Jumat, 20 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: Ojol Minta DPR Evaluasi Komisi 8 Persen

19 November 2026 • zul • 35 kali dibaca
Ilustrasi pengemudi ojek online menunggu penumpang di jalan raya Indonesia
Galeri ega, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Dasco Menghubungi Menkomdigi di Tengah Audiensi

Dalam forum itu, Dasco menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid melalui sambungan telepon. Ia meminta agar FDTOI diberi ruang berdiskusi soal pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang. Menurut Dasco, hal itu sudah disepakati sebelumnya bahwa pengaturan tarif makanan dan barang berada di Komdigi.

“Mereka mungkin perlu dikasih waktu untuk diskusi dan koordinasi tentang bagaimana pengaturannya ke depan,” kata Dasco, dikutip ANTARA. Meutya menjawab singkat bahwa Komdigi bersedia menerima masukan dari FDTOI. Janji itu belum disertai jadwal pertemuan resmi.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Tata Atur
Iklan

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Pembagian Kewenangan yang Belum Rampung

Persoalan tarif ojol sebenarnya terbagi ke beberapa kementerian. Tarif angkutan orang berada di ranah Kementerian Perhubungan, sementara tarif pengantaran makanan dan barang disepakati ditangani Komdigi. Adapun pembinaan pelaku usaha mikro transportasi daring berada di Kementerian UMKM.

Pembagian itu membuat pengemudi harus menempuh beberapa pintu sekaligus ketika ingin mengadu. FDTOI menyebut anggota mereka mencakup pengemudi roda dua dan roda empat, sehingga keluhan tidak seragam. Pengemudi angkutan orang berbicara soal tarif per kilometer, sedangkan kurir makanan berbicara soal biaya antar dan bonus jam sibuk. Pembahasan aturan ojol sendiri juga sempat dibahas lewat revisi Undang-Undang LLAJ, seperti tercatat dalam artikel Viral Nusantara: Aturan Ojol Masuk Revisi UU LLAJ 2026.

Pelajaran dari CPO dan Spanyol

Gigih mengingatkan bahwa kebijakan protektif tanpa kalkulasi data presisi sering memicu dampak tak terduga. Ia mencontohkan larangan ekspor minyak sawit mentah pada 2022 yang diniatkan melindungi konsumen, tetapi justru menekan harga di tingkat petani kecil. Contoh lain, aturan Ley Rider 2021 di Spanyol yang mewajibkan status pekerja formal bagi kurir digital.

Menurutnya, aturan Spanyol itu membuat Deliveroo hengkang dan memicu pemutusan hubungan kerja massal terhadap puluhan ribu kurir. Ia tidak menyimpulkan Indonesia akan mengalami hal serupa. Namun ia menilai pola kebijakan yang mengabaikan respons pasar perlu dihindari, terutama pada sektor yang elastisitas permintaannya tinggi seperti transportasi daring.

Sebagai jalan keluar, Gigih mengusulkan komisi tidak dipatok flat. Ia menyarankan formula fleksibel yang memperhitungkan inflasi, biaya keselamatan, jaminan insentif mitra, dan promo konsumen. Usulan itu belum dibahas dalam audiensi DPR dan belum menjadi kebijakan resmi.

Apa yang Diketahui

Pertama, potongan aplikator maksimal 8 persen berlaku sejak 1 Juli 2026 melalui Perpres 27/2026. Kedua, FDTOI mendatangi DPR pada 19 November 2026 dan meminta evaluasi karena order dinilai lebih sepi. Ketiga, Dasco meminta Komdigi membuka diskusi soal tarif pengantaran makanan dan barang.

Keempat, ekonom Universitas Airlangga menilai hilangnya subsidi promo sebagai penyebab utama melemahnya volume pesanan. Kelima, pemerintah belum mengumumkan evaluasi resmi atas kebijakan tersebut. Keenam, aplikator belum merilis data pendapatan mitra sebelum dan sesudah aturan berlaku.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

Sampai Kamis malam, belum ada keterangan resmi soal jadwal pertemuan FDTOI dengan Komdigi. Belum ada pula penjelasan apakah pemerintah mempertimbangkan formula baru atau tetap memakai angka 8 persen. DPR juga belum menyatakan sikap resmi apakah akan mendorong revisi Perpres.

Klaim bahwa order menurun drastis masih bersifat kesaksian pengemudi dan analisis ekonom, bukan data transaksi yang dibuka ke publik. Sebaliknya, klaim pemerintah bahwa pendapatan mitra meningkat juga belum disertai rilis data terbaru. Pembaca sebaiknya memperlakukan kedua klaim itu sebagai posisi yang masih diperdebatkan.

FAQ Seputar Komisi Ojol 8 Persen

Sejak kapan potongan ojol 8 persen berlaku?

Sejak 1 Juli 2026, setelah Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital diterbitkan. Sebelumnya batas komisi aplikator 20 persen.

Mengapa pengemudi meminta evaluasi?

Mereka menilai potongan yang lebih kecil diikuti hilangnya promo dan insentif, sehingga volume pesanan menurun dan pendapatan bersih tidak meningkat. Keluhan itu disampaikan langsung ke pimpinan DPR pada 19 November 2026.

Apa langkah berikutnya?

DPR meminta Komdigi membuka ruang diskusi dengan FDTOI soal tarif pengantaran makanan dan barang. Jadwal serta hasil pertemuan itu belum diumumkan. Persoalan tarif angkutan orang tetap berada di Kementerian Perhubungan.

Bagi pembaca yang mengikuti isu upah dan kebijakan ketenagakerjaan, konteks penetapan upah minimum tahun depan bisa dibaca di artikel Berita Indonesia: UMP 2027 Kini Pakai Formula UU Baru. Isu ojol dan upah sama-sama menyangkut daya beli pekerja harian, meski jalur kebijakannya berbeda.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga