai pasok perusahaan. Mereka menilai keterlibatan warga sebagai penyedia barang dan jasa menjadi cara paling langsung untuk memastikan nilai ekonomi kegiatan tambang berputar di daerah.
Poin berikutnya menyangkut pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai harus lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat berkelanjutan. Forum meminta ada mekanisme yang memungkinkan warga mengetahui perencanaan dan realisasi program tersebut.
“Prinsip kami jelas, kami ingin hubungan antara perusahaan dan masyarakat dibangun atas dasar keadilan, bukan hanya keuntungan perusahaan semata,” ujar Forum BAKAT dalam rilisnya, seperti dikutip Malili Pos.
“Kami ingin masyarakat Desa Balantang merasakan manfaat nyata dari keberadaan PT Vale, bukan hanya debu dan janji,” tulis pernyataan sikap mereka.
Enam Poin yang Disuarakan
- Prioritas pekerja lokal minimal 80 persen dalam rekrutmen, khususnya Balantang dan area port.
- Permintaan menghentikan praktik yang oleh forum disebut diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal.
- Kesempatan menempati posisi strategis, bukan hanya pekerjaan di lapangan.
- Pembukaan peluang warga menjadi mitra usaha dalam rantai pasok perusahaan.
- CSR yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- Manfaat nyata yang dirasakan warga sekitar wilayah operasi.
Perlu dicatat, seluruh poin tersebut merupakan tuntutan Forum BAKAT sebagaimana disampaikan dalam pernyataan sikap mereka. Sampai laporan ini dibuat, belum ada konfirmasi dari PT Vale Indonesia mengenai isi tuntutan maupun langkah yang akan diambil perusahaan.
Isu Ketenagakerjaan yang Berulang di Kawasan Tambang
Persoalan lapangan kerja lokal di kawasan tambang nikel Sulawesi bukan hal baru. Setiap kali perusahaan membuka proses rekrutmen atau pra-kualifikasi vendor, muncul harapan besar dari warga yang tinggal dekat wilayah operasi agar mereka menjadi pihak pertama yang menerima manfaat.
Sejumlah kelompok warga di Luwu Timur juga menyuarakan hal serupa pada agenda berbeda. Malili Pos, misalnya, memberitakan harapan Aliansi Pemuda/Perkumpulan setempat agar PT WIKA memprioritaskan tenaga kerja lokal di wilayah Lampia, serta seruan komunitas pengusaha lokal agar tidak menjadi “penonton di daerah sendiri” dalam proses pra-kualifikasi perusahaan.
Di sisi lain, perusahaan umumnya menyatakan proses pengadaan dan penerimaan tenaga kerja mengikuti prosedur, kualifikasi, serta aturan pengadaan yang berlaku. Perbedaan tafsir mengenai seberapa besar porsi warga lokal inilah yang kerap menjadi sumber ketegangan.
Karena itu, transparansi data menjadi penting. Bila perusahaan membuka jumlah lowongan, jumlah pelamar lokal, dan komposisi penerimaan secara berkala, perdebatan bisa berpindah dari saling tuduh ke pembahasan angka yang bisa diperiksa bersama.
